Putusan PT SURABAYA
904/PID.SUS/2018/PT SBY

Putusan PT SURABAYA Nomor 904/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAIFUL ARIF
Terbanding/Terdakwa I : IFAN EFENDI
Terbanding/Terdakwa II : SAIFULLAH
Terbanding/Terdakwa III : ALWAN Als.WAWAN
Terbanding/Terdakwa IV : AGUS PRATAMA
Terbanding/Terdakwa V : TASLIM

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TELAH DILAKUKAN DALAM TENGGANG WAKTU, MENURUT CARA SERTA PERSYARATAN YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG, OLEH KARENANYA PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA ATAS PERMINTAAN BANDING TERSEBUT, PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN MEMORI BANDING YANG PADA POKOKNYA BAHWA PENUNTUT UMUM SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SEPANJANG YANG MENYANGKUT KETERBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERDAKWA, NAMUN PENUNTUT UMUM TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PARA TERDAKWA, KARENA DIANGGAP MASIH TERLALU RINGAN KARENA TIDAK SEPADAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERDAKWA;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP MEMORI BANDING TERSEBUT, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AKAN MEMPERTIMBANGKAN DALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT INI;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMBACA, MENELITI DAN MENCERMATI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BERIKUT TURUNAN RESMI

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 254/PID.SUS/2018/PN SMP TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018, MEMORI BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN SURAT-SURAT LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA TERSEBUT,,BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAM DALAM PUTUSANNYA YANG MENYATAKAN BAHWA PARA TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN KEPADANYA DALAM DAKWAAN TUNGGAL TERSEBUT, SUDAH TEPAT DAN BENAR, BAIK MENGENAI FAKTA-FAKTA MAUPUN HUKUMNYA, OLEH KARENANYA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DALAM MENGADILI PERKARA INI DITINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA NAMUN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT MENGENAI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN MENGENAI PIDANA PENGGANTI PIDANA DENDA, DENGAN PERTIMBANG SEBAGAI BERIKUT:

• BAHWA PERBUATAN PARA TERDAKWA YANG MENANGKAP IKAN DILAUT DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA BERUPA POTASIUM MENYEBABKAN TIDAK HANYA IKAN BESAR YANG MATI, TETAPI JUGA IKAN-IKAN KECIL, TELUR IKAN, TERUMBU KARANG DAN ORGANISME YANG LAINPUN AKAN MATI ATAU RUSAK, SEHINGGA PERBUATAN PARA TERDAKWA TERSEBUT DAPAT MERUSAK EKOSISTEN DI LAUT YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP;
• BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT, MAKA PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN KEPADA PARA TERDAKWA HARUSLAH MAMPU MEMBERI EFEK JERA KEPADA PARA TERDAKWA SEKALIGUS SEBAGAI UPAYA PREVENTIF AGAR ORANG LAIN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT, OLEH KARENANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA PARA TERDAKWA HARUSLAH DIPERBERAT SEBAGAIMANA AKAN DISEBUTKAN DALAM AMAR PUTUSAN;
• BAHWA MENGENAI PIDANA PENGGANTI TERHADAP PIDANA DENDA, DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN, TIDAK MENENTUKAN SECARA KHUSUS BAHWA JIKA PIDANA DENDA TIDAK DIBAYAR, DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA, OLEH KARENA ITU MAKA BERLAKULAH KETENTUAN UMUM DALAM KUHP BUKU I PASAL 30 KHUSUSNYA AYAT (2) YAITU JIKA DENDA TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN;
• BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 254/PID.SUS/2018/PN SMP TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018, HARUSLAH DIUBAH SEPANJANG MENGENAI PIDANA PENJARA DAN PIDANA PENGGANTI DENDA SEBAGAIMANA AKAN DISEBUTKAN DALAM AMAR PUTUSAN;

MENIMBANG, BAHWA KARENA PARA TERDAKWA TERBUKTI BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, DIMANA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENGELUARKAN (MEMBEBASKAN) PARA TERDAKWA DARI PENAHANAN, MAKA DIPERINTAHKAN TETAP DITAHAN DAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH PARA TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

MENIMBANG, BAHWA KARENA PARA TERDAKWA TERBUKTI BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA HARUS DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING BESARNYA AKAN DISEBUTKAN DALAM AMAR PUTUSAN;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang menyangkut keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Para Terdakwa, karena dianggap masih terlalu ringan karena tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Smp tanggal 18 September 2018, memori banding dari Penuntut Umum dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut,,berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertam dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut, sudah tepat dan benar, baik mengenai fakta-fakta maupun hukumnya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai penjatuhan pidana penjara dan mengenai pidana pengganti pidana denda, dengan pertimbang sebagai berikut:

• Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dilaut dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium menyebabkan tidak hanya ikan besar yang mati, tetapi juga ikan-ikan kecil, telur ikan, terumbu karang dan organisme yang lainpun akan mati atau rusak, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat merusak ekosisten di laut yang Pada akhirnya dapat merusak lingkungan hidup;
• Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah mampu memberi efek jera kepada Para Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah diperberat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;
• Bahwa mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak menentukan secara khusus bahwa jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu maka berlakulah ketentuan umum dalam KUHP buku I Pasal 30 khususnya ayat (2) yaitu jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;
• Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Smp tanggal 18 September 2018, haruslah diubah sepanjang mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan (membebaskan) Para Terdakwa dari penahanan, maka diperintahkan tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;