/2012 Tgl 4 Desember 2012 adalah sah dan mengikatmenurut hukum;6).

/2012 Tgl 4 Desember 2012 (AJB).

Dengan demikian AJB No. 619/2012 Tgl 4 Desember 2012 atas ObjekSengketa yang dibuat dan ditandatangani antara Terbanding sebagaipenjual dengan persetujuan dari istrinya yaitu Terbanding II sesuai SuratPersetujuan tertanggal 4 Desember 2012 dan Turut Terbanding Ilsebagai pembeli adalah sah dan mengikat menurut hukum;15).

619/2012, tertanggal 4 Desember 2012(vide bukti surat P5 dan Tz.lll1) haruslah dinyatakan perbuatanmelawan hukum dan jual beli dengan akta jual beli No 619/2012,tertanggal 4 Desember 2012 (vide bukti surat P5 dan T.III1) tersebutharus dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill, membuat akta jual beli No 619/2012, tertanggal 4Desember 2012 (vide bukti surat P5 dan T.IIIl1) telah dinyatakanperbuatan melawan hukum dan jual beli berdasarkan akta jual beli

/2012 Tgl 4Desember 2012 (bukti T.lll1 = P5) adalah sah dan mengikatmenurut hukum, sehingga petitum angka 3 Putusan PengadilanHalaman 36 dari 61 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2020/PT DPSnNegeri yang berbunyi Menetapkan perjanjian jual beli dengan AktaJual Beli No. 619/2012 tertanggal 04 Desember 2012 tersebutdibatalkan adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekalikarenanya harus dibatalkan;4).

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perjanjian jual beli objek sengketa dengan Akta Jual Beli No. 619/2012 tertanggal 04 Desember 2012 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan perjanjian jual

beli dengan Akta Jual Beli No. 619/2012 tertanggal 04 Desember 2012 tersebut dibatalkan;

Menyatakan hukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illyang membuat Akta Jual Beli No. 619 / 2012 pada tanggal 04Desember 2012 dengan rekayasa dan kecurangan adalahPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);;4. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor: 619 /2012 pada tanggal 05 Desember 2012 yang dibuat Tergugat Illadalah tidak sah, cacat hukum dan berakibat batal demihukum;5.

Hal inidapat dibuktikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 619/2012,tertanggal 04 Desember 2012 dimana Penggugat selaku Penjualmenadatangani Akta Jual Beli Nomor Nomor 619/2012, tertanggal04 Desember 2012, oleh karena Penggugat selaku Penjual telahmenandatangani Akta jual beli tersebut dan Tergugat Ill selakuNotaris/PPAT tidak ada memaksa, menekan dan merekayasa AktaJual Beli tersebut sehingga Akta Jual Beli tersebut dibuat telahmemenuhi prosudur dan sesuai tata cara menurut peraturanperundangundangan

, dan oleh karenanya Tergugat Ill tidak adamelakukan perbuatan melawan hukum, berkaitan denganpembuatan (penerbitan) Akta Jual Beli Nomor 619/2012, tertanggal04 Desember 2012;6.

Foto copy Akta Jual Beli No. 619/2012, tanggal 4 Desember 2012yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasin Dadu, S.H.,selanjutnya diberi tanda T.III1;2.

akta jual beli No 619/2012, tertanggal 4Desember 2012 (vide bukti surat P5 dan T.III1) tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat , Tergugat II danTergugat III, membuat akta jual beli No 619/2012, tertanggal 4 Desember 2012(vide bukti surat P5 dan T.IIIl1) telah dinyatakan perbuatan melawan hukumdan jual beli berdasarkan akta jual beli No 619/2012, tertanggal 4 Desember2012 (vide bukti surat P5 dan T.III1) telah dibatalkan, maka petitum Penggugatdalam gugatannya pada

Menyatakan hukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmembuat Akta Jual Beli No. 619 / 2012 pada tanggal 04 Desember 2012dengan rekayasa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad);4.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor619/2012, tertanggal 04 Desember 2012 dimana Penggugat selakuPenjual menadatangani Akta Jual Beli Nomor Nomor 619/2012, tertanggal04 Desember 2012;Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 619/2012, tertanggal 04Desember 2012., di mana Penggugat !

sebagai Penjual dan Pembeli;Bahwa Tergugat Ill sebelum membuat Akta Jual Beli Nomor 619/2012,tertanggal 04 Desember 2012, Tergugat Ill sudah sempat bertanya kepadapihak Penjual (Penggugat !)

danPembeli (Tergugat II) memberikan keterangan kepada Tergugat Ill selakuNotaris/PPAT, bahwa pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut sudahlunas sehingga Tergugat Ill selaku Notaris/PPAT sudah sepatutnyamembuatkan Akta Jual Beli Nomor 619/2012, tertanggal 04 Desember 2012dan pihak Penjual tidak ada keberatan dan kemudian mendatangani aktajual beli tersebut;Anehnya kenapa baru sekarang Penjual (Penggugat I) menyatakan bahwaakta jual beli Nomor 619/2012, tertanggal 04 Desember 2012 tersebutmengandung

Saat itu juga Penggugat selaku Penjual danTergugat Il selaku Pembeli menyatakan jual beli tanah tersebut sudah lunas,Halaman 16 dari 29 HalamanPutusan Nomor 93/Padt.G/2018/PN Ginhal tersebut dapat dibuktikan dengan ditandatanginanya Akta Jual BeliNomor 619/2012, tertanggal 04 Desember 2012 oleh Penggugat denganTergugat Il;9.

mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi dalam persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadipada tanggal 26 April 2013 dengan register Nomor : 1168/Pdt.G/2013/PA Pwdtelah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1 Bahwa Pemohon adalah suami dan Termohon yang perkawinannyadilakukan pada tanggal 28 Januari 2011 sesuai dengan DUPLIKATKutipan Akta Nikah No.Kk.11.33.13/PW.01/619

/2012 di KantorUrusan Agama Kecamatan.

Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.33.13/PW..01/619/2012, tanggal 04 September 2012 dan cocok dengan aslinyayang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , danbermeterai cukup, lalu diberi tanda3. Surat Keterangan Nomor : 474.2/153/IV/2013 , tanggal 07 Mei 2013yang dikeluarkan kepala Desa, bermeterai cukup, lalu diberi tandaNomor: 1168/Pdt.G/2013/PA.

FotokopiDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.33.13/PW..01/619/2012, tanggal 04September 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohontelah terikat dalam suatu perkawinan yang sah ; Menimbang, bahwa di dalam dalildalil permohonan Pemohon padapokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon denganalasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seringdiwarnai dengan perselisihan

Foto Copy Surat Kematian Nomor : 474.4/619/2012 tanggal 14 Juni 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sragen; Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukansaksisaksi yang setelah menghadap di Persidangan dan mengangkat sumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan sebagai berikut : 1.Nama : XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman diKabupaten Karanganyar ; 22 2nn nnn nnn nnn once nnn nnn

pihak keluarga dan tokoh masyarakat tetapitidak dapat merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;Bahwa alasanalasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, dalildalil permohonan telahcukup beralasan untuk terjadinya suatu perceraian, sehingga beralasan pula apabilapermohonan Pemohon ini dikabulkan;Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk mengajukanPermohonan Cerai Talak ini telah memperoleh izin dari atasan pemohon yaitu sesuaidengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:460/619

/2012, Tanggal 28Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bireuen;Bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon dalam hal ini Pemohonbersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Pemohon sebutkan di atas secara mutatismutandis, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Bireuen melaluiyang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membukasuatu persidangan

Kamaruddin Abdullah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telahmemperoleh Surat Izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan suratnyaNomor : 460/619/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang kemudian telah diserahkan dipersidangan;Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokokperkara dengan diawali pembacaan

Surat Keterangan Domisili Penggugat nomor 09/619/2012, tanggal 2 Nopember2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx KabupatenTegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeteraicukup selanjutnya diberi tanda (P.2) ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugatjuga telah mengajukan saksisaksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahmasingmasing bernama :1.

