1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SIGLI
  4. Perdata

Putusan PN SIGLI
3/Pdt.G/2021/PN Sgi

    Putusan PN SIGLI Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sgi
    Tanggal 1 Juli 2021 —Penggugat:
    Saiful Bahri
    Tergugat:
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie
    Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sgi
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata
    Perdata Wanprestasi
    Kata Kunci Wanprestasi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 9 Februari 2021
    Lembaga Peradilan PN SIGLI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Daniel Saputra
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Adji Abdillah, Hakim Anggota Erwin Susilo
    Panitera Panitera Pengganti: Nova Miranda Abdi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN SEBAGIAN
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penunjukan Penyediaan Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor:630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan Kontrak Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019, paket pekerjaan Kontruksi Pembangunan jembatan Gigieng (Tahap II ) Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
    3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) karena tidak melakukan pembayaran sisa hutang hasil pekerjaan kepada Penggugat;
    4. Menyatakan Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hasil pekerjaan Pembangunan jembatan Gigieng (Tahap II) Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sebesar Rp339.086.320,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi (cidera janji);
    5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp339.086.320,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
    6. Menyatakan bahwa sisa dana yang dibayar kepada Penggugat sebesar Rp339.086.320,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah sebagai hutang Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh;
    7. Mewajibkan Tergugat untuk mengalokasikan dan mengusulkan dana pembayaran sisa hutang kepada Penggugat pada APBK Kabupaten Pidie perubahan Anggaran tahun 2021 atau pada tahun Anggaran 2022 dan/ atau pada tahun berikutnya;
    8. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;
    9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
    10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
    Tanggal Musyawarah 1 Juli 2021
    Tanggal Dibacakan 1 Juli 2021
    Kaidah —
    Abstrak


38
10