Putusan PTUN AMBON
Kepegawaian
Register Tahun 2018

Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
128 — 39

Tanggal 16 April 2019 — Nama : HAMID IDRUS, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kelurahan Ngade RT.005/RW 003 Desa Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.Ip., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.Ap., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.Ap., Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
91 — 32

Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
94 — 21

Tanggal 16 April 2019 — Nama : ZAINUDDIN UMALEKHAY, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fogi RT.001/RW. 001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.IP, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H. PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K. BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.AP, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Paskah Suzetta, (Km-09) Desa Pohua, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
346 — 40

Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
81 — 22

Tanggal 13 Maret 2019 — 1. FREDEK Y. KORMPAULUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. YAFLAUN PETRUS CANISIUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.; 2. JOHANIS KUWAY, S.H..M.MP.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Junus Wermasaubun, S.H.dan Rekan beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur, Propinsi Jawa Barat- Indonesia, memilih beralamat di Kantor di Jalan Mathilda Batlajery,RT/RW. 004/002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E LAWAN GUBERNUR MALUKU,tempat kedudukan di JL. Raya Pattimura No. 1 Ambon, Propinsi Maluku; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Kepala Biro Hukum danHAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2. HENDRIK R. HERMAWAN, S.H. M.H., Kabag BantuanHukum pada Kantor Gubernur Maluku.; 3. FRANKY SAPARDI, S.H., Kabid Penilaian Kinerja Aparaturdan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4. DAVID WATUTAMATA, S.H., Kasi Pengamanan Hutan danPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku.; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
110 — 35

Tanggal 13 Maret 2019 — Nama : SONY HENDRA RATISSA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Tempat tinggal : Saumlaki RT/RW 003/006, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Oktober 2018 memberikan Kuasa Khusus kepada: 1) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; 2) ANTHONI HATANE, S.H., M.H.; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukumpada LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Listrik Negara Kelurahan Batu Mejah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jalan Raya Pattimura Kota Ambon Propinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180-63 Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, memberikan KuasaKhusus kepada: 1) Nama : Ir. HENRY MORTON FAR-FAR, S.H.; Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Nama : HENDRIK R. HERWAWAN, S.H., M.H.; Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Nama : FRANKY SAPARDI, S.H.; Jabatan : Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) Nama : DAVID WATUTAMA, S.H.; Jabatan : Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Nama : JERROLD I. D. LEASSA, S.H., M.H.; Jabatan : Kasubag. Sengketa Hukum pada kantor Gubernur Maluku; 6) Nama : RESNA HUKOM, S.H.; Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat di jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
80 — 24

Tanggal 28 Januari 2019 — Nama : ALBARTINA RIRIPOY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tinggal : Jalan Haruhun, Karang Panjang, RT.004/RW.005, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada: 1) BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; 2) JENCI E. RATUMASSA, S.H.; 3) AKBAR F.A. SALAMPESSY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. A.M. Sangadji, Gang Kayu Buah, RT.004/RW.004, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU; Tempat kedudukan : Jalan Imam Bonjol, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/K/2018, tanggal 13 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) MUHAJIR SAHUBAYA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) VICTOR I SAYA. S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor Jl. Geser No.04, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : FRANSINA TOLAU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tinggal : Jl. Wairuhu Lorong Loga Gapura Sektor Tigris Galala RT.004 RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK.TUN/KA.DJ.C.B/IX/2018, tertanggal 17 September 2018, memberikan kuasa kepada: 1) DJIDON C. BATMOMOLIN, S.H.; 2) AHMAD SOEKARNO SOULISA, S.H.; 3) MISNA S. WEULARTAFELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan penasehat hukum, berkantor dan beralamat di BTN Waitatiri Blok D6 No.6 Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI;
750 — 54

Tanggal 19 Desember 2018 — THEDENS J.J. ORAPLEAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, bertempat tinggal di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2018, bernama: 1. FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, SH.; 2. M. SYARWAN AREY, SH.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada Rolentio Lololuan & Partners beralamat Head Office : Saumlaki, Jl. Ir. Soekarno belakang Pengadilan Negeri Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Branch Office : Graha Samali Lt. 2, Jl. Raya Samali No. 21 B, Pasar Minggu Jakarta Selatan, email : rolandqueen@gmail.com, HP. 0813 4344 8838, 0813 1932 1715, dan dalam perkara ini USW memilih domisili hukum di Wailela Atas belakang LPMP RT/RW. 01/01, Kecamatan Teluk Dalam; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN GUBERNUR MALUKU, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180 - 78 Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018, bernama: 1. Nama : HENRY MORTON FAR FAR, SH.; Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2. Nama : HENDRIK R. HERMAWAN, SH.; Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3. Nama : FRANKY SAPARDI, SH.; Jabatan : Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4. Nama : DAVID WATUTAMA, SH.; Jabatan : Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanaan Promal; 5. Nama : JERROLD I.D. LEASSA, SH.M.H.; Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6. Nama : RESNA HUKOM,SH.; Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7. Nama : MIRELLA VIOLA TUAKORA, SH.; Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
114 — 41

