Putusan PTA MAKASSAR Nomor 103/Pdt.G/2019/PTA.Mks |
|
Nomor | 103/Pdt.G/2019/PTA.Mks |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Agama Perdata Agama Perceraian |
Kata Kunci | Cerai Talak |
Tahun | 2019 |
Tanggal Register | 13 Agustus 2019 |
Lembaga Peradilan | PTA MAKASSAR |
Jenis Lembaga Peradilan | PTA |
Hakim Ketua | H.mahmud |
Hakim Anggota | Masrur, Brh. Usman S. |
Panitera | Dra. Hj. Patmawati |
Amar | Menguatkan |
Catatan Amar |
Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Juli 2019, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 17 Juni 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni masih dalam tenggat 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan; Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg. yang dimohonkan banding, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak menurut hukum (persona standi in yudicio) untuk mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding; Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta telah memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 17 Juni 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; DALAM KONVENSI : Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua, tanggal 7 dan 28 Januari 2019, dihadiri para pihak materiil. Setelah Ketua Majelis mengupayakan perdamain di depan sidang dan tidak berhasil, disampaikan penjelasan tentang kewajiban dan tata cara mediasi yang harus ditempuh para pihak, kemudian para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan melalui mediator yang telah disepakati, yaitu Drs. H. Kamaluddin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 875/Pdt.G/2018 /PA Prg., tanggal 7 Januari 2019 namun tetap tidak membuahkan hasil; Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3 dan 10 yang telah diakui oleh Termohon, maupun posita permohonan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12 yang dibantah dengan tegas oleh Termohon. Dan sehubungan dengan dalil bantahan atas posita permohonan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan menghadirkan pula saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya; Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : ?Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya? (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 988 K/Sip/1971,tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971,tanggal 15 April 1972,); Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi. Saksi pertama bernama Heriyanti binti Drs. H. Burhan Makka (umur 39 tahun, saudara kandung Pemohon) dan saksi kedua bernama Hj. Nurbia binti H. Ammade (umur 44 tahun, tetangga Pemohon). Termohon dalam membuktikan dalil-dalil jawaban/ bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta dua orang saksi. Saksi pertama bernama Sakka bin Nasir (umur 41 tahun, tetangga Termohon) dan saksi kedua bernama Ulfa binti Udin (umur 30 tahun, tetangga Termohon); Menimbang, bahwa terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 27 alinea kesatu s.d. hlm. 33 alinea keempat) dan pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, oleh karena dalil permohonan Pemohon a quo telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi dari para pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2005 dan berlanjut pada akhir tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada akhir tahun 2017 ketika Pemohon meninggalkan kediaman bersamanya dengan Termohon. Namun demikian, dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi-saksi dari para pihak adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : ?Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian; Menimbang, bahwa terlepas dari dalil bantahan maupun keberatan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil bantahan Termohon dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi?saksi para pihak di depan sidang, dapat disimpulkan bahwa antara keduanya tidak lagi saling menghormati dan menyayangi sebagai suami istri dalam rumah tangga, kemudian setelah itu keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 dan sejak itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri sehingga perselisihan dan pertengkaran keduanya bersifat terus menerus; Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : ?suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975? (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017); Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak; Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan a quo, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya kepada Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj?i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, sehingga amar putusan a quo pada angka 1 dan 2 dalam konvensi dapat dipertahankan; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa gugat rekonvensi dalam perkara ini diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang tanggal 18 Februari 2019, maka gugat rekonvensi dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 3 mengajukan gugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi beserta alasan-alasannya kemudian dalam petitumnya memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa : 1) Nafkah iddah, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 2) Mut?ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan 3) Nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sejak perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahunnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan tersebut sangat berlebihan tanpa memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai sopir yang berpenghasilan, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan dalam beberapa bulan terakhir ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap lagi karena berkonsentrasi merawat orang tua yang sedang menderita sakit. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap bertanggung jawab meskipun tidak sepenuhnya apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi gugatan tersebut, yaitu : 1) Nafkah iddah, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 2) Mut?ah berupa uang, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan 3) Nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau anak tersebut mampu berdiri sendiri; Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi maupun dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 34 alinea ketiga s.d. hlm, 38 alinea ketiga), yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila dipandang dari segi kepatutan dan keadilan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa batas minimal untuk nafkah iddah adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk selama tiga bulan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); mut?ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan batas waktu dan batas minimal nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusnya perkara ini, tanggal 17 Juni 2019 sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : ?Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri?; kemudian dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : ?Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) memberikan mut?ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba?in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : ?Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz?; kemudian Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa : ?semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)?; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut`ah yang layak serta nafkah, maskan dan kiswah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tidak terbukti istri berbuat nusyuz, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang menegaskan bahwa : ?Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan talak, dan dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti Termohon sebagai istri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut?ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon?; Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang menegaskan bahwa : ?Ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bersifat imperatif, karena ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan adanya talak dari suami, dengan dikabulkannya talak maka pasal-pasal tersebut wajib diterapkan, dengan demikian bersifat imperatif bagi Hakim dalam perkara a quo untuk menerapkannya secara ex officio?, dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, yang menegaskan bahwa ?Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut?ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi?; Menimbang, bahwa bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut?ah dan nafkah iddah kepada istrinya sebagai akibat cerai talak (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) kecuali : 1) bekas isteri telah dijatuhi talak ba?in atau 2) nusyuz dan 3) dalam keadaan tidak hamil; Dari hasil pemeriksaan perkara ini, persyaratan pertama dan ketiga telah terpenuhi, sedangkan mengenai persyaratan yang ketiga, bahwa ?istri tidak terbukti berbuat nuzyuz?, tidak ada jawaban, tanggapan dan/atau bantahan yang tegas dari Tergugat Rekonvensi dan tidak ada pula pertimbangan hukum dari Majelis Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai ada/tidaknya ?nusyuz? istri/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tersebut?; Menimbang, bahwa untuk menilai Penggugat Rekonvensi selama hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan melalui proses jawab menjawab antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta proses pembuktiannya dalam pemeriksaan perkara tersebut. Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak didukung oleh keterangan saksi-saksinya di depan sidang, karena keterangan yang diberikan oleh saksi pertama maupun saksi kedua dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang yang kesaksiannya berkaitan dengan keadaan peristiwa atau fakta kejadian yang didalilkan di atas, adalah bersifat testimonium de audito. Adapun keterangan saksi pertama yang menerangkan pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah ketika dinasehati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maupun keterangan saksi kedua yang menerangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menyuruh-nyuruh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencuci piring, sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya baring-baring atau jalan-jalan ke tetangga, kesaksian mana bersifat unus testis nullus testis. Dengan demikian, kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian; Menimbang, bahwa sementara itu, dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan keterangan dua orang saksinya di depan sidang, juga tidak mendukung dalil-dalil jawaban/bantahannya. Namun demikian, dari keterangan dua saksi tersebut dihubungankan dengan dalil lainnya mengenai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan kediaman bersama dan hal ini tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka ditemukan fakta bahwa sejak akhir tahun 2017 keduanya pisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersamanya dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lalu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menetap di Makassar sejak Oktober 2017; Menimbang, bahwa setelah menetap beberapa lama di Makassar, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih sering menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih mengharapkan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi setelah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ke Sorong Papua pada awal tahun 2018 untuk mencari pekerjaan, lalu pada suatu malam setelah lebaran Idul fitri pada bulan Juli 2018, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang lagi dengan ditemani seorang wanita lain untuk menemui Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak-anak yang saat itu berada di salah satu rumah keluarga di Barru; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah berbuat nusyuz sehingga tidak ada halangan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut?ah dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi a quo mengenai nafkah iddah, mut?ah dan nafkah anak yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini; Tentang gugatan nafkah iddah Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 1 berupa gugatan nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000.00 beserta alasannya maupun dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tuntutan tersebut berlebihan karena tidak sesuai dengan penghasilannya yang hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya bersedia sesuai kemampuannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp500.000,00 x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 37 alinea kesatu s.d. hlm. 38 alinea kedua), yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, dan sementara itu Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, lagi pula keduanya telah membina rumah tangga selama tiga belas tahun lebih kemudian keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga diajukannya perkara ini ke pengadilan karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama. Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan maka batas minimal nafkah iddah tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp1.500.000,00 x 3 hulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimgangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena gugatan rekonvensi a quo dianggap memberatkan sedangkan kesediaan nominal nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi juga terlalu minim, dan nilai nominal nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf b dan pasal 152 KHI; Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri setelah terjadi perceraian, sedangkan ukuran nafkah iddah adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang besarannya menurut kebiasaan dalam masyarakat serta keperluan hidup rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan minimal primer berupa makan dan minum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan(b) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai petunjuk dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (huruf A Rumusan Kamar Agama angka 2) yang menegaskan bahwa : ?Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut?ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak?, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu ?ala Madzahibil Arba?ah juz IV hal 576, yang menyatakan bahwa : ?Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj?i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepadanya?; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pengakuan Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi. Hal itu menunjukkan adanya kemampuan minimal bagi Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dengan mempertimbangkan bahwa nafkah iddah adalah kebutuhan minimal bekas istri selama dalam iddah (vide Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu layak apabila Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 sehingga selama tiga bulan (selama dalam iddah) adalah berjumlah Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 dapat dikabulkan sebagian, dan oleh karena itu pula, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2.1. dapat dipertahankan; Tentang gugatan mut?ah Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 2 berupa gugatan mut`ah, sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) beserta alasan-alasannya maupun dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tuntutan tersebut berlebihan karena tidak sesuai dengan penghasilannya yang hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya bersedia sesuai kemampuan untuk memberikan mut?ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 37 alinea kesatu s.d. hlm. 38 alinea kedua), yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, dan sementara itu Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, lagi pula keduanya telah membina rumah tangga selama tiga belas tahun lebih hingga keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga diajukannya perkara ini ke pengadilan karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama. Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan maka uang mut?ah yang layak dan patut serta hanya dibayar sekali saja oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena gugatan rekonvensi a quo jumlahnya terlalu besar dan sangat memberatkan sedangkan kesediaan nominal mut`ah dari Tergugat Rekonvensi amat sangat minim, sehingga nilai nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa mut?ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas istri yang sifatnya wajib, yang menjadi landasan hukum adanya mut?ah ini adalah QS al-Baqara? [2] : 241: ???????? ???? ???????? ??? ??? ??????? Artinya : ?Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut?ah menurut yang ma?ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.? Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hlm. 214, yang diambil sebagai pendapat Majlis Hakim, yang berbunyi: ???? ?????? ??????? ???? ????? ??????? Artinya : ?Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq ba?in atau raj'i wajib diberi mut'ah? ; Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut?ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang sopir, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa perkawinan yang sudah mencapai 13 (tiga belas) tahun lebih; Menimbang, bahwa mut?ah tersebut dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, yang berbunyi : ??? ??? ?? ? ?????? ??? ?????? ???? ????? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ?????? ????? Artinya : ?Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba?da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut?ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah?; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka mut?ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas istri (Penggugat Rekonvensi) yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Penggugat Rekonvensi atas mut?ah tersebut, dan pemberian mut?ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat Rekonvensi (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang telah hidup bersama selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun, sehingga dipandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut?ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian, petitum gugatan rekonvensi pada angka 2 dapat dikabulkan sebagian, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2.2 dapat dipertahakan; Tentang gugatan nafkah anak Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 3 berupa gugatan nafkah untuk dua anak, sejumlah Rp7.000.000.00 beserta alasan-alasannya maupun dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tuntutan tersebut berlebihan karena tidak sesuai dengan penghasilannya yang hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya bersedia sesuai kemampuan memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena gugatan rekonvensi a quo jumlahnya cukup besar dan memberatkan sedangkan kesediaan nominal nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi dianggap tidak memadai, dan nilai nominal nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) KHI; Menimbang, bahwa selain itu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 5 yang menegaskan, bahwa : ?Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam?. Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang sampai saat ini kedua anak tersebut masih berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, yaitu Rafli Rezki Amir bin H. Muhammad Amir, lahir tanggal 1 Desember 2006, atau berusia 12 tahun 6 bulan, dan Raissa Raudhatuzzahra Amir binti H. Muhammad Amir, lahir tanggal 28 Mei 2011, atau berusia 8 tahun lebih hingga perkara ini diputus pengadilan tingkat pertama, maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan tingkat kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan tingkat kebutuhan riil anak; Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, bahwa : ?Penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial?, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (huruf A Rumusan Kamar Agama angka 2) yang menegaskan bahwa : ?Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut?ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak?. Menimbang, bahwa secara de facto kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (vide Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016), maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya harus dibebani untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sesuai dengan kepatutan yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun); Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak terus mengalami peningkatan maka untuk memenuhi kebutuhan minimum kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka perlu penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan itu, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016); Dengan demikian, maka petitum gugatan rekonvensi pada angka 3 dapat dikabulkan sebagian, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2.3 dapat dipertahakan ; Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut?ah tersebut di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, dan hal ini perlu dicantumkan/ ditambahkan dalam amar putusan a quo, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun .2017 (huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1); Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G /2018/PA Prg., tanggal 17 Juni 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syara? yang berkaitan dengan perkara ini; |
Tanggal Musyawarah | 23 September 2019 |
Tanggal Dibacakan | 23 September 2019 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 103/Pdt.G/2019/PTA.Mks.zip
- Download PDF
- 103/Pdt.G/2019/PTA.Mks.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada