Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN
5/Pdt.G.S/2022/PN Tjb

Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Tjb
Tanggal 2 Maret 2022 — Penggugat:
ZULKIFLI MATONDANG
Tergugat:
1.JOKO SUSILO
2.M. HUSNI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhananya tertanggal 22 Februari 2022, yang didaftarkan pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 2 Maret 2022 dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Tjb, maka Hakim akan mempedomani tentang hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan sederhana a quo yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

• Bahwa Tergugat I ada meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat II berdasarkan kwitansi masing-masing tertanggal 30 Agustus 2012 dan tertanggal 30 Oktober 2012;
• Bahwa oleh karena persoalan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung selesai, Tergugat I kemudian meminjam surat tanah milik Penggugat yakni Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 590/41A/SKGR/AJ/XI/2004 yang mana tanah tersebut terletak di Lingkungan XIV kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman seluas 477,25 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
  • Sebelah utara : ........................................ 9 M^2;
  • Sebelah timur : ........................................ 40 M²;
  • Sebelah selatan jalan umum : ................... 14 M²;
  • Sebelah Barat : ....................................... 43 M².
• Bahwa Tergugat I dan Penggugat kemudian menandatangi Surat Jual Beli atas tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 590/41A/SKGR/AJ/XI/2004 tersebut dengan harga yang disepakati sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada orang lain sampai surat dikeluarkan oleh BPN namun kekuarangan uang harga jual Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari harga yang diminta penggugat tidak mau menyelesaikan kepada Penggugat sampai dengan hari ini;
• Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam gugatan sederhana a quo, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana merupakan cara penyelesaian suatu sengketa/perselisihan keperdataan yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang bersifat khusus, yakni berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai ?Perma Nomor 2 Tahun 2015?) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai ?Perma Nomor 4 Tahun 2019?);

Menimbang, bahwa sebagai hukum acara perdata yang bersifat khusus, maka segala hal terkait penerapan hukum acara dalam perkara gugatan sederhana sejak perkara tersebut didaftarkan sampai dengan perkara diputus, termasuk mengenai upaya hukum dan eksekusi putusan, sepanjang telah diatur secara khusus maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hari sidang, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa gugatan sederhana wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015, Hakim wajib memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dan sekaligus menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama surat gugatan sederhana dan berkas lainnya dalam perkara gugatan sederhana yang terdaftar dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Tjb yang didaftarkan oleh Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai, selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menyimpulkan apakah perkara a quo merupakan gugatan sederhana atau tidak, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 25 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019, ditentukan bahwa Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok persengketaan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di atas, telah ternyata hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah mengenai jual beli objek tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 590/41A/SKGR/AJ/XI/2004 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II tidak terurai dengan jelas dalam gugatan sederhana a quo. Kemudian diketahui bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan sederhana a quo adalah mengenai pinjam meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, bahwa oleh karena Penggugat juga dalam gugatan sederhananya mendalilkan adanya objek tanah yang menjadi bagian dari persengketaan perkara a quo, Hakim berpendapat pembuktian perkara a quo juga harus dilaksanakan melalui mekanisme Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat hubungan hukum dan kepentingan yang berbeda antara para pihak bersengketa, serta adanya objek tanah yang menjadi bagian persengketaan a quo yang perlu dibuktikan lebih lanjut melalui sidang Pemeriksaan Setempat, maka pembuktian terhadap gugatan sederhana a quo tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai pembuktian yang bersifat sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 25 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019 dan oleh karenanya gugatan sederhana a quo haruslah dinyatakan bukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mempedomani Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 25 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019 Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Tjb dari dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, dengan dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai;