Putusan PTUN JAKARTA
94/G/2019/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan SDA kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum di Mata Air Sumber Wendit 1 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Tanggal 21 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan SDA Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum di Mata Air Sumber Wendit 1 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Tanggal 21 November 2018;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 16.341.210,- (Enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);