Putusan PN PAINAN
2/Pdt.G.S/2022/PN Pnn

Putusan PN PAINAN Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pnn
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penggugat:
PT BRI Unit Painan Kota
Tergugat:
1.Maria Astuti Dewi Guna
2.Antonius
3.Ali Suhur Boy

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim dalam gugatan sederhana setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa gugatan sederhana. Bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menggariskan ketentuan sebagai berikut:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;
4. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut dapat disimpulkan dalam menentukan suatu gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana atau tidak, Hakim memeriksa materi gugatan yang diajukan berdasarkan syarat yang diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang beberapa ketentuannya telah diubah dan ditambah dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta dengan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang jika diperhatikan mengatur mengenai objek gugatan sederhana, menggariskan ketentuan :

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak atas tanah;

Kemudian Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang jika diperhatikan mengatur mengenai subjek gugatan sederhana, menyebutkan:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

1. Pengugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, apabila dibaca lebih lanjut uraian dalil posita gugatan Penggugat, diketahui pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang diakui berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 dimana dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan a. SHM No 370 atas nama Syafrida, b. SHM No 795 atas nama Ali Suhur Boy namun ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu berupa tidak membayar angsuran pinjamannya sejak tanggal 20 Oktober 2014 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meminta tuntutan yang temuat dalam petitum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas objek berupa SHM No 370 atas nama Syafrida dan SHM No 795 Atas Nama Ali Suhur Boy;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa ?Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana?, dan dalam hal ini Penggugat telah melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi yaitu P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.123/5483/5/2014 tanggal 20 Mei 2014, P.2 berupa Kwitansi Pembayaran Nomor 150/05/14 tanggal 20 Mei 2014, P.3 berupa Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria Astuti Dewi Guna, Antonius, Ali Suhur Boy dan Syafrida, P.5 berupa Sertifikat Hak Milik No 370 atas nama Syafrida, P.6 berupa Sertifikat Hak Milik No 795 atas nama Ali Suhur Boy, P.7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, P.8 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, P.10 berupa Surat Peringatan I Nomor: B.20/KBU-III/ADK/04/2015, P.11 berupa Surat Peringatan I Nomor: B.45/KBU-III/ADK/07/2015, P.12 berupa Surat Peringatan I Nomor: B.31/KBU-III/ADK/05/2018, P.13 berupa Rekening Koran atas nama Maria Astuti Dewi Guna;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim melihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memenuhi syarat gugatan sederhana yaitu Surat Pengakuan Hutang tersebut ternyata hanya dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Pihak Penggugat sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat Tergugat I dan Tergugat II sementara didalam petitum angka 3 gugatan Penggugat memintakan Para Tergugat untuk dihukum melunasi seluruh hutangnya, maka terhadap hal ini Hakim berpandangan jika pihak yang telah dijadikan Tergugat lebih dari satu orang dengan kepentingan yang berbeda, kemudian selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 370 dan Sertifikat Hak Milik No 795 sebagai jaminan atas utang Tergugat I dan Tergugat II yang setelah Hakim cermati Sertifikat Hak Milik tersebut diajukan sebagai bukti yaitu P.5 dan P.6 berupa sertifikat atas nama orang lain yang namanya tidak ada dalam Surat Pengakuan Hutang No.B.123/5483/5/2014 yang termuat dalam bukti surat Penggugat untuk selanjutnya disebut P.1 sehingga Hakim menilai bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, sehingga mewajibkan Hakim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap gugatan sederhana dan menilai apakah gugatan sederhana tersebut pembuktiannya sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim menilai bahwa pembuktian dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak sederhana, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena pihak yang telah dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo lebih dari satu orang dengan kepentingan yang berbeda dan hutang Tergugat I dan Tergugat II telah dijamin dengan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain yang namanya tidak termuat dalam perjanjian No.B.123/5483/5/2014 yang merupakan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan, sehingga Hakim berpendapat gugatana quotidak termasuk dalam gugatan sederhana dan untuk itu Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pnn dalam register perkara. Selain itu juga diperintahkan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pnn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;