Putusan PT SURABAYA
649/PID.SUS/2019/PT SBY

Putusan PT SURABAYA Nomor 649/PID.SUS/2019/PT SBY
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD FITRAH KUSUMA, SH.,MH.
Terbanding/Terdakwa : ANDRI PRADHANA PUTRA Alias PANDROK Bin SUNARIYANTO

MENIMBANG, BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TERSEBUT DIJATUHKAN DENGAN HADIRNYA JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA PADA HARI SENIN TANGGAL 8 APRIL 2019 NO. 47 /PID.SUS/2019/PN.MJK, DAN SELANJUTNYA JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING TERSEBUT DALAM TENGGANG WAKTU DAN CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG OLEH KARENA ITU PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN MEMORI BANDING PADA TANGGAL 22 APRIL 2019 YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. MENERIMA PERMOHONAN DARI JAKSA PENUNTUT UMUM
2. MENYATAKAN TERDAKWA ANDRI PRADHANA PUTRA ALIAS PANDROK BIN SUNARIYANTO BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM DAKWAAN KESATU
3. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ANDRI PRADHANA PUTRA ALIAS PANDROK BIN SUNARIYANTO, DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 1.000.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN PENJARA DIKURANGI SELAMA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN DENGAN PERINTAH TERDAKWA TETAP DITAHAN.
4. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA:

1 HP MERK XIOMI WARNA PUTIH

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA SUPAYA DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP. 2000,- (DUARIBU RUPIAH)

SESUAI DENGAN APA YANG KAMI MINTAKAN DALAM TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TELAH DIBACAKAN PADA PERSIDANGAN HARI SENIN TANGGAL 25 APRIL 2019.

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SETELAH MEMBACA DAN MENELITI SERTA MEMERIKSA SECARA SEKSAMA BERKAS PERKARA DAN SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TANGGAL 8 APRIL 2019 NOMOR 47/PID.SUS/2019/PN MJK, SERTA SURAT-SURAT LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI, BERPENDAPAT BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT TELAH MEMPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM, SEHINGGA PERTIMBANGAN TERSEBUT DAPAT DISETUJUI DAN DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM SENDIRI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DITINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TANGGAL 8 APRIL 2019 NOMOR 47/PID.SUS/2019/PN MJK DAPAT DIPERTAHANKAN, DAN DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PENAHANAN YANG DIJALANI TERDAKWA SELAMA PEMERIKSAAN PERKARA INI ADALAH SAH, MAKA MASA PENAHANAN TERSEBUT

DIKURANGKAN SEPENUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA MENURUT PENDAPAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TIDAK ADA ALASAN YANG CUKUP UNTUK MENGELUARKAN TERDAKWA DARI TAHANAN, MAKA AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA TETAP DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA MAKA KEPADANYA HARUS DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN

MENGINGAT: PASAL 112 AYAT (1) UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009, UU NOMOR 8 TAHUN 1981 SERTA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN DENGAN PERKARA INI;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 No. 47 /Pid.Sus/2019/PN.Mjk, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding Pada tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari Jaksa penuntut umum
2. Menyatakan Terdakwa ANDRI PRADHANA PUTRA Alias PANDROK Bin SUNARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI PRADHANA PUTRA Alias PANDROK Bin SUNARIYANTO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 HP merk Xiomi warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 25 April 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 8 April 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mjk, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 8 April 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mjk dapat dipertahankan, dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, UU Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;