Ditemukan 14 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 90 g 90/2017 90-g-2019 90-g-2013 90-g-2016 90-g-2018 90-g-2015 90 90/g/2014/ptun.mks
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Ek
Tanggal 12 Juli 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
11 — 5
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-05-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 90/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat:
1.H. MOCH UMAN Bin DERMO RAGUM
2.RAMIN Bin DERMO RAGUM
3.MOCHAMMAD AWI S. Bin DERMO RAGUM
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA KABUPATEN GRESIK
Intervensi:
SUNADAH
97 — 35
  • 90/G/2017/PTUN.SBY
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 90/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
NANANGSAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
60 — 21
  • 90/G/2017/PTUN.MTR
    Berkas perkara Nomor : 90/G/2017/PTUNMTR beserta seluruhlampirannya;6. Mendengar Keterangan saksi saksi;7.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 1114.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 2123.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 386.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 429.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-11-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 21 Maret 2018 — Penggugat:
1.Abdillah Taba Dg. Ngawing bin H. Ambo Enre
2.Hasma binti H. Ambo Enre
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
115 — 30
  • 90/G/2017/PTUN.Mks
    Enre beralin menjadi atas nama H.Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No.90/G/2017/PTUN.MksDjuhe adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU.
    Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) :Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan No.90/G/2017/PTUN.Mks2.1.2.2.Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo.
    /G/2017/PTUN.Mks2.
    ,Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan No.90/G/2017/PTUN.MksPerincian biaya perkara : 1. Biaya Pendaftaran" Rp. 30.000.2. BIAYA, PTOSES nnn nnn nnn nnn nnn mennnnnnnnn Rp. 50.000.3. Biaya Panggilan Sidang Rp. 321.500,4. Biaya Materai 202 00 Rp. 6.000,5. Biaya RECaKS bona scence reeset er nein eeenenenemienenns Rp. 5.000,6. Biaya Peninjauan Lokasi Rp. 4.000.000.# @ ffi a@ W= Rp. 4.412.500,(Empat Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu rupiah).Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan No.90/G/2017/PTUN.Mks
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 70/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Abdillah Taba Dg. Ngawing bin H. Ambo Enre
2.Hasma binti H. Ambo Enre
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
65 — 31
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2017/PTUN Mks. Tanggal 21 Maret 2018 yang dimohon banding;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat ditolak untuk seluruhnya;2.
    Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlahRp.4.412.500 (Empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 90/G/2017/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 21 Maret 2018dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugati;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan SuratPermohonan Banding oleh Penggugat dengan Akta
    Permohonan Banding yangdibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 26 Maret 2018;Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan PermohonanBanding Nomor 90/G/2017/PTUN Mks pada tanggal 26 Maret 2018;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukanMemori Banding tanggal 30 April 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 339/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : TRI PRABOWO,ST
Terbanding/Tergugat : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
31 — 10

  • M E N G A D I L I:

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----------------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 90/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 21 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------------
    • Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 13-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 38/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 5 April 2018 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK DAN S U N A D A H. VS 1. H. MOCH UMAM bin DERMO RAGUM. dkk
39 — 14
  • MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi ; ------------------------------------------------ Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2017 yang dimohonkan banding ; --------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI Menerima eksepsi Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi tentang kewenangan
    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 ; 4.
    /PTUN.SBY ; Bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 Januari 2018, danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawandengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 2 Januari2018 Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY ; 7 0 222222222 222 22Bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat Il Intervensimengajukan memori banding Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19Desember
    2017, yang diterima dikepaniteraan perkara tanggal 22 Januari2018 dan telah diberitahukan ke pihak lawan tanggal 22 Januari 2018,yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 ; Hal. 4 dari 14 hal.
    TUN.SBY.Bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukanmemori banding Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 25 Januari 2018yang diterima di kepaniteraan perkara tanggal 25 Januari 2018 dan telahdiberitahukan kepada pihak lawan tanggal 25 Januari 2018, yang padaintinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 ; Bahwa Kuasa Insidentil Terbanding / Para Penggugatmengajukan kontra memori banding Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBYtanggal 1 Pebruari
    /G/2017/PTUN.SBY, tanggal 19Desember 2017 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan terhadappokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadappokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-04-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt
Tanggal 21 Agustus 2017 — TRI PRABOWO, S.ST ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
98 — 61
  • 90/G/2017/PTUN Jkt
    Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt2.2.
    Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN JktNama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KementerianPerhubungan Republik Indonesia;Tempat Kedudukan : Jl.
    Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt2.
    Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktberat hingga pemberhentian sebagai PNS, menurut Majelis Hakim di sampingsurat pernyataan yang dibuat Penggugat tersebut sebagai pelaksanaan peraturanpelaksanaan dari Bab.
    Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 90/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 13 Desember 2017 — PENGGUGAT : Drs. JOSKAR, M.Si. VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA-UTARA
92 — 43
  • 90/G/2017/PTUN-MDN
    /G/2017/PTUNMDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhir padatanggal 9 Agustus 2017, yang pada pokok isinya sebagai berikut 5Me =aHal. 3 dari 56 halaman Putusan Nomor : 90/G/2017/P TUNMDNKeputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 800/1491/2017, tertanggal 17April 2017, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Drs.
    /G/2017/P TUNMDNSeptember 2016, Perihal Kenaikan Gaji Berkala An.
    /G/2017/P TUNMDNd.
    /G/2017/P TUNMDN5.
    /G/2017/P TUNMDNdijatuhi hukuman Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)a.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 04-08-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 179/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 20 Desember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
71 — 9

