Putusan PT JAKARTA
21/PID.TPK/2019/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Terdakwa : AHMAD HIDAYAT MUS

M E N G A D I L I :

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT;
• MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 95/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST.,TANGGAL 8 APRIL 2019 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN DAN MENGENAI UANG PENGGANTI YANG HARUS DIBAYAR OLEH TERDAKWA, YANG AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYATAKAN TERDAKWA AHMAD HIDAYAT MUS TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ;
2. MENJATUHKAN PIDANA OLEH KARENA ITU TERHADAP TERDAKWA AHMAD HIDAYAT MUS DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP. 500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA PIDANA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN.
3. MENGHUKUM TERDAKWA AHMAD HIDAYAT MUS UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP 2.503.903.000,00 (DUA MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA RIBU RUPIAH) SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) BULAN SETELAH PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP. JIKA DALAM WAKTU TERSEBUT, TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA HARTA BENDANYA DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA DIPIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN ;
4. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN.
5. MEMERINTAHKAN TERDAKWA AGAR TETAP BERADA DALAM TAHANAN.
6. MEMERINTAHKAN BARANG-BARANG BUKTI BERUPA:

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST.,tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.503.903.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa: