Putusan PN PALANGKARAYA
64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.MURAY AZIZ SH MH
2.H.BERLIAN SH MH
3.M.ISA YEIHANSYAH, SH
4.ARIS SOPHIAN .SH
5.ANTON MARIANO PRIHARTATNTO, SH MH
6.ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
Terdakwa:
ARJALI Bin TARLI

1. Menyatakan terdakwa ARJALI bin TARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJALI bin TARLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp726.068.380,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sebagai pengganti kerugian Negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti yaitu:

1) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Alokasi sementara bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan TA. 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

2) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 tahun 2014, tanggal 5 Nopember 2014 tentang Alokasi definitif bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan TA. 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

3) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/65/VII/BPMD.E/2014, tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2014 beserta lampiran. (legalisasi)

4) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 06 tahun 2014, tanggal 25 April 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2014 Desa Kenambui. (legalisasi)

5) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 tahun 2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES - P) TA. 2014 Desa Kenambui. (legalisasi)

6) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012 ? 2018, beserta lampiran. (legalisasi)

7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/12/KPTS/Pem-Des/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)

8) 2 (dua) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal permohonan pencairan Alokasi Dana ADD tahap I (satu) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

9) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/91/DK/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I (satu) tahun 2014. (legalisasi)

10) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/93/DK/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, Perihal permohonan pencairan Alokasi Dana ADD tahap II (dua) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

11) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/94/DK/VII/2014, tanggal 27 Oktober 2014, Perihal permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II (dua) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

12) 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/117/BPMD.C/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014, Perihal Mohon penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan DBH Pajak tahap I tahun 2014. (legalisasi)

13) 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/401/BPMD.C/X/2014, tanggal 27 Nopember 2014, Perihal Mohon penyaluran dana DBH Pajak Daerah tahap II 2014. (legalisasi)

14) 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/490/BPMD.C/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, Perihal Mohon penyaluran dana ADD tahap III tahun 2014. (legalisasi)

15) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00924/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

16) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00925/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

17) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01058/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 03 September 2014, keperluan untuk belanja bantuan untuk program bedah rumah Desa/Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)

18) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01586/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 12 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

19) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01675/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

20) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01677/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

21) 2 (dua) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

22) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

23) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

24) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/91/DK/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap I tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

25) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap II tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

26) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan (DBK) tahun 2014 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)

27) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 413.4/92/DK/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan pelaksanaan program bedah rumah, beserta lampiran. (legalisasi)

28) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 tahun 2015, tanggal 20 Mei 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

29) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015, tentang Alokasi sementara Alokasi Dana Desa TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

30) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

31) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 04 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 tentang alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

32) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang perubahan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

33) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.1/41/BPMD.E/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015 beserta lampiran. (legalisasi)

34) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 3 tahun 2015, tanggal 09 Pebruari 2015 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

35) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2015 Desa Kenambui. (legalisasi)

36) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kenambui Nomor (kosong) tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES - P) TA. 2015 Desa Kenambui. (legalisasi)

37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/01/KPTS/Pem-Des/I/2015, tanggal 10 Januari 2015 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)

38) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00737/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

39) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00738/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

40) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Januari s/d April 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

41) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00741/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

42) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

43) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01304/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Mei s/d Agustus 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

44) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01305/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

45) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01306/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

46) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01316/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 20 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

47) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01676/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 17 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. September s/d Nopember 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

48) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

49) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01743/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

50) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

51) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01745/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

52) (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00739/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Desa Tahap I (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

53) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01399/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 5 Nopember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

54) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01622/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap III (20%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

55) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00797/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 3 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (15%) kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

56) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01624/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

57) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01647/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 15 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap III kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

58) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap IV kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

59) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00927/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran belanja bantuan untuk program Bedah Rumah Desa / Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)

60) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/VIII/2015, tanggal 09 Agustus 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

61) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

62) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

63) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/AS/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

64) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/54/DK/AS/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

65) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/81/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan dana ADD Tahap III Tahun 2015 , beserta lampiran. (legalisasi)

66) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan dana ADD sisa Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

67) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/74/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

68) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/75/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

69) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/76/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

70) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap IV Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

71) (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/77/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

72) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/78/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

73) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

74) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/80/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap IV Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

75) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/90/BPMD.A/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, (legalisasi)

76) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/499/BPMD.E/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

77) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/996/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)

78) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1263/BPMD.E/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang pencairan Dana ADD sisa Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)

79) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/533/BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang berisi tentang penjelasan bahwa pencairan Dana Desa Tahap I TA. 2015 tanpa rekomendasi dari BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran.

80) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/997/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana Desa Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

81) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/998/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana Desa Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)

82) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/917/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

83) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/918/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

84) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/919/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

85) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/ /BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap IV Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

86) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/920/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

87) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/921/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

88) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/922/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

89) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1150b/BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap IV Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)

90) 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas sarana, Tbk dengan Desa kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 09 April 2015. (legalisasi)

91) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

92) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

93) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

94) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

95) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

96) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

97) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Oktober 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

98) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

99) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Desember 2015. (legalisasi)

100) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari dan Pebruari 2016. (legalisasi)

... sampai dengan barang bukti nomor 212

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota, type Avanza 1300 (FM601RM-GMDEJ) tahun 2004 dengan Nomor Registrasi: KH 1201 GB, Nomor Rangka: MHFFMRGK34K019645, Nomor Mesin: DA27400 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik : MUHAMAD YADI.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).