Tanah,tertanggal 05 Januari 2013 dan melakukan pengurusan penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 00845/Air Sebakul, tanggal 21 Januari 2014atas nama Nita Sakir (Tergugat ) adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang menguasai dan mengusahaisebahagian tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 00845/Air Sebakul, tanggal 21 Januari 2014 atas nama Nita Sakir(Tergugat 1) yang didasarkan pada dokumen

tidak sah dan/atau palsudokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat dimaksudHalaman 2 dari 8 hal.

Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00845/Air Sebakul,tanggal 21 Januari 2014 atas nama Nita Sakir (Tergugat I) yangdidasarkan pada dokumen tidak sah atau palsu berupa Surat PerjanjianJual Beli Tanah, tertanggal 05 Januari 2013 adalah cacat hukum;9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00845/Air Sebakul, tanggal 21Januari 2014 atas nama Nita Sakir (Tergugat 1!)

yang pada akhirnya dalam proses pemilihan kepala Desa Wonua JayaKecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Periode 2018 s/d 2024Tergugat dinyatakan sebagai Kepala Desa Terpilih dan diangkat sebagaiKepala Desa Wonua Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe SelatanPeriode 2018 s/d 2024 oleh Bupati Konawe Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141 / 152 Tahun 2018 Tertanggal30 April 2018 ;Bahwa faktanya Pihak Tergugat sampai dengan saat ini tetap tidak mengakultelah menggunakan dokumen

Tidak Sah berupa ijazah Paket B SekolahMenengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2013 yang dikeluarkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia PemerintahanKota Kendari tertanggal 01 Juni 20132013 atas nama Asep Saipudin NomorPeserta B1320010030294, dalam proses pemilihan Kepala Desa WonuaJaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Periode 2018 s/d 2024;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menggunakan dokumen Tidak Sahberupa ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Dengan demikian ljazah yangdigunakan Terbanding sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa adalahillegal.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut. sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut yangmenggunakan dokumen Tidak Sah berupa ijazah Paket B Sekolah MenengahPertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2013 tertanggal 01

Nomor 951 K/Pdt/201710.11,hukum karena Tergugat IV tidak punya hak sama sekali mengambil uangtersebut.Bahwa dokumen/berkas yang diajukan oleh Tergugat IV kepada Tergugat Vadalah dokumen tidak sah dan palsu, karena sertifikat objek sengketa yangdijaminkan oleh Tergugat IV adalah sebagian hak orang lain yaitu hak ParaPenggugat.Bahwa setelah Tergugat IV mendapat pinjaman kredit di PT Bank NTBCabang Sumbawa (Tergugat V) sebesar Rp100.000.000.00,00 (seratus jutarupiah) pada tahun 2001, maka kemudian pada

Oleh karena itu, cukup beralasan bila Majelis Hakim menolakgugatan kuasa Para Penggugat untuk seluruhnyaDalil kuasa Para Penggugat bahwa dokumen/berkas yang diajukan olehTergugat IV kepada Tergugat V adalah dokumen tidak sah dan palsu adalahpernyataan yang sangat tidak benar.

Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) di lakukan TERGUGAT karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT baik secarasengaja maupun kelalaian memberikan Warkah Nomor 2114/2003adalah Dokumen tidak Sah Kepada TERGUGAT Il untukmenerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2003 Garis UkurNomor ; 1451 / 1997 dengan luas tanah 8.006 M2 tanggal 29 April2003 Pemegang hak pakai Pemerintah Kabupaten Kupang terletakdi JIn Timor Raya RT 20 RW 07 Kelurahan Oesao KecamatanKupang Timur kepada TERGUGAT Ill untuk menguasai

Tidak Sah kepadaTERGUGAT II sebagai dasar pembuatan sertifikatkepadaTERGUGAT Ill untuk menikmati dan menguasai tanah a quo yangsudah jelas merugikan PENGGUGAT;Bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumdi karenakan TERGUGAT II setelah menerima WarkahNomor ;2114/ 2003 adalah Dokumen tidak Sah dari TERGUGAT seharusnya TERGUGAT Il terlebih dahulu melakukanverifikasikeabsahan dari Warkah Nomor : 2114/ 2003 dari TERGUGAT tetapi tanpa di lakukan Ferifikasi keabsahan Warkah Nomor : 2114/2003

ADANYA KERUGIAN PENGGUGAT ; Bahwa tindakan TERGUGAT dengan sengaja, kelalaian memberikan Warkah Nomor ; 2114/2003adalah Dokumen tidak Sah kepada TERGUGAT II untuk menerbitkansertifikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2003 Garis Ukur Nomor ; 1451 /1997 dengan luas tanah 8.006 M2 tanggal 29 April 2003 Pemegang hakpakai Pemerintah Kabupaten Kupang terletak di RT 20 RW 07 untukmempermudah TERGUGATIII, menempati, menguasai dan menikmatitanah a quo untuk melakukan pembangunan pasar modern yang sudahjelas PENGGUGAT

Bahwa Tergugat seharusnya tidak masuk dalam pihak dalam perkara aquo karena tidak ada merugikan Penggugat dan terkait dalam GugatanPenggugat romawi II poin 2 e yaitu dengan memberikan Warkah No.2114/2003 adalah dokumen tidak sah kepada Tergugat Il gunamenerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2003 Garis Ukur Nomor1451/1997 dengan luas tanah 8.006 m2 tanggal 29 April 2003 PemegangHak Pakai Pemerintah Kabupaten Kupang terletak di JIn.

tidak sah yang diberikan kepada Tergugat IIsebagai dasar penerbitan Sertpikat No. 8 Tahun 2003....

Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) di lakukan TERGUGAT karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I baik secarasengaja maupun kelalaian memberikan Warkah Nomor2114/2003 adalah Dokumen tidak Sah Kepada TERGUGAT Iluntuk menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2003 GarisUkur Nomor ; 1451 / 1997 dengan luas tanah 8.006 M2 tanggal 29April 2003 Pemegang hak pakai Pemerintah Kabupaten Kupangterletak di JIn Timor Raya RT 20 RW 07 Kelurahan OesaoKecamatan Kupang Timur kepada TERGUGAT Ill untukmenguasai

ADANYA KERUGIAN PENGGUGAT ; Bahwa tindakan TERGUGAT dengan sengaja, kelalaian memberikan Warkah Nomor ; 2114/2003adalah Dokumen tidak Sah kepada TERGUGAT Il untuk menerbitkansertifikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2003 Garis Ukur Nomor ; 1451 /1997 dengan luas tanah 8.006 M2 tanggal 29 April 2003 Pemegang hakpakai Pemerintah Kabupaten Kupang terletak di RT 20 RW 07 untukmempermudah TERGUGAT Ill, menempati, menguasai dan menikmatitanah a quo untuk melakukan pembangunan pasar modern yang sudahjelas PENGGUGAT

PENGGUGAT Kehilangan hak menempati , menguasai danmenikmati tanah a quo selama 15 tahun sejak tahun 2003 a/d 2018setelah TERGUGAT I memberikan Warkah Nomor ; 2114 / 2003adalah Dokumen tidak Sah kepada TERGUGAT Il sebagai dasarmenerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2003 Garis UkurNomor ; 1451 / 1997batas Tanah dan Il adalah Jalan , batas tanahIl dan Ill Tanah D Gaspers, batas tanah Ill dan IV tanah YohanisJoseph, batas IV dan V tanah HABEL MANOE / PENGGUGAT,batas tanah VI dan VIl adalah jalan

Oleh karena itu gugatan Penggugatharus ditolak.Bahwa Tergugat seharusnya tidak masuk dalam pihak dalam perkara aquo karena tidak ada merugikan Penggugat dan terkait dalam GugatanPenggugat romawi Il poin 2 e yaitu dengan memberikan Warkah No.2114/2003 adalah dokumen tidak sah kepada Tergugat Il gunamenerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2003 Garis UkurNomor 1451/1997 dengan luas tanah 8.006 m?

tidak sah yang diberikan kepada Tergugat Ilsebagai dasar penerbitan Sertpikat No. 8 Tahun 2003.... dstb.

