Putusan PN TILAMUTA
1/Pdt.G.S/2023/PN Tmt

Putusan PN TILAMUTA Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tmt
Tanggal 9 Februari 2023 — Penggugat:
1.YASMIN KATILI
2.MELI MATILI
Tergugat:
2.BONI WOLINELO
3.RAWI KEDO
4.RUSNI KEDO

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 31 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tmt, maka Pengadilan akan mempedomani tentang hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana;
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian;
7. Pembuktian, dan
8. Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bagian IV Pemeriksaan Pendahuluan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan:

?Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa ?Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini?.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

1. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. sengketa hak atas tanah.;

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa: ?Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan a quo, Para Penggugat melalui kuasanya pada pokoknya menyatakan dalam gugatannya bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 Tergugat I dan Tergugat II mendatangi Penggugat I dan Penggugat II di rumahnya dengan maksud ingin meminjam uang kepada Penggugat II sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) namun Penggugat II saat itu menjawab bahwa dirinya belum ada uang karena belum panen jagung namun insyaallah besok baru panen, namun Tergugat I dan Tergugat II membujuk Para Penggugat untuk meminjamkan uang sambil Tergugat II memperlihatkan Surat Penyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) sebagai jaminan. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021, Tergugat II menelepon Penggugat I dan menyatakan kalau sudah ada uang mohon bawa saja ke rumah sehingga Para Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II. Di rumah Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan selembar kuitansi yang ditulis langsung oleh Tergugat II dengan nama Penggugat I sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat I sebagai peminjam dengan besaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta bunganya 27% (dua puluh tujuh persen) yang ditentukan langsing oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 3 (tiga) bulan dengan jaminan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT). Setelah Penggugat II membaca Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT), Penggugat II menyatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) tersebut bukan milik mereka berdua, dan Tergugat II menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) itu milik saudara perempuannya yaitu Tergugat III. Kemudian setelah 3 (tiga) bulan kemudian Para Penggugat mendatangi kediaman Tergugat I dan Tergugat II menagih janji yang telah disepakati, namun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa mereka belum ada uang sehingga belum dapat melunasi utang uang telah disepakati tersebut dan meminta waktu lagi selama 3 (tiga) bulan. Setelah menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk menagih janji tetapi tidak mendapatkan hgasil, maka Pengguat I mendatangi Tergugat III dengan mengatakan kalau Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) milik Tergugat III telah dijadikan jaminan utang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat, dan Tergugat III mengatakan tetap Tergugat I dan Tergugat II akan membayar dan melunasi utang mereka. Lalu pada tanggal 15 Maret 2022 telah dilaksanakan musyawarah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dipimpin oleh Kepala Desa Tabulo, dan kesepakatan dituangkan dalam Surat Pernyataan yang pada pokoknya Pihak Kedua berjanji akan melunasi pinjaman pada bulan agustus (5 bulan) kepada pihak pertama, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi kesepakatan hingga diajukannya gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pula, Para Penggugat melalui kuasanya mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat III mengetahui hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait adanya pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bahkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) yang menjadi jaminan adalah milik dari Tergugat III, maka Penggugat berpendapat Tergugat III patut dan wajib untuk bertanggung jawab dan menjadi satu kesatuan dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah materi gugatan sederhana Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dan apakah pembuktian gugatan a quo sederhana atau tidak, untuk dapat menentukan apakah gugatan Para Penggugat dapat dilanjutkan dengan tata cara persidangan gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menurut Hakim bahwa hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai perikatan utang-piutang, dan Tergugat I dan Tergugat II menjadikan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) atas nama Tergugat III menjadi jaminan, namun Tergugat III bukanlah termasuk pihak dalam perikatan utang-piutang yang sama dengan perikatan utang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kepentingan hukum antara Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidaklah sama dengan kepentingan hukum antara Para Pengugat dengan Tergugat III. Lebih lanjut, Hakim menilai dengan adanya jaminan atas nama Tergugat III selaku pihak di luar perikatan utang-piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria sebuah gugatan sederhana dalam hal ini yaitu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan bukan gugatan sederhana

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat bukan termasuk dalam gugatan sederhana maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim perlu mengeluarkan Penetapan, dan terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, serta diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tmt dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tmt dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Para Penggugat.