Putusan PN Nanga Bulik
1/Pdt.G.S/2021/PN Ngb

Putusan PN Nanga Bulik Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ngb
Tanggal 2 Februari 2021 —Penggugat:
M. JAFRI
Tergugat:
SULAEMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2,3 4, dan 5 gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas jual beli 600 meter persegi dari total 915 meter persegi tanah milik Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal Nanga Bulik, 27 Maret 2018 sebagaimana terdaftar pada Kantor Kelurahan Nanga Bulik di bawah Reg.No 593.2/322/IV/NB/ Pem-2018 tanggal 3 April 2019 dan terdaftar pada Kantor Kecamatan Bulik di bawah Reg.No. 593.2/528/Pem tanggal 3 April 2018, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat baru membayar dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari jumlah nilai jual tanah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam kuitansi pembayaran tertanggal Nanga Bulik, 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita tersebut dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dan tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat memang benar dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita gugatan, pada dasarnya yang diperjualbelikan dalam jual beli tersebut adalah tanah yang mana tanah tersebut masih hanya diikat oleh Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah bukan sertifikat Hak Milik, sehingga keotentikan keberadaan tanah tersebut masih perlu untuk dibuktikan pada lokasi tanah tersebut, yang mana oleh Hakim menilai hal tersebut menjadikan pembuktian dalam perkara ini tidak menjadi sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara 1/Pdt.G.S/2021/PN Ngb dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. Memerintahkan agar sisa biaya perkara ini dikembalikan kepada Penggugat;