Putusan PT PALU
103/PID.SUS/2022/PT PAL

Putusan PT PALU Nomor 103/PID.SUS/2022/PT PAL
Tanggal 26 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : ERWIN ARI NUR WAHYUDIAN, S.H
Terbanding/Terdakwa : FADLI ADRIAS LINU alias TOLE

MENIMBANG BAHWA PENUNTUT UMUM TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2022 YANG DITERIMA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2022 SESUAI AKTA PENYERAHAN MEMORI BANDING NOMOR 34/AKTA PID.SUS/2022/PN DGL DAN DISERAHKAN KEPADA TERDAKWA PADA TANGGAL 22 AGUSTUS 2022;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA SAMPAI PERKARA INI DIKIRIM KE PENGADILAN

TINGGI TIDAK MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING SESUAI SURAT KETERANGAN BELUM MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING NOMOR 168/PID.SUS/ 2022/PN DGL TANGGAL 23 AGUSTUS 2022;

MENIMBANG, BAHWA SEBELUM BERKAS PERKARA INI DIKIRIM KE PENGADILAN TINGGI UNTUK PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING KEPADA PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TELAH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MEMERIKSA BERKAS PERKARA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA SESUAI SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA MASING-MASING KEPADA PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2022;

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TERSEBUT DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT CARA CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMERIKSA

DAN MENELITI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BESERTA TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 168/PID.SUS/ 2022/PN DGL TANGGAL 4 AGUSTUS 2022 MAKA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DAPAT MENYETUJUI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KARENA PERTIMBANGAN TERSEBUT SUDAH TEPAT DAN BENAR MAKA DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN DASAR SEBAGAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SENDIRI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI DALAM PENGADILAN TINGKAT BANDING ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS MAKA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DONGGALA TERSEBUT TELAH SESUAI MENURUT HUKUM KARENA ITU PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR NOMOR 168/PID.SUS/ 2022/PN DGL TANGGAL 4 AGUSTUS 2022 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT HARUS DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DALAM PERKARA INI DITANGKAP DAN DITAHAN, MAKA MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN MAKA DIPERINTAHKAN KEPADA TERDAKWA TETAP DITAHAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA TERDAKWA DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING AKAN DISEBUTKAN DALAM AMAR

PUTUSAN INI;

MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A, PASAL 54, PASAL 55, PASAL 103 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, SEMA NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, SERTA KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 18 Agustus 2022 sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2022/PN Dgl dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan

Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 168/Pid.Sus/ 2022/PN Dgl tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa

dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 168/Pid.Sus/ 2022/PN Dgl tanggal 4 Agustus 2022 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor Nomor 168/Pid.Sus/ 2022/PN Dgl tanggal 4 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar

putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;