- Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa danmemutusperkara perdata pada tingkat pertama, telahmenjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana:
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan gugatan dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan dan meneliti surat surat bukti yang terlampir dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal16 April 2024yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal23 April 2024dalam Register Nomor3/Pdt.G.S/2024/PN Arm,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu) bertempat di Desa Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat telah menerima uang titipan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari Penggugat berdasarkan Kwitansi tertanggal 12 Juni 2021 (dua belas juni tahun dua ribu dua puluh satu).
- Bahwa Tergugat juga sudah membuat Surat Pernyataan tertanggal Kalawat, 12 Juni 2021 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu) bahwa benar telah menerima titipan uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari Penggugat. Di mana uang tersebut untuk membantu keperluan sekolah SD Negeri II Watutumou, dan uang tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juli 2021 (dua belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu).
- Pada kenyataannya setelah lewat tanggal jatuh tempo Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat.
- Pada akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak yang berwajib di Kepolisian Sektor Airmadidi pada tanggal 26 April 2022 (dua puluh enam April tahun dua ribu dua puluh dua) dengan dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan Tergugat sudah diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Airmadidi, di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Manado, dan sampai pada putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor : 123/Pid.B/2022/PN Arm) dengan vonis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan status sebagai narapidana dan sekarang ini Tergugat sudah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan sudah kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat, Penggugat merasa dan mengalami kerugian materiil dan oleh karena itu Penggugat meminta keadilan dengan mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Airmadidi akibat perbuatan Wanprestasi (cedera janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Kwitansi tertanggal Kawangkoan Baru, 12 Juni 2021 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu) dimana Tergugat sudah menerima uang titipan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari Penggugat adalah salah satu alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- Menyatakan Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal Kalawat, 12 Juni 2021 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu) adalah suatu bentuk pernyataan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal Kalawat, 12 Juni 2021 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu), adalah perbuatan Wanprestasi (cedera janji).
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang tertera dalam Kwitansi tertanggal Kawangkoan Baru, 12 Juni 2021 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu) dan sesuai dengan jumlah uang yang tertera dalam Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal Kalawat, 12 Juni 2021 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu), secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat (Inkracht Van Gewijsde).
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Kawangkoan Baru Blok B (Desa Kalawat Jaga VIII, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara) sebagai pengganti kerugian kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.
- Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanaj.o. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan ?gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)?;
- Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2021 untuk membantu keperluan Sekolah Dasar Negeri II Watutumou, dan rencananya uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2021. Namun, Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat sesuai dengan tanggal yang ditentukan tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil, kemudian dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat sesuai surat pernyataan tanggal 12 Juni 2021 adalah perbuatan wanprestasi (cedera janji);
- Menimbang, bahwa berdasarkan posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan Penggugat mengkonstruksikan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi, dengan kata lain gugatan ini diajukan Penggugat atas perkara cidera janji;
- Menimbang, bahwa apabila memperhatikan posita angka 4 (empat), Penggugat menyatakan Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian pada tanggal 26 April 2022 dengan dugaaan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, dan laporan tersebut telah diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Airmadidi dan dijatuhkan putusan nomor 123/Pid.B/2022/PN Arm, lalu diuji pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Manado, dan diuji kembali pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari keseluruhan proses hukum tersebut, Tergugat telah dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Tergugat telah selesai menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan;