Bahwa Obyek Jaminan telah dibebankan hak tanggungan berdasarkanSertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 619/2012, tanggal 28 Agustus2012, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Luwu (in casuTergugat IV) juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 418A/Ponrang/V1/2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatanganioleh Penggugat di hadapan Notaris Alimuddin Mandas, SH selakuNotaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Luwu,sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 4 Tahun 1996

Menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 619/2012, tanggal 28Agustus 2012 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 418A/Ponrang/V1/2012, tanggal 08 Juni 2012, adalah sah, mengikat danberharga secara NUKUM j2 229mm nnn nnn enn mene menses4. Menyatakan Risalah Lelang No. 359/2015 tanggal 20 Oktober 2015adalah sah, mengikat dan berharga secara hukum;5.

diajukan olehorang yang mempunyai hubungan hukum;DALAM POKOK PERKARA : 1.Bahwa halhal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atasmohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini dandengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadaphalhal yang secara tegas telah diakui kebenarannyaBahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalammengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat Il yang telahmelakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 619

/2012 terhadaptanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1708/Padang Sappa, Surat UkurNomor: 358/Padang Sappa/2010 sebagaimana dituangkan dalam RisalahLelang Nomor: 359/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang menurut Penggugatdilakukan secara melawan hukumBahwa dengan tegas Tergugat II menyatakan bahwa dalil/alasanalasantersebut tidak benar dan tidak beralasan sama sekali.

.; 173/KUASA/619/2012/PA.Tegrs, tanggal 25 April 2012,selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;MELAWANTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diKota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2012 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Ketua Muda Pidana Khusus No.619/2012/S.1063.Tah.Sus/P P/2011/MA. tanggal 07 Maret 2012 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari2012;12.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 09 Maret 2012 No. 620/2012/$.1063.Tah.Sus/PP/2011/MA.

Jangka wakiu 3 tahun, jatuh tempo Desember 2013 ;Bahwa akan tetapi pada tahun 2012, sebelum Akta Perjanjian pengikatankredit peringkat kedua jatuh tempoh pada Desember 2013, Tergugat telahmenawarkan lagi kepada Penggugat untuk memperpanjang KreditPengggugat pada tahap Peringkat Ketiga, dan dibuatlah Akta PerjanjianPengikatan Kredit peringkat ketiga, dengan mendapat fasilitas kreditsebesar Rp 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan HakTanggungan No.619/2012.

berlandaskan pada Ketentuanpasal 15 ayat 1 Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang Hak TanggunganAtas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undangundang Hak Tanggungan) yang bunyinya:Halaman 20 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Sbr11.12.13.Surat kuasa membebankan hak tanggungan wejib dibuat dengan aktanotans atau akta PPAT ...dst.Bahwa selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut, telah dilakukanpembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT), yang terdiri dari: APHT nomor 619

/2012 tanggal 25 September 2012, dibuat di hadapanHeny Suryani , SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); APHT nomor 423/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dibuat di hadapan HenySuryani SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); APHT nomor 98/2015 tanggal 21 Mei 2015, dibuat di hadapan SalehBafadal, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);Bahwa pembuatan APHT tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 10 ayat2 Undang Undang Hak Tanggungan, yang berbunyi:pembenan hak tanggungan dilakukan dengan

Tri Pena Setiati K, bukti surat T.Il3a tentang Sertifikat HakTanggungan Peringkat Pertama No.4378/2012 tanggal 01 Oktober 2012, buktisurat T.Il3b tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 619/2012 tanggal 25September 2012, bukti surat T.ll3c tentang Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Kedua No.3716/2013 tanggal 17 September 2013, bukti surat T.II3dtentang Pemberian Hak Tanggungan No. 423/2013 tanggal 29 Agustus 2013,bukti surat T.ll3e tentang Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat KetigaNo.2257/2015

ratus lima puluh juta rupiah);10.Bahwa pemberian SKMHT tersebut di atas berlandaskan pada Ketentuan11.pasal 15 ayat 1 Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang Hak TanggunganAtas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undangundang Hak Tanggungan) yang bunyinya:Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan aktanotaris atau akta PPAT U dst.Bahwa selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut, telah dilakukanpembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT), yang terdiri dari: APHT nomor 619

/2012 tanggal 25 September 2012, dibuat di hadapanHeny Suryani, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); APHT nomor 423/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dibuat di hadapan HenySuryani SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); APHT nomor 98/2015 tanggal 21 Mei 2015, dibuat di hadapan SalehBafadal, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);Bahwa pembuatan APHT tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 10ayat 2 Undang Undang Hak Tanggungan, yang berbunyi:pemberian hak tanggungan dilakukan dengan