Bahwa dokumen/berkas yang di ajukan oleh TERGUGAT IV kepadaTERGUGAT V adalah dokumen tidak sah dan palsu, karena sertifikat obyeksengketa yang dijaminkan oleh TERGUGAT IV adalah sebagian hak oranglain yaitu hak PARA PENGGUGAT.. Bahwa setelah TERGUGAT IV mendapat pinjaman kredit di PT.

yang diterbitkanberdasarkan dokumen tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakanHalaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Agm10.11.12.13.dalam proses penerbitan sertipikat dimaksud yakni Surat Perjanjian JualBeli Tanah, tertanggal 05 Januari 2013, oleh karena itu wajar dan patutmenurut hukum agar proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :00845/Air Sebakul, tanggal 21 Januari 2014 atas nama Nita Sakir (TergugatI) dinyatakan cacat hukum administrasi, sehingga terhadap Sertipikat

Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor : 00845/Air Sebakul, tanggal 21 Januari 2014 atas nama Nita Sakir(Tergugat ) yang didasarkan pada dokumen tidak sah dan/atau palsudokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat dimaksudyakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 Januari 2013 adalahperbuatan melawan hukum;6.

Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00845/Air Sebakul,tanggal 21 Januari 2014 atas nama Nita Sakir (Tergugat l) yang didasarkanpada dokumen tidak sah atau palsu berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah,tertanggal 05 Januari 2013 adalah cacat hukum;9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00845/Air Sebakul, tanggal 21Januari 2014 atas nama Nita Sakir (Tergugat !)

KONAImenyebabkan penggugat mengalami kerugian, dan oleh karenaitu. penggugat berkepentingan memperkarakan Tergugat diPengadilan Tata Usaha Negara Kupang;Bahwa akibat tindakan tergugat tersebut, penggugat mengalamikerugian, dan sepenuhnya kerugian penggugat tersebut wajibmenjadi beban dan tanggungjawab Tergugat. oleh karenannyapenggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmengadili dan memeriksa perkara ini untuk membatalkan obyeksengketa karena obyek sengketa diterbitkan tergugatberdasarkan dokumen

tidak sah atau palsu;B.

Mashuri penerbit FAKO CV.Indowana Katingan Lestari;Bahwa dokumen FAKO tersebut sebenarnya bukanlah dokumen yang sah(dokumen tidak sah) yang dapat melindungi kayukayu tersebut;Bahwa dokumen FAKO tersebut menerangkan bahwa kayu berasal dari CVIndowana Katingan Lestari di Desa Bangkiang. Padahal kayukayu yangdimuat/diangkut dalam mobil truk Terdakwa adalah bukan berasal dari CV.Indowana Katingan Lestari melainkan kayu yang berasal dari Blok H13 arealperkebunan kelapa sawit PT.

Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKLgugatan a quo yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 DesaAir Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten BengkuluTengah Provinsi Bengkulu, Tanggal 10 04 2014, besertaSurat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014, Tanggal 21 01 2014,Luas 12.434M, Atas Nama Nita Sakir yang diterbitkanberdasarkan dokumen tidak sah dan/ atau palsu dokumenyang digunakan dalam penerbitan objek gugatan a quo yakniSurat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 O1 2013berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

pidanakehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa tugas pokok Ahli adalah staf Pengendali Ekosistem Hutan; Bahwa ketentuan yang mengatur terkait pengangkutan kayu log dan kayuolahan diatur dalam Pasal 10 Permen LHK Nomor:43/Menlhksetjen/2015tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam yang pada intinya menyebutkan pengangkutan kayuyang berasal dari hutan alam wajib dilengkapi SKSHHK; Bahwa setelah ditunjukkan Nota Angkutan TPT UD Mandiri Jaya Abhimenyatakan dokumen

tidak sah karena sdr.

