Putusan PT MAKASSAR
31/PID/2015/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 31/PID/2015/PT MKS
Tanggal 2 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : M. SAID, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : H. NYAMBANG

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM ;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NO. 263/PID.B/2014/PN.MKS., TANGGAL 24 JUNI 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERDAKWA BUKAN MERUPAKAN SUATU PERBUATAN PIDANA MELAINKAN MASUK DALAM PERKARA PERDATA;
2. MELEPASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;
3. MEMULIHKAN HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN SERTA HARKAT MARTABATNYA;
4. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :

• 1 (SATU) FOTO COPY AKTA JUAL BELI NO.527/VII/1987, TANGGAL 15 JULI 1987;
• 1 (SATU) FOTO COPY SERTIFIKAT HAK MILIK NO.27460 ATAS NAMA AMIRUDDIN, SURAT UKUR NO.03937/ANTANG/2011, TANGGAL 17 JANUARI 2011 LUAS 300 M2;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

• 1 (SATU) BUAH PAPAN BICARA YANG BERTULISKAN TANAH MILIK H.NYAMBANG NO.802/C1 PERSIL 20.900 M2;

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA;

MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA SEBESAR RP. NIHIL PADA NEGARA;

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 263/Pid.B/2014/PN.Mks., tanggal 24 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana melainkan masuk dalam perkara perdata;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) Foto copy Akta Jual Beli No.527/VII/1987, tanggal 15 Juli 1987;
• 1 (satu) Foto copy Sertifikat Hak Milik No.27460 atas nama Amiruddin, surat ukur No.03937/Antang/2011, tanggal 17 Januari 2011 luas 300 M2;

tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan tanah milik H.Nyambang NO.802/C1 persil 20.900 M2;

dikembalikan pada terdakwa;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. Nihil pada Negara;