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 90/G/2017/PTUN Mdo. tanggal tanggal 21 Juni 2017;

    MENGADILI SENDIRI:

    DALAM EKSEPSI :

    • Menerima eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;

    DALAM POKOK PERKARA :

Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 06-03-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 54/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 7 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Terbanding/Penggugat : Drs. JOSKAR
58 — 6

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -------------------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 90/G/2017/PTUN-MDN tanggal 13 Desember
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — ABDILLAH TABA Dg. NGAWING BIN H. AMBO ENRE., DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS;
54 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 13 Agustus 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2017/PTUN.Mks.,tanggal 21 Maret 2018 tersebut;Dan Mengadili Sendiri1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN MAROS Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mrs
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
1.HJ. NURAENY RAHIM
2.HJ. NURASMA RAHIM
Tergugat:
1.ABDILLAH TABA Dg. NGAWING Bin H. AMBO ENRE
2.HASMA Binti H. AMBO ENRE
3.HASNA Binti H. AMBO ENRE
4.MUH. YUNUS Bin H. AMBO ENRE
Turut Tergugat:
Kemetrian Agraria Dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasiaonal Kab. Maros
119 — 14
  • Ambo Enre yang belum pernah dialinkan ataudijual kepada siapapun;Bahwa pada tanggal 08 November 2017 para Tergugat melakukan gugatanterhadap tanah obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar dibawah Register Perkara Nomor: 90/G/2017/PTUNMks tetapipada kenyataanya gugatan para Tergugat Pada Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar: Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapatditerima.
    Putus pada tanggal 19 Maret 2018;Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 para Tergugat melakukan upaya hukumBanding melalui kuasa hukumnya terhadap Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor: 90/G/2017/PTUN.Mks;Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dibawah Register Perkara Nomor:70/B/2018/PT.TUN.MKS tetapi pada kenyataanya juga upaya Banding paraHalaman 4 dari 33 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mrs12.13.14.15.16.Tergugat tersebut di Tolak dengan Amar Putusan
    Ambo Enre tersebut, dan akhirnya para tergugat kemballmenguasai dan memberikan kepercayan terhadap penggarap asli terdahulu;Bahwa benar pada tanggal 08 November 2017 para tergugat melakukangugatan terhadap tanah obyek tersebut pada Pengadilan Tata UsahaNegara, dengan Nomor perkara: 90/G/2017/PTUNMks MenyatakanGugatan para penggugat tidak di terima, namun jika dicermati dalam isisalinan putusan tersebut pada hal pertimbangan hukumnya, halaman: 18Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mrs11.12.13.14.15
    BuktiP.5 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 90/G/2017/PTUN.Mks tanggal 21 Maret 2018;6. BuktiP.66 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 70/B/2018/PTTUN.Mks tanggal 13 Agustus2018;7. BuktiP.7 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/TUN/2019tanggal 19 Februari 2019;8.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
NUR'AENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 29
  • Putusan NoDesember 2016,. 90/G/2017/PTUNMTRKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanR.A. Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan SelaparangKota Mataram, Pekerjaan Advokat/Pengacara&Konsultan Hukumpada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWAN :BUPATI DOMPU, berkedudukan di Jin. Beringin No. 1 Dompu, NTB. Dalam halini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/68/KUM,tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada :1. H.