Indotrade)sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Desember2018..Keterangan Ahli: Ahli atas nama Nana Rusnawan (Ahli PenatausahaanHasil Hutan) yang pada intinya menerangkan bahwadokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuOlahan (SKSHHKO) yang menyertai kayu olahantersebut adalah dokumen tidak sah karena beberapadata dalam dokumen tersebut tidak sesuai denganaplikasi Sistem Informasi Penataausahaan Hasil Hutan(SIPUHH).g) Termohon menerbitkan surat penetapan tersangka.Halaman 17 dari 45 Putusan

Tobias Saeketu kepada TimboelSjaeroji, yang merupakan dokumen palsu, kemudian digunakan olehDoktorandus Mohamad Djafar untuk mengurus Sertipikat tanah diBadan Pertanahan Kabupaten Kupang atasnama dirinya bertindakatasnama Masjid Raya Nurussaada Kupang, akibatnya Objeksengketa menjadi tidak sah, oleh karena Perjanjian jual beli danPelepasan hak merupakan dokumen tidak sah (palsu), makaPenggugat merasa Perlu, Melakukan Perlawanan Hukum terhadapTergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;2.

BauBahwa kelebihan muatan atau tidak sesuai dengan muatan yang terteradalam dokumen dianggap bahwa dokumen tidak sah;Bahwa yang bertanggungjawab saat terjadi kelebihan muatan atau tidaksesuai dalam dokumen adalah Pembuat FAKO;Bahwa dalam FAKO dan DKO tersebut tidak ada nama Terdakwa, yangada hanya nama M. Yusuf sebagai Direktur CV. Apri Setiawan;Bahwa CV.

Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa surat tertanggal 14 Maret2015 Nomor: 593.3/050/VIII/DKA/A b/2016 adalah dokumen tidak sah atautidak benar berdasarkan :a. Mantir adat Desa Dardang a/n Badut Spd ,a/n . Abdur Rahman , Talka(saksi Pebatalan) dan Bahtiar (Ketua BPD Desa Dandang ) masingmasingtelah mencabut tanda tangannya pada dukomen pembuatan SKTA (buktiP14/T1.5, P15/T16, P17/T14,P16/T1.7);5. Bahwa saksi mantir Adat Badut Spd.

TAMBORAJAYA merupakan dokumen tidak sah karena dokumen tersebut palsu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segalahasilpemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkaptercatat dalam Berita Acara Persidangan

TidakBenar, Surat Keterangan Tanah Nomor590/06/SKT/KLM.049/IV/2017 merupakan dokumen Tidak Sah,Karena proses penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor590/06/SKT/KLM.049/IV/2017, sesuai surat ukur Nomor:06/2007tanggal 13 April 2017, seluas + 2.920 M?

Menandatangani SPM;Hal. 44 dari 54 hal, Putusan Nomor 2010 K/PID.SUS/2016Namun kenyataannya dalam pelaksanaan pembayaran terminTerdakwa melakukan penyimpangan, dimana Terdakwa telahmengunakan dokumen tidak sah berupa laporan perkembanganpekerjaan (progres report) yang dibuat konsultan pengawas fiktif atasnama CV Mekanika Enginering Consultant untuk dasar pengajuanpembayaran dalam lampiran SPPLS. Terdakwa semestinyamempermasalahkan dan menolak laporan perkembangan pekerjaantersebut.

(TataUsaha Negara) masalah utamanya legalitas, SIB dibuatoleh siap, jika diterbitkan oleh pejabat tidakberwewenag batal demi hukum, tetapi jika diterbitkanoleh pejabat yang berwewenag tetapi hukum maka keputusanitu dapat dibatalkan tetapi tidak otomatis batal ; Bahwa SIB tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenagmaka digugat ke TUN (Tata Usaha Negara) ; Bahwa jika kapal disita itu penyalagunaan wewenang, jikapenyalagunaan wewenang, yang salah kayu bukan kapalnya ; Bahwa jika pengangkutan kayu dokumen

tidak sah tetapinahkoda tidak tahu maka berlaku asas praduga takbersalah =; Bahwa jika SIB diterbitkan oleh nahkoda maka SIB itubatal demi hukum; Bahwa tata urutan perundangundangan yaitu : UUD '45,Undangundang, PERPU, PP, Keppres, Perda ; Bahwa SIB tidak mengingkat umum dan SIB bukan termasukperaturan perundangundanagn tetapi keputusan TUN ; Bahwa SKB adalah kewenangan Menteri berarti produkmenteri dibawah peraturan presiden ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang