Putusan PN KARAWANG
44/Pid.B/2019/PN Kwg

Putusan PN KARAWANG Nomor 44/Pid.B/2019/PN Kwg
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENDRY GUNAWAN SH
Terdakwa:
1.AGUS SAMSUDIN Als AGUS Bin UDING
2.KARSUM Als DUKUN Bin DASIM JAENAL

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS SAMSUDIN Als AGUS Bin UDING dan terdakwa II KARSUM Als DUKUN Bin DASIM JAENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I AGUS SAMSUDIN Als AGUS Bin UDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan terdakwa II KARSUM Als DUKUN Bin DASIM JAENAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam tahun 2017 Nomor Polisi B 4033 FKO Nomor rangka MH1JM1112HK371872 Nomor mesin JM11E1360178 berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda/D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam tahun 2017 Nomor Polisi B 4033 FKO Nomor rangka MH1JM1112HK371872 Nomor mesin JM11E1360178 STNK atas nama Uswatun Hasanah, Dikembalikan kepada Saksi ABDUL SYUKUR Bin M YUSUF.

- 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor (1 (satu) asli 1 (satu) duplikat) yang alat pembuka pengaman penutup kunci kontaknya (lock) dalam keadaan terkupas, 2 (dua) buah kepala kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah soket kabel,

- 1 (satu) buah alat perkakas (kikir), 1 (satu) buah duplikat anak kunci kontak sepeda motor, 4 (empat) buah tempat/dudukan plat nomor, 1 (satu) pasang plat nomor B 4896 FJX (depan belakang), 7 (tujuh) buah rumah kunci kontak sepeda motor yang sudah rusak, 20 (dua puluh) buah kunci busi sepeda motor

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);