Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA
1/Pdt.G.S/2025/PN Sak

Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Sak
Tanggal 26 Maret 2025 —Penggugat:
MISNAH
Tergugat:
KAPOLSEK MINAS CARROLLAND RHAMDHANI SH. SIK. MH. MIK

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebgaimana yang telah dirubah melalui Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) ditentukan tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana Meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan Sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian dan;
8. Putusan;

Menimbang bahwa tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf (d) tersebut diatas, ditujukan untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan dapat diselesaikan melalui mekanisme Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa terkait pemeriksaan pendahuluan diatur di dalam pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebgaimana yang telah dirubah melalui Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang didalam pasal 11 ayat (1) menyebutkan ?Hakim memeriksa materi Gugatan Sederhana berdasarkan syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4?;

Pasal 3:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
   1. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
   2. sengketa hak atas tanah;

Pasal 4:

1. Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama;
2. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

3a. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

1. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana pasal 11 ayat 2 disebutkan Hakim harus pula menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat selaku Kapolsek Minas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kerena mengeluarkan Surat Ketetapan penghentian penyelidikan No. S.Tap/13.a/I/Res.1.24/2025, yang menurut Tergugat bertentangan dengan asas due process of law serta melampaui kewenangannya, dimana atas hal tersebut Penggugat menguraikan mengalami kerugian materil dan imateril sebagaimana dalil gugatan nomor 6;

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok Gugatan, Hakim menilai Gugatan Penggugat tidak dapat diselesaikan melalui mekanisma gugatan sederhana oleh karena melibatkan pihak-pihak lain selain Penggugat dan Tergugat, sebagaimana pula yang dimuat oleh Penggugat di dalam petitum ke 3 yang meminta Hakim memerintahkan Kapolres Siak untuk Mengambil Alih Perkara yang di laporkan oleh Penggugat, dimana Kapolres Siak sendiri tidak berada dalam pihak berperkara, lebih lanjut Hakim menilai pembuktian dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan tidaklah sederhana, sementara pemeriksaan persidangan dibatasi prosesnya selama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama, serta berdasarkan pasal 17 peraturan mahkamah agung tentang gugatan sederhana disebutkan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak pula dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mencoret Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2025/PN Sak dari register perkara serta memerintahkan agar sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mencoret Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2025/PN Sak dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;