Putusan PN PEKALONGAN
228/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkl

Putusan PN PEKALONGAN Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkl
Tanggal 20 Nopember 2024 —Penuntut Umum:
Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH BAKIR Bin AHMAD SODIK (Alm)

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moh Bakir Bin Ahmad Sodik (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Melakukan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Untuk Kegiatan Usaha Gas Bumi? sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   • 1 (satu) buah timbangan digital;
   • 1 (satu) buah troli;
   • 5 (lima) buah pipa besi dengan panjang 10,5 cm;
   • 35 (tiga puluh lima) buah segel tabung gas;
   • 1 (satu) buah palu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit KBM Pik Up warna hitam dengan Nomor Polisi G-9313-CB, tahun 2022, Nomor Rangka MHKP3FA1JNK005433, Nomor Mesin 2NRG899819 STNK atas nama EVI DWI SEPTIYANTI alamat Dukuh Rembun Kidul Rt 001 Rw 001 Kel. Rembun Kec. Siwalan Kab. Pekalongan berserta kunci kontak dan stnk;
• 6 (enam) tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg warna biru;
• 6 (enam) tabung gas LPG kosong ukuran 5,5 kg warna pink;
• 32 (tiga puluh dua) tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg warna pink;
• 1 (satu) tabung gas LPG kosong ukuran 50 kg warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

• 14 (empat belas) tabung gas LPG isi ukuran 3 kg warna hijau;
• 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG kosong ukuran 3 kg warna hijau;
• 10 (sepuluh) tabung gas LPG isi ukuran 12 kg warna pink;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);