Putusan PN NABIRE
1/Pdt.G.S/2023/PN Nab

Putusan PN NABIRE Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Nab
Tanggal 3 Februari 2023 — Penggugat:
REMON SAIJA
Tergugat:
1.LEO TALAKUA
2.PAULUS TALAKUA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire di bawah register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Nab tanggal 03 Februari 2023, yang pada pokoknya mengenai inkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya tanggal 03 Februari 2023, dokumen berupa bukti surat yang akan digunakan oleh Hakim di dalam menilai sederhana atau tidaknya pembuktian di dalam gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak seluruhnya dilegalisasi yang mana hal tersebut merupakan syarat formil di dalam pengajuan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri (vide Pasal 6 ayat 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa selain itu setelah membaca gugatan Penggugat, Hakim berpendapat pembuktian terhadap perkara a quo tersebut tidaklah sederhana, karena memerlukan proses pembuktian yang lebih kompleks, khususnya terhadap petitum Penggugat pada poin 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh hutang pokok sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kesepakatan tersebut hanya berbentuk sebuah kuitansi dan tidak ada satupun bukti surat dalam berkas perkara yang memuat kesepakatan mengenai bunga hutang, serta karena ternyata jumlah hutang pokok beserta bunganya yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatas juga tidak bersesuaian dengan jumlah hutang yang tertulis dalam bukti surat berupa surat pernyataan tertanggal 09 April 2021 dan surat pernyataan tertanggal 02 September 2021 yang dilampirkan oleh Penggugat dan Kuasanya dalam berkas perkara, sehingga hal ini tentunya memerlukan proses pembuktian yang lebih kompleks dan berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat pembuktian terhadap perkara a quo tidaklah sederhana (vide: Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Nab dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.