Putusan PN NEGARA
210/Pdt.G/2025/PN Nga

Putusan PN NEGARA Nomor 210/Pdt.G/2025/PN Nga
Tanggal 3 Oktober 2025 —Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 04 Februari 2009 di hadapan Pemuka Agama Hindu atas nama I Komang Suniastra, yang dilaksanakan di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan Tergugat sebagai Purusa dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 469/WNI/2009 tertanggal 25 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Jembrana pada tanggal 25 Februari 2009 adalah sah;
3. Menetapkan Perkawinan tersebut diatas Putus Karena Perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum, hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Putu Ayusita Mahadewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 12 April 2009, Ni Kadek Rayaputri Maheswari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 23 April 2010, dan Ni Komang Adistia Mahagni, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 19 April 2017, ada pada Tergugat, namun tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu Kandung terhadap anak tersebut dan tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;