1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
721 K/Pdt.Sus-PHI/2021

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2021
    Tanggal 6 Juli 2021 — DIREKTUR UTAMA PT ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU (AFR), VS ANDRITA
    Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2021
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2021
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Sudrajad Dimyati
    Hakim Anggota Sugiyanto, Achmad Jaka Mirdinata
    Panitera Arief Sapto Nugroho
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK KASASI DENGAN PERBAIKAN
    Catatan Amar - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMA PT ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU (AFR) tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 4 Desember 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp75.848.691,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sabagai berikut:Uang pesangon = 2 x 9 x Rp2.997.972,00 = Rp53.963.496,00Uang penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.997.972,00 = Rp11.991.888,00Uang penggantian hak: 15%xRp65.955.384,00 = Rp 9.893.307,00+ Jumlah Keseluruhan = Rp75.848.691,00(tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);4. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat keterangan berhenti bekerja kepada Penggugat untuk mengurus BPJS;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Tanggal Musyawarah 6 Juli 2021
    Tanggal Dibacakan 6 Juli 2021
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


78
36