Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID
233/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mkd
Tanggal 6 Nopember 2024 —Penuntut Umum:
1.WITA OKTADEANTI, S.H., M.H.
2.FRIDA AULIA, S.H. M.H.
Terdakwa:
TRI HARDONO Alias SIMBAH Alias DEKI Bin AGUS WANTOYO

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Hardono Alias Simbah Alias Deki Bin Agus Wantoyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

• 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;
• 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk GARDIO;
• 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
• 1 (satu) unit timbangan digital merk digipounds;
• 1 (satu) gulung lakban warna cokelat;
• 1 (satu) pak tisu warna putih PASEO smart;
• 40 (empat puluh) lembar plastik klip transparan;
• 1 (satu) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan transparan bergaris putih orange;
• 2 (dua) buah potongan sedotan transparan bergaris putih orange;
• 1 (satu) buah sedotan transparan bergaris putih orange;
• Alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik transparan dengan tutup botol warna biru yang tutup botol terpasang 2 (dua) sedotan warna putih yang salah satu sedotan terpasang pipet kaca bekas pembakaran sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862384041067906 dan Imei 2: 862384041067914;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);