Putusan PTUN JAKARTA
655/G/2023/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 655/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juni 2024 —Penggugat:
1.Salim Hartono
2.Roland Santoso
Tergugat:
1.Menteri Pertanian
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 49/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti (RTK.29), Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Seluas 273 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Sebagai Kawasan Hutan Tetap, tertanggal 8 Pebruari 1996;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 433/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Seluas 130.686,01 (Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam, Satu Per Seratus) Hektar, tertanggal 15 Juni 1999;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2021;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 49/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti (RTK.29), Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Seluas 273 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Sebagai Kawasan Hutan Tetap, tertanggal 8 Pebruari 1996;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 433/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Seluas 130.686,01 (Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam, Satu Per Seratus) Hektar, tertanggal 15 Juni 1999;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2021;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara tentang

1. Penetapan Kelompok Hutan Sakti (RTK.29), Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
2. Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali;

setelah dikurangi yang tumpang tindih dengan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);