- Menimbang, bahwa apabila pokok gugatan Penggugat yang mengkontruksikan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan cidera janji dikaitkan dengan dalil posita angka 4 (empat) yang menyatakan perbuatan Tergugat tersebut telah di proses secara hukum dalam perkara pidana dan dijatuhi pidana, maka Hakim memberikan berpendapat kedua hal tersebut bersifat kontradiktif dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa suatu perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang (vide Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perikatan yang lahir karena suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perikatan yang lahir karena suatu persetujuan tersebut dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang termasuk syarat subjektif, serta suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal yang termasuk syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak, sementara bila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perikatan tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang, timbul karena ditentukan oleh undang-undang atau timbul karena perbuatan manusia (vide Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Adapun perikatan yang lahir dari undang-undang karena ditentukan oleh undang-undang misalnya perikatan yang lahir antara orang tua dan anak ketika anak tersebut dilahirkan yang meliputi hak dan kewajiban yang satu terhadap yang lain, sementara perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia terbagi lagi atas 2 (dua) yaitu perbuatan manusia yang menurut hukum (vide Pasal 1354 & 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan perbuatan manusia yang melawan hukum (vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- Menimbang, bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang melawan hukum misalnya perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dimana Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penipuan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat yaitu hak Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dan kewajiban Tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat tidak tepat apabila Penggugat mengkonstruksikan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi karena sebelum menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau tidak, harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perikatan yang lahir karena persetujuan tersebut sah atau tidak, sementara tindak pidana penipuan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinilai sebagai alasan yang membatalkan perikatan tersebut sebagaimana pula dinyatakan dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ?penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan?;
- Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan adanya putusan pidana yang menyatakan Tergugat telah melakukan suatu tindak pidana penipuan kepada Penggugat (vide 123/Pid.B/2021/PN Arm), maka Penggugat dapat mengajukan suatu gugatan terhadap Tergugat dengan mengkonstruksikan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan atau menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat keliru dalam mengkonstruksikan pokok perkara dalam perkara a quo, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, sehingga perkara nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Arm harus dicoret dari register perkara;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dicoret dari register perkara, maka sisa panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Penggugat dinyatakan dikembalikan kepada Penggugat;
- Memperhatikan, Pasal 1233, Pasal 1313, Pasal 1352, Pasal 1353, Pasal 1354, Pasal 1359, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sertaperaturanperundang-undanganlain yang bersangkutan;
- Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
- Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Arm dalam register perkara;
- Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;
- Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp100.000,00
- Rp130.000,00
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Arm |
||||||||
Nomor | 3/Pdt.G.S/2024/PN Arm | |||||||
Tingkat Proses | Pertama | |||||||
Klasifikasi |
Perdata |
|||||||
Kata Kunci | Wanprestasi | |||||||
Tahun | 2024 | |||||||
Tanggal Register | 23 April 2024 | |||||||
Lembaga Peradilan | PN AIRMADIDI | |||||||
Jenis Lembaga Peradilan | PN | |||||||
Hakim Ketua | Hakim Tunggal Stifany | |||||||
Hakim Anggota | Hakim Tunggal Stifany | |||||||
Panitera | Panitera Pengganti Preity P.p. Ogotan | |||||||
Amar | Lain-lain | |||||||
Amar Lainnya | DISMISSAL | |||||||
Catatan Amar |
P E N E T A P A N Nomor3/Pdt.G.S/2024/PN Arm DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA REINTJI ANATJE MAITTY SUATAN, Tempat / Tanggal Lahir : Tondano, 22-05-1965, Umur 58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Alamat : Desa Kawangkoan Baru Jaga X, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Perkawinan: Cerai hidup, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 6403076205650001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas namaJantje Chris Noya, SH.,Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Jantje Chris Noya, SH. & Rekan,berkedudukandi Jl. Sam Ratulangi No. 383, Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; LAWAN FENNY BESOUW , Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 23 Pebruari 1967, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Desa Kalawat Jaga VIII, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT; 2. Tentang Duduk Perkara DALAM POSITA Adapun yang menjadi alasan / dasar dari gugatan adalah sebagai berikut : DALAM PETITUM Bahwa atas dasar dan alasan-alasan uraian diatas, maka kami sebagai Penggugat memohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Airmadidi menjatuhkan putusan sebagai berikut : ATAU : Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 3.Tentang Hukumnya 4. MENETAPKAN: Demikian penetapan ini ditetapkan olehStifany, S.H.,Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Arm tanggal 23 April 2024, dengan dibantu olehPreity P.P. Ogotan, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut.
Rincian Biaya: (Seratus tiga puluh ribu Rupiah) |
|||||||
Tanggal Musyawarah | 24 April 2024 | |||||||
Tanggal Dibacakan | 24 April 2024 | |||||||
Kaidah | — | |||||||
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 3/Pdt.G.S/2024/PN_Arm.zip
- Download PDF
- 3/Pdt.G.S/2024/PN_Arm.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada