Putusan PN AMLAPURA
63/Pdt.G/2022/PN Amp

Putusan PN AMLAPURA Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Amp
Tanggal 22 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

1. DALAM POKOK PERKARA:
   1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
   2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Kebayan Liang di Banjar Dinas Munti Gunung Kangin, Pengotokan, Kelurahan/Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pada tanggal 10 Maret 2003 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-21032017-0010 tertanggal 14 Maret 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah;
   3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-21032017-0010 tertanggal 14 Maret 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
   4. Menyatakan hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Ni Luh Winda Santika, Perempuan, Lahir di Munti Gunung, pada tanggal 20 Oktober 2010 adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
   5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama memelihara, mendidik dan mengasuh anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Winda Santika, Perempuan, Lahir di Munti Gunung, pada tanggal 20 Oktober 2010;
   6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
   7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);