- Menyatakan Terdakwa QODRI STP.ME bin KARMANI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA? sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Primair;
- Membebaskan Terdakwa QODRI STP.ME bin KARMANI oleh karena itu dari Dakwaan PERTAMA Primair;
- Menyatakan Terdakwa QODRI STP.ME bin KARMANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA? sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa QODRI STP.ME bin KARMANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) Bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp151.913.440,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan uang titipan Terdakwa sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, dirampas untuk Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, dan sisa uang titipan sejumlah Rp86.560,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tanggal 17 September 2017;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5/VI.02/HK2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK.024/S.2/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sumber dana APBD TA. 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK.36V.24/S.2/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Perubahan SK Nomor: SK.024/S.2/2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sumber dana APBD TA. 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK.40/V.24/S.2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub. Bidang Kehutana TA. 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK.47V.24/S.2/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Pada Kegiatan Sumber Dana Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub. Bidang Kehutanan TA. 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK.58V.24/S.2/2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua SK Nomor: SK.024/S.2/2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sumber dana APBD TA. 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK.73V.24/S.2/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Perubahan SK.47V.24/S.2/2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Pada Kegiatan Sumber Dana Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub. Bidang Kehutanan TA. 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Nama Calon, Alamat, Besaran, Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 pda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Asli Proposal Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 2021 yang diajukan oleh Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri Pekon Penantian Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Asli Proposal Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 2021 yang diajukan oleh Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri II Pekon Penantian Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Asli Proposal Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 2021 yang diajukan oleh Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri III Pekon Penantian Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Asli Proposal Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 2021 yang diajukan oleh Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri V Pekon Penantian Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No 41/NPHD/V.24/2021 tanggal 5 April 2021 antara Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu di Pekon Penantian Kec. Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No 15/NPHD/V.24/2021 tanggal 5 April 2021 antara Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri II dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu di Pekon Penantian Kec. Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No 30/NPHD/V.24/2021 tanggal 5 April 2021 antara Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri III dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu di Pekon Penantian Kec. Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No 37/NPHD/V.24/2021 tanggal 5 April 2021 antara Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri V dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Kegiatan Budidaya Lebah Madu di Pekon Penantian Kec. Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 920/04043/SP2D-LS/VI.02/2021 tanggal 4 November 2021 kepada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri I;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 920/03980/SP2D-LS/VI.02/2021 tanggal 2 November 2021 kepada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri II;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 920/04033/SP2D-LS/VI.02/2021 tanggal 4 November 2021 kepada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri III;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 920/04037/SP2D-LS/VI.02/2021 tanggal 4 November 2021 kepada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri V;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Penggunaan Dana DAK Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri I pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Penggunaan Dana DAK Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri II pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021.
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Penggunaan Dana DAK Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri III pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Penggunaan Dana DAK Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri V pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Alat Ekonomi Produktif (BAEP) Dana Alokasi Khusus Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri I pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Alat Ekonomi Produktif (BAEP) Dana Alokasi Khusus Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri II pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Alat Ekonomi Produktif (BAEP) Dana Alokasi Khusus Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri III pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Alat Ekonomi Produktif (BAEP) Dana Alokasi Khusus Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri V pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Buku Keuangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sari Makmur Kth. Karya Tani Mandiri V Pekon Penantian Kec. Ulu Belu kab. Tanggamus;
- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran KTH II Asli;
- 1 (satu) bundel Asli Tulisan Tangan Laporan Realisasi Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri III pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) bundel Asli Rincian Anggaran Belanja KUPS Karya Tani Mandiri I Tanggal 11 November 2011;
- 1 (satu) bundel Asli Tulisan Tangan Laporan Realisasi Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri I pada Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran An. Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri III No. Rekening 395.03.01.01194.9 Periode 01/01/2021 s/d 25/10/2021;
- 1 (satu) bundel Asli Daftar Hadir Kelompok Tani Hutan Karya Tani Mandiri III ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-14921KT/WPJ.28/KP.0603/2021 Tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Buku Keuangan Kelompok Tani Hutan Karya Mandiri III Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.751/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagai Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Seluas 12.061,30 (Dua Belas Ribu Enam Puluh Satu Koma Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan 1 (satu) buah Flashdisk berisi percakapan antara Sdr. Ahmad Syarif Hidayat dan Sdr. Qodri;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.264/39/122009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gapoktan Margo Rukun;
- 1 (satu) bundel Asli Anggaran Dasar Gapoktan Karya Tani Mandiri Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja Usaha Gabungan Kelompok Tani Karya Tani Mandiri Periode 2019 Sampai 2028;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri V Desa/Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung KPH VIII Batu Tegi;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri III Desa/Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung KPH VIII Batu Tegi Nomor 02/KTMIII/20VII/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri II Desa/Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung KPH VIII Batu Tegi Nomor : 02/KTMII/20VII/2019;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Permohonan Registrasi Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) Karya Tani Mandiri Desa/Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung KPH VIII Batu Tegi;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.261/39/12/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Karya Tani Mandiri;
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk |
|
Nomor | 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2024 |
Tanggal Register | 21 Maret 2024 |
Lembaga Peradilan | PN TANJUNG KARANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Hendro Wicaksono |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Edi Purbanus, Br Hakim Anggota Heri Hartanto |
Panitera | Panitera Pengganti Belta Marlina |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I Dikembalikan kepada saksi Marsheld Dwisanto, S.E.,M.M Bin Ngadirin Dikembalikan kepada saksi Sutija bin Asmita; Dikembalikan kepada saksi Lailul Zainuri bin Nari; Dikembalikan kepada saksi Mustofa bin Subroto; Dikembalikan kepada saksi Prayitno Wibowo bin Joyo Sutikno; Dikembalikan kepada saksi Sarukim bin Slamet; Dikembalikan kepada saksi Ahmat Syarif Hidayat bin Bonggan; Dikembalikan kepada saksi Zelly Noorochim; 10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 18 Juli 2024 |
Tanggal Dibacakan | 18 Juli 2024 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
58
0