Putusan PN PALEMBANG
2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg

Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
MAHAMID Bin NANG CIK

1. Menyatakan Terdakwa MAHAMID BIN NANG CIK (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :? Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih type 1 s dengan kartu Simpati nomor : 082180492434.
• 574 (lima ratus tujuh puluh empat) kantong plastik.
• 15 (lima belas) box streofom yang dilapisi plastik berwarna hitam berukuran Panjang 50 cm, lebar 120 cm dan tinggi 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

• 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG 1995 CC dengan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 7788635 atas nama MUHIBATUL ISLAMIYAH.
• 1 (satu) buah kunci kontak merek Toyota dengan gantungan dompet berwarna hitam.

Dirampas untuk negara.

• 1 (satu) lembar KTP nomor : 1871032803750002 atas nama MAHAMID.

Dikembalikan kepada terdakwa.

• Berita Acara Pelepasliaran Nomor B1173/08.0/PL.930/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikananan Palembang, Kementerian Kelautan Dan Perikanan tentang Pelepasliaran benih lobster bening jenis pasir sebanyak 113.078 (seratus tiga belas ribu tujuh puluh delapan), dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).