Tanggal 3 Oktober 2018 — Nama : ABDULLAH PELU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat tinggal : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018, memberikan kuasa kepada JACOB HATTU, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat Jl. Harurun, RT/RW 002/001, Karpan, Kel. Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING; Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yang diwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagai KETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Hatane & Associates, alamat Jl. Cendrawasih No.18, Soya Kecil Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : ALI SLAMAT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tinggal : Jl. Hom-Hom RT/RW 000/000, Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES, beralamat Jl. Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
111 — 63

Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
SEFNAT PUNANA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA BARAT
110 — 28

Tanggal 29 Agustus 2018 —
73 — 0

Tanggal 12 Juli 2018 — Nama : ZETH JACOB TETELEPTA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pendeta; Tempat tinggal : Seilale, RT : 001, RW: 001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sekarang berdomisili di Negeri Porto, Wijk Tetelepta Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah; Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-TUN/II/FES/2018 tertanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 22 Februari 2018, memberi kuasa kepada ; 1. FIREL E.SAHETAPY,S.H.,M.H; 2. DIAN J.G.SITANIAPESSY,S,H.,M,H; Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FIREL E.SAHETAPY,SH., MH & REKAN, beralamat di Jalan Dana Kopra No 1/29 Ambon, Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: BUPATI MALUKU TENGAH;berkedudukan di Jalan Geser Masohi No.4; Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/10/SK/2018, tanggal 15 Maret 2018, memberikan kuasa kepada : 1. MASUHADJI TUAKYA,S.H.,M.H, jabatan: Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Maluku Tengah. 2. ABD KARIM LATUKONSINA, S.H. jabatan: Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah. 3. HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H. jabatan: Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah. 4. ALI LATUPONO, S.H. jabatan : Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah, Kesemuanya kewerganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Geser No. 4 Masohi.Dan berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 19 Maret 2018, memberikan kuasa kepada: 1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M,H. 2. IRMAWATY BELLA, S.H.,M,H. 3. MELKY I. SUPUSEPA, S.H. 4. ANASTASIA E. PATTIASINA, S,H. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada law Firm NIRAHUA – LATAR & Partners, jalan PHB RT. 020/RW.007 Halong Atas, Kecamatan Baguala Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------- Tergugat ;
134 — 39

Tanggal 30 Mei 2018 — Nama : ISKANDAR LITTE; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Jl. Raya Waci RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) MUHJIR NABIU, S.H., M.H.; 2) JUNAIDI, S.H.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.08/RW.04 Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate, Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA TIMUR; Tempat Kedudukan : di Kompleks Pemerintahan Jl. Trans Halmahera Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 495/29/03/2018, tanggal 9 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada ARDIANSYAH MADJID, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Timur Pusat Kawasan Pemerintahan, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : ISMUNANDAR HASAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jalan Abbas Men RT.004/RW.002, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI;
241 — 72

Tanggal 4 April 2018 — Nama : ABDUL JABAR RUMBOUW Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Kotasiri, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten seram Bagian Timur. Tempat tinggal : RT.00/RW.00, Negeri Kotasiri, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor: 27/ADV.MK/SKK/XII/2017, tanggal28 Desember2017,memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H. 3) ANDRE PADANG PUTUN, S.H. 4) ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I 5) ALI RUMAU,S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat, berkantor pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H.& ASSOCIATESberalamat Kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR; Tempat Kedudukan : Jalan Ampera Nomor: 1, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur,Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/60, tanggal23 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) CHERLY USAMAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda - Kab. Seram Bagian Timur. 2) ABDUL IFRIN MONY, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian Timur. 3) M. FAHRUDIN TIANOTAK, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian timur. 4) RUDI JAYA MADJID, S.H.,Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda -Kab. Seram Bagian Timur. 5) TAUFIK ARIEF, S.H., Staf Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian timur Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ampera Nomor: 1 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
161 — 73