Putusan PN SOASIU
52/Pid.B/2022/PN Sos

Putusan PN SOASIU Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos
Tanggal 7 Nopember 2022 —Penuntut Umum:
1.SRI. M JOISANGADJI, SH
2.Gama Palias, S.H.
3.ASNIAR,SH
4.ALEXANDER MARADENTUA, S.H.
Terdakwa:
Djafar Abdullah alias Drek

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djafar Abdullah Alias Drek tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Memerintahkan manipulasi data kependudukan?, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

• 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DJAFAR ABDULLAH dengan NIK. 8206100602700001;
• 1 (satu) lembar copyan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH suami istri DJAFAR ABDULLAH dan SITI MUNTAHINA ABDULLAH dengan nomor :KK.27.05/PW.01/089/2013, tanggal 16 Oktober 2013;

dikembalikan kepada Saksi Siti Muntahina, sedangkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit CPU Server SIAK dengan nomor seri CN704204fq dengan merek KP berwarna hitam;
• 1 (satu) unit monitor dengan merek HP dengan nomor seri HP LV1561W berwarna hitam beserta keyboard computer berwarna hitam bermerk DELL;
• 1 (satu) unit printer canon ip2770 berwarna hitam;
• 1 (satu) unit CPU berwarna hitam dengan merk basic series;
• 1 (satu) unit monitor merek LG berwarna hitam dengan nomor seri LED16EN33 beserta keyboard;
• 1 (satu) unit printer canon berwarna hitam tipe ip2770;
• 1 (satu) buah buku registrasi Kartu Tanda Penduduk tahun 2015 berwarna merah.

dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur melalui Saksi Irawan Mahbub,SH

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);