- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI;
- MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 653/PDT.G/2020/PN JKT PST TANGGAL 29 JULI 2021 SEPANJANG MENGENAI HAK ASUH ANAK DAN BIAYA PEMELIHARAAN/NAFKAH YANG AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :
- MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
- MENYATAKAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (SHALINI SHAM DARYANANI) DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (RISHI GOBINDRAM NATHANI) YANG TELAH DICATAT DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2006 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 28/I/2006 TANGGAL 20 DESEMBER 2006, ADALAH SAH MENURUT HUKUM;
- MENYATAKAN PERKAWINAN PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI (SHALINI SHAM DARYANANI) DENGAN TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI (RISHI GOBINDRAM NATHANI), YANG TERCATAT DALAM KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 28/I/2006 TANGGAL 20 DESEMBER 2006, YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA TANGGAL 20 DESEMBER 2006, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
- MENETAPKAN KEDUA ANAK YANG BELUM DEWASA BERNAMA :
- MEMERINTAHKAN TERGUGAT KONVENSI UNTUK MEMBERIKAN BIAYA PEMELIHARAAN /NAFKAH UNTUK PENDIDIKAN KEDUA ANAK TERSEBUT SEBESAR RP20.000.000,00(DUA PULUH JUTA RUPIAH) SETIAP BULAN;
- MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MENGIRIMKAN SALINAN TURUNAN PUTUSAN INI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK DICATAT DALAM BUKU REGISTER YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK ITU TENTANG ADANYA PERCERAIAN ANTARA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI;
- MEMERINTAHKAN KEPADA PARA PIHAK UNTUK MELAPORKAN PERCERAIAN PARA PIHAK KEPADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK PUTUSAN INI MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP UNTUK DITERBITKAN AKTA PERCERAIANNYA;
- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI SELEBIHNYA;
- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI;
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 653/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 29 Juli 2021 sepanjang mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan/nafkah yang amar selengkapnya sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (SHALINI SHAM DARYANANI) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (RISHI GOBINDRAM NATHANI) yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/I/2006 tanggal 20 Desember 2006, adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (SHALINI SHAM DARYANANI) dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (RISHI GOBINDRAM NATHANI), yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/I/2006 tanggal 20 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan kedua anak yang belum dewasa bernama :
- Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan /nafkah untuk pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian para pihak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
Putusan PT JAKARTA Nomor 628/PDT/2021/PT DKI |
|
Nomor | 628/PDT/2021/PT DKI |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Agama Perceraian |
Kata Kunci | Perceraian |
Tahun | 2021 |
Tanggal Register | 1 Nopember 2021 |
Lembaga Peradilan | PT JAKARTA |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Indah Sulistyowati |
Hakim Anggota | Brdiah Sulastri Dewi, Istiningsih Rahayu |
Panitera | Suparno |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DALAM KONVENSI : 1). MIKHAIL RISHI NATHANI 2). SHAAN RISHI NATHANI BERADA DI BAWAH ASUHAN DAN PEMELIHARAAN PENGGUGAT KONVENSI SEBAGAI IBU KANDUNGNYA SAMPAI DENGAN ANAK-ANAK TERSEBUT DEWASA DAN DAN DAPAT MENENTUKAN SIKAP SENIDIRI DENGAN TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN TERGUGAT KONVENSI SEBAGAI AYAHNYA UNTUK SETIAP SAAT BERTEMU DAN MEMBERIKAN PERHATIAN SERTA KASIH SAYANG; DALAM REKONVENSI : DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH); |
Catatan Amar |
Dalam Konvensi : 1). MIKHAIL RISHI NATHANI 2). SHAAN RISHI NATHANI berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dan dapat menentukan sikap senidiri dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat Konvensi sebagai ayahnya untuk setiap saat bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang; Dalam Rekonvensi : Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 8 Desember 2021 |
Tanggal Dibacakan | 8 Desember 2021 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 628/PDT/2021/PT_DKI.zip
- Download PDF
- 628/PDT/2021/PT_DKI.pdf
Putusan Terkait
-
Banding : 628/PDT/2021/PT DKI
Statistik278114