Putusan PT MATARAM
126/PDT/2022/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 126/PDT/2022/PT MTR
Tanggal 21 Juli 2022 —Pembanding/Penggugat : FITRIYAH BINTI SAID SALEH Diwakili Oleh : SUPARDIN SIDDIK, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : SUDIRMAN Diwakili Oleh : SAMSUDDIN, SH.
Terbanding/Tergugat II : ANWAR TADU Diwakili Oleh : SAMSUDDIN, SH.
Terbanding/Tergugat III : H. IBRAHIM ABU JAI Diwakili Oleh : SAMSUDDIN, SH.
Terbanding/Turut Tergugat : MUZNA HAEDAR

M E N G A D I L I:

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DOMPU NOMOR 39/PDT.G/2021/PN DPU, TANGGAL 18 MEI 2022;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI;

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;

2. MENETAPKAN HUKUM SEBIDANG TANAH TEGALAN DENGAN LUAS 15.000 M2 BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 5745 TAHUN 1999 AN. ENDANG SAID, TERLETAK DI SO KORU DUSUN MADALANDI, DESA SORIUTU, KECAMATAN MANGGELEWA, KABUPATEN DOMPU, DENGAN BATAS BATAS ;

- UTARA BERBATASAN DENGAN : SUNGAI TANJU ;

- TIMUR BERBATASAN DENGAN : TANAH NEGARA ;

- SELATAN BERBATASAN DENGAN : TANAH MILIK KAMALUDIN ;

- BARAT BERBATASAN DENGAN : SUNGAI TANJU ;

ADALAH TANAH HAK MILIK PENGGUGAT;

1. MENYATAKAN HUKUM BAHWA PERBUATAN PARA TERGUGAT ATAU SIAPAPUN YANG MEMASUKI, MENGUASAI DAN MENGGARAP TANAH OBYEK SENGKETA TANPA IJIN DARI PENGGUGAT SELAKU PEMILIK TANAH YANG SAH ADALAH PERBUATAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM;
2. MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN MENURUT HUKUM KEPADA PARA TERGUGAT ATAU KEPADA SIAPA SAJA YANG MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA DENGAN ALASAN APAPUN JUGA UNTUK WAJIB KELUAR MENINGGALKAN, MENGOSONGKAN, DAN MENYERAHKAN KEMBALI TANAH OBYEK PERKARA KEPADA PENGGUGAT SECARA AMAN, DAMAI DAN TANPA SYARAT APAPUN JUGA;

5. MENGHUKUM PARA TERGUGAT ATAU SIAPA SAJA YANG MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA DIHITUNG SEJAK PUTUSAN PERKARA INI MEMILIKI NILAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP UNTUK TUNDUK DAN TAAT PADA PUTUSAN INI SECARA SUKA RELA DAN BERITIKAD BAIK, APABILA TIDAK MAKA WAJIB DILAKUKAN EKSEKUSI SECARA PAKSA MENGGUNAKAN BANTUAN APARAT KEAMANAN NEGARA (KEPOLISIAN/TNI);

6. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA ATAS PERBUATAN HUKUMNYA YANG TIDAK PATUH DAN TAAT ATAS PUTUSAN PENGADILAN PERKARA A QUO SEBESAR RP500.000,00 PERHARI TERHITUNG SEJAK PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

7. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP150.000,00 (SERRATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

8. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA;

M E N G A D I L I:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 18 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

• Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan Hukum sebidang tanah tegalan dengan luas 15.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5745 Tahun 1999 an. ENDANG SAID, terletak di So Koru Dusun Madalandi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan batas ? batas ;

- Utara berbatasan dengan : Sungai Tanju ;

- Timur berbatasan dengan : Tanah Negara ;

- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Kamaludin ;

- Barat berbatasan dengan : Sungai Tanju ;

Adalah tanah hak milik penggugat;

1. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang memasuki, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
2. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah obyek perkara kepada Penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;

5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas perbuatan hukumnya yang tidak patuh dan taat atas putusan pengadilan perkara a quo sebesar Rp500.000,00 perhari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;