1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Pidana Umum
  5. Penipuan

Putusan PN JAKARTA SELATAN
242/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 242/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
    Tanggal 13 Oktober 2015 —HARYONO EDDYARTO

    Nomor 242/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci PENIPUAN
    Tahun 2015
    Tanggal Register 12 Maret 2015
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Martin P. Bidara
    Hakim Anggota H. Baktar Jubri Nasution, Serta Made Sutrisna
    Amar Lepas
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa HARYONO EDDYARTO, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana ;2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua tuntutan hukum (onslaght van alle rechtvervoolging) ;3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;4. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) lembar cek No. CAA72167 Bank Standard Chartered tertanggal 12 Nopember 2013 senilai Rp. 3.197.500.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;2) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Standard Chartered KC Jakarta tanggal 13 Nopember 2013 ;3) 3 (tiga) lembar perjanjian tertanggal 29 Agustus 2013 ;4) 1 (satu) buah salinan Akta Perjanjian Gadai Saham, akta tanggal 9 Agustus 2013 Nomor 7 ;5) 1 (satu) buah salinan Akte Kuasa, akta tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 6 ;6) 1 (satu) buah salinan Akte Kuasa Direksi, akta tanggal 05 September 2013 Nomor 3 ;7) 2 (dua) lembar berita acara serah terima pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 asli dokumen tambang milik PT. ENA SARANA ENERGI ;Dikembalikan kepada saksi H. NALDY NAZAR HAROEN ;8) Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. ENA SARANA ENERGI No. 83 tanggal 25 Maret 2010 ;9) Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl AHU-23284.AH.01.01 tanggal 6 Mei 2010 ;10) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ENA SARANA ENERGI No. 3 tanggal 1 Juli 2010 ;11) Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl Dirjen Adm. Hukum Umum AHU-AH10.176442, tanggal 13 Juli 2010 ;12) Copy akte jual beli saham No. 4 tanggal 1 Juli 2010 ;13) Pengumuman Berita Acara Negara Rl No. 28 tanggal 8 Aoril 2011 ;14) Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ENA SARANA ENERGI No. 12 tanggal 14 Agustus 2012 ;15) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ENA SARANA ENERGI No. 1 tanggak 4 Oktober 2012 ;16) Surat Keterangan dari Notaris Widyatmoko, SH., Nomor 120/W-N/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 ;17) Copy Akte salinan risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. ENA SARANA ENERGI No. 52 tanggal 5 Oktober 2012 ;18) Copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl Dirjen Adm. Hukum Umum, AHU-AH.01.10-36697 ;19) Copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl Dirjen Adm. Hukum Umum, AHU-AH.01.10-36698 tanggal 10 Oktober 2012 ;20) Copy Akte salinan risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. ENA SARANA ENERGI No. 54 tanggal 9 Nopember 2012 ;21) Copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl Dirjen Adm. Hukum Umum, AHU-AH.01.10-37040 tanggal 15 Oktober 2012 ;22) SIUP No. 01058/1.824.271 tanggal 1 Juni 2010 ;23) Tanda Daftar Perusahan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.51.64973 tanggal 10 Juni 2010 ;24) Kartu NPWP No. 03.048.563.5-019.000 tanggal 29 Maret 2010 ;25) Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu Rl Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan PEM-01421/WPJ.04/Kp.0503/2010 tanggal 6 April 2010 ;26) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) No. 545/072/IUP.OP/DISTAMA/III/2010 tanggal 15 Agustus 2012 ;27) Copy Keterangan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 15 Agustus 2012 ;28) Copy surat keterangan Bupati Penajam Paser Utara, No. 530/85/perekonomian/XI/2012 tanggal 14Nopember 2012 ;29) Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara No. 575/274/Tu-pimp/IV/2013, tanggal 10 Juni 2013 ;30) Berita Acara Serat Terima Dokumen tanggal 29 Agustus 2013 ;Dikembalikan kepada Terdakwa.5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 13 Oktober 2015
    Kaidah —
    Abstrak


540
473