Putusan PN BANGIL
1/Pdt.G.S/2019/PN Bil

Putusan PN BANGIL Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bil
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat:
BPR PT. PANDAAN ARTA JAYA
Tergugat:
1.HERMANTO
2.KAMARI
3.KASIYATIN
4.SUPRIYADI

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bil secara seksama dari posita Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I selaku nasabah dari Penggugat telah meminjam uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.1.555.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.160 atas nama Hermanto Asli bukti SHM No. 160 atas nama Hermanto tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas dan Para Penjamin yaitu Tergugat II, III dan IV bersedia diajukan lelang yang kemudian dilanjut proses hukum apabila Tergugat I tidak mengalami keterlambatan mengangsur selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa tidak diketahui apakah hubungan dan memiliki kepentingan bersama antara Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV dengan Terguat I, karena berdasarkan pasal 4 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana, dimana para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2019/PN Bil dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.