- Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA

Dody Sugandi E.P, DkkLawanTentara Nasional Indonesia cq Panglima TNI,Dkk

Tentara Nasional Indonesia cq Panglima TNI, Bertempat tinggal diMarkas Besar TNI Mabes TNI, Cilangkap,Jakarta 13870 Jakarta Selatan Daerah Khususloukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai :Tergugat I;2. Tentara Nasional Indonesia C.Q Panglima TNI C.Q Kepala StafTNI Angkatan Darat, Bertempat tinggal diMarkas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNIAD), No. 2 Jalan Medan Merdeka Utara 10110Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus lbukotaJakarta, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Ill ;Hal 3 dari 6 Hal.

TNI cq Panglima TNI C.Q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.QDirektur Zeni Angkatan Darat, Bertempattinggal di Jalan Kesatrian Il, RT.5/RW.3, Kb.Manggis, Matraman, Kota Jakarta Timur,Daerah Khusus lbukota Jakarta, Indonesia,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;4. TNI C.Q. Panglima TNI C.Q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.Q.Pangdam Jaya , Bertempat tinggal di JalanMayjen Sutoyo No. 5 Cililitan, Kota JakartaTimur, Daerah Khusus loukota JakartaIndonesia, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV ;5.

PEM.RI CQ PANGLIMA TNI CQ.KSAD CQ PANGDAM V JAYA >< NY.SORAYA ALDJUFRIE

PUTUSANNomor 536/PDT/2014/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PANGLIMA TNI cq.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT cq. PANGDAM VJAYA, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5,Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramt Jati, Jakarta Timur,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk.

PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQ DIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PT ANGKASA PURA I PERSERO AMBON, 3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR MALUKU, 4. PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, tersebut;

PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, dkkvsMARKUS HEHALATU

PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAUKOMANDAN LANUD PATTIMURA, berkedudukan di DesaLaha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalamhal ini memberi kuasa kepada Kolonel Sus Agus Mulyadi, SH., MH.,dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012,2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQDIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT.

karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard); Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan TinggiAmbon tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan denganmengadili sendiri sebagaimana amar yang diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI CQ

PANGLIMA TNI CQKASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, DKK dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Ambon Nomor11/Pdt.G/2010/PN.Ab., tanggal 29 Maret 2011 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat

Nomor 3309 K/Padt/2012MENGADLI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUDPATTIMURA, 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQDIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PTANGKASA PURA PERSERO AMBON, 3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRICQ GUBERNUR MALUKU, 4.

MARKUS HEHALATU, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMATNI cq KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA DKK

Turut Terbanding untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3309 K/Pdt/2012 tanggal 26 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.Pemerintah Republik Indonesia cq

Panglima TNI cq Kasau Komandan LanudPattimura, 2.

Alasan kekeliruan dan kekhilafan Judex Juris dalam putusannya Nomor3309 K/Pdt/2012 tanggal 26 Maret 2014;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309K/Pdt/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang amarnya yaitu:MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Para Termohon Kasasi: 1.Pemerintah Republik Indonesia cq Panglima TNI cq Kasau KomandanLanud Pattimura, 2.

KEMENTRIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI,, dkk vs MURWANI WAHYUNINGSIH,dkk

KEMENTRIANPERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI, Il. PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN PERTANAHAN RI. Cq. KEPALASTAF TNI ANGKATAN LAUT, dan Ill. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIACq.

KEMENTRIAN PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI, 2). PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq. KEMENTRIAN PERTANAHAN RI. Cq. KEPALA STAF TNIANGKATAN LAUT, dan 3).

Penggugat:
ODELIA ROVARA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, CQ PANGLIMA TNI RI, CQ PANGDAM VII WIRABUANA

Kementerian Pertahanan Ri, cq Panglima TNI Ri, cq Pangdam VIIWirabuana,Bertempat tinggal di jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar , Sebagai Tergugat Dalam halbernama:1.ini memberikan kuasa kepada kuasanya masingmasingKolonel Chk BAMBANG TRI HARYANTI, SHNRP.1920012610862 Kakumdan VII/Wrb;Letnan Kolonel Chk Romelto Napitupulu, SH.MH NRP11940006080965 Waka Kumdan VII/WrbMayor Chk Firman,SH.MH.

Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Intervensike Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Nopember 2016, maka ternyatasecara hukum dan undangundang para Penggugat Intervensi tidakmempunyai tegai standing untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalamperkara perdata NO. 249/Pdt.G/2016/PN/Mks antara Odelia Rovara sebagaiPenggugat melawan Kementerian Pertahanan RI Cq.

Panglima TNI Cq.Panglima Kodam VH/Wirabuana sebagai Tergugat karena keberadaanpara Penggugat berada di atas obyek sengketa karena adanya perintahdari pihak Tergugat ketika para orang tua, mertua dan suami paraPenggugat Intervensi masih berdinas aktif sebagai personel militerKodam XIV/Hasanuddin maupun PNS TNI AD, dan ternyata pula bahwauntuk dapat menempati asrama TNI AD yang berada di atas obyek sengketapara Penggugat Intervensi harus mengurus Surat ijin Penempatan yangdikeluarkan oleh Tergugat

- ELVY CHURIATUN, (PNGGUGAT)- Negara Republik Indonesia cq Panglima TNI (TERGUGAT I)- Dr. Eko Wahyudi, Sp.an. Mayor Laut (TERGUGAT II)

Negara Republik Indonesia cq Panglima TNI berkedudukan di JakartaCq Kodam /BB berkedudukan di Medan Cq Kesdam /BB berkedudukan diMedan Cq Kepala Rumah Sakit Tingkat I Putri Hijau Jalan Putri HijauNo.17 Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagal TERGUGAT ;2. Dr. Eko Wahyudi, Sp.an. Mayor Laut, Pekerjaan TNI.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM V JAYA ; NY. SORAYA ALDJUFRIE

pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Cq

PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF TNIANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM V JAYA, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Anmad Kamil,S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimyati, S.H.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PANGLIMA TNIcq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT cq. PANGDAMV JAYA VS NY. SORAYA ALDJUFRIE,

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonankasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1686K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015, dengan amar sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq. PANGLIMA TNI cg.

Sehingga Menteri Keuangan sebagaipengelola barang untuk Negara maka seharusnya Kementerian Keuanganharus dilibatkan, tanpa dilibatkan maka gugatan kurang pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PANGLIMA TNI cg. KEPALASTAF TNI ANGKATAN DARAT cq.

Nomor 820 PK/Pdt/2018Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.

PANGLIMA TNI cq.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT cq. PANGDAM V JAYAtersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1686 K/PDT/2015tanggal 30 November 2015 yang menguatkan Putusan PengadilanTinggi Jakarta Nomor 536/PDT/2014/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2014 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor561/Pdt.G/2013/PN.

MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN; Cq. PANGLIMA TNI, Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT ; dkk

SRI EDI SWASONO MELAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA, DKK

Penggugat:
SAMMY HAMZAH
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menhan RI Cq Panglima TNI Cq Panglima Kodam II Sriwijaya

SRI EDI SWASONO, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA, DKK

VS TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. PANGLIMA TNI cq. KEPALA STAFF TNI ANGKATAN DARAT cq. PANGDAM JAYA, dkk.

SORAYA ALDJUFRIE dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM V JAYA.

Kramat Kwitang I NO.11 A Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2013, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Melawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALASTAF TNI ANGKATAN DARAT Cq.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. PANGLIMA TNI cq. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN DARAT, dkk.

BRENHARD, vs PEMERINTAH RI, cq, PANGLIMA TNI, cq. KASAD, cq. PANGDAM-I/BB, cq. DANREM-002/PT. cq. DANDIM-0203/LKT,

No. 767 PK/Pdt/2012berkantor di Kantor Hukum dan Administrasi Memori Keadilan,beralamat di Jalan Sei Selayang No. 8, Kota Medan;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ paraPenggugat/para Pembanding ;Melawan:PEMERINTAH RI, cq, PANGLIMA TNI, cq. KASAD, cq.PANGDAMI/BB, cq. DANREM002/PT. cq. DANDIM0203/LKT,beralamat Jl.

MUSYATI ; PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTANAHAN DANKEAMANAN CQ PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAFANGKATAN DARAT

Empang III/45 Rt.012/Rw 01,Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran Jakarta PusatTermohon Kasasi dahulu para Tergugat 1/PembandingdanPEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTANAHAN' DANKEAMANAN CQ PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAFANGKATAN DARAT, beralamat di JI.

RUSHENDY EFFENDI vs PEMERINTAH RI CQ. PANGLIMA TNI CQ. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) CQ. PANGKOOP 3 CQ. KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA BANDUNG, dk