Putusan PN Mentok
196/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Putusan PN Mentok Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk
Tanggal 31 Desember 2024 —Penuntut Umum:
ANASTASIA BEATRICE SINAGA, S.H.
Terdakwa:
SURYANTO Als YANTO Bin M. AZHARI HANAFI (Alm)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SURYANTO alias YANTO bin M. AZHARI HANAFI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa SURYANTO alias YANTO bin M. AZHARI HANAFI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman? sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

• 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,771 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0.747 gram;
• 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
• 1 (satu) plastik bening kecil;
• 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
• 1 (satu) unit handphone merk REALMI C11 warna hitam;
• 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam;
• 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
• 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam;
• Bungkus permen bertuliskan KISS;
• 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih;

Dimusnahkan;

• Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);