Ditemukan 243 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-08-2010 — Upload : 28-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 19 Agustus 2010 — CHANDRA HALIM
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • industri kecil sejak tanggal 28 Juni 1994 ;Pengadilan Negeri Tangerang di dalam pertimbangan hukumnya telahmengakui tentang adanya surat izin industri yang dimiliki PemohonKasasi/Terdakwa, tetapi Pengadilan Negeri Tangerang mengatakanbahwa surat izin industri yang seharusnya dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pemilik CV Kaka Permata adalah surat izin industri danbukan izin industri kecil dengan alasan CV Kaka Permata sudah memilikiaset/investasi lebih dari Ro200.000.000, (dua ratus juta
    rupiah) ;Bahwa pertimbangan hukum putusan ini selain bertentangan satu samalain, di mana di satu sisi Pengadilan Negeri Tangerang mengakui bahwaPemohon Kasasi/Terdakwa memiliki surat izin industri kecil, tetapi di lainsisi Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memiliki surat izin industri.
    Karena Pengadilan NegeriTangerang beranggapan bahwa surat izin industri yang seharusnyadimiliki adalah surat izin industri, bukan izin industri kecil, dan surat izinindustri kecil dianggap tidak ada sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwadianggap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalamPasal 24 Ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1984 yang dijadikandasar untuk menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa ;6. Pertimbangan hukum demikian tidak benar, karena :Hal. 6 dari 15 hal. Put.
    Bahwa selanjutnya, seandainya Majelis Hakim Agung juga menutup matahati dan menganggap nilai investasi Pemohon Kasasi/Terdakwa memangsudah memenuhi syarat untuk beroperasi dengan surat izin industri, namununsur sengaja pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UndangUndang No. 5Tahun 1984 juga tidak terbukti, karena :Hal. 8 dari 15 hal. Put.
    No. 470 K/Pid.Sus/2010Deperindag untuk mengurus UKL & UPL sebagai persyaratan untukproses surat izin industri, meskipun Pemohon Kasasi/Terdakwa telahmemiliki surat izin industri kecil ;Bahwa perlu pula Majelis Hakim Agung ketahui, pada saat PemohonKasasi/Terdakwa diberitahu harus memberi laporan ke Deperindag,maka pada tanggal 28 Juli 2009 Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan laporan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, dan petugasDeperindag yang menerima laporan malah balik bertanya, untuk apalaporan
Register : 24-08-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Tte
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
Terdakwa:
RISKI SALEH ALIAS IKI
14749
  • Hutan hak dapatdimiliki oleh siapa saja yang kepemilikan lahannya dikeluarkan atau yangdiakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional (BPN)..Mekanisme Pengolahan hasil hutan kayu pada industri primer hasilhutan kayu adalah sebagai berikut : Memiliki izin industri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Memiliki dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri. Mengambil bahan baku kayu bulat dari Sumber atau izin yang sah.
    Adapun kewenangan pemberian izin industri primer hasil hutan kayudiatur sebagai berikut : Izin industri primer dengan kapasitas produksi di bawah 6000M3/Tahun diberikan oleh Gubernur. Izin industri primer dengan kapasitas produksi di atas 6000 M3/Tahundiberikan oleh Menteri.Adapun kegiatan yang dilakukan oleh industri primer adalah sebagaiberikut : Memperoleh bahan baku kayu yang berasal dari izin yang sah. Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan.
    Memiliki izin industri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.2. Memiliki dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri.3. Mengambil bahan baku kayu bulat dari Sumber atau izin yang sah.4. Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan sesuai izin yangdiberikan.5. Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada saatmengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut.c. Kayu bulat atau kayu olahan dari hutan hak harus memenuhi syarat :1.
    Hutan hak dapat dimiliki oleh siapasaja yang kepemilikan lahannya dikeluarkan atau yang diakui olehKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).Mekanisme Pengolahan hasil hutan kayu pada industri primer hasil hutankayu adalah sebagai berikut : Memiliki izin industri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Memiliki dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri. Mengambil bahan baku kayu bulat dari Sumber atau izin yang sah.
    Pernyataan; suatu kata atau kalimat yang mengandung informasi.Adapun kewenangan pemberian izin industri primer hasil hutan kayu diatursebagai berikut : Izin industri primer dengan kapasitas produksi di bawah 6000 M3/Tahundiberikan oleh Gubernur. Izin industri primer dengan kapasitas produksi di atas 6000 M3/Tahundiberikan oleh Menteri.Adapun kegiatan yang dilakukan oleh industri primer adalah sebagai berikut: Memperoleh bahan baku kayu yang berasal dari izin yang sah.
Register : 24-11-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 792/Pid.Sus/2014/PN.SKY
Tanggal 16 Desember 2014 — MASERI ALS MASRI BIN BAKIA
193
  • industri dan dokumen sah nya hasil hutan.Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.2 Saksi Romlie, SH.
    industri dan dokumen sah nya hasil hutan.Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.3 Saksi Sukri Bin H.
    industri dan dokumen sah nya hasil hutan.Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.4 Saksi Amsyahrudin, S.Hut MM Bin H.
    industri dan dokumen sah nya hasil hutan.Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.5 Saksi Devi Rahmat Hidayat, SE Bin Taufike Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan dengan sengaja membawa alatalat yanglazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasanhutan tanpa izi pejabat yang berwenang;e Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, sekirajam 13.30 WIB bertempat di Pancuran Pal 9 Desa Muara Medak Kec.
    industri dan dokumen sah nya hasil hutan.Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yangmeringankannya ;Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa sendiri yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan dengan sengaja membawa alatalat yanglazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasanhutan tanpa izi pejabat yang
Register : 05-06-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 173/Pid.B/LH/2018/PN Sgt
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
MOH. ANDY SOFYAN, SH
Terdakwa:
BARTO LOMIUS Als BARTO Anak Dari SAMUEL SALILI
37732
  • Dan untukmengolah kayu bulat menjadi kayu olahan ke berbagai bentuk, diperlukanadanya Izin Pengelola Kayu Olahan yang hanya dapat diberikan kepadapemegang izin industri.
    Sedangkan untuk melakukan pengangkutan kayuolahan, seseorang atau badan usaha memerlukan SKSHHK yang dapatdiperoleh melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang diberikanhanya kepada pemegang Izin Pengelola Kayu Olahan atau Izin Industri,kemudian apabila kayu tersebut dijual oleh pemegang izin industri ke suatutoko, maka toko tersebut bisa menerbitkan sendiri dokumen manual baikberupa nota angkutan maupun nota perusahaan;Menimbang, bahwa prosedur pelengkap sebelum melakukanpenebangan adalah
Register : 10-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 605/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 15 Nopember 2016 — ADITYA SUSANTO Als. BOTHO Bin SUAIBSAN
379
  • hitam danlangsung disimpan di saku jaket sebelah kiri bagian atas depan yang dikenakanterdakwa;Bahwa 120 (seratus dua puluh) butir obat berbentuk pil warna putin dengan logoLL yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat tanpaidentitas/abel yang melekat yakni : nama produk, daftar bahan yang digunakan,berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal,bulan dan tahun kadaluwarsa serta mendapat ijin edar dari Pemerintah RepublikIndonesia yang memiliki izin
    industri farmasi;Bahwa barang bukti pil dengan logo LL warna putih dengan nomor bukti :10498/2016/NOF setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRICabang Surabaya dengan nomor Laboratorium 7748/NOF/2016 tanggal 22Agustus 2016 atas nama ADITYA SUSANTO Als.
    industri farmasi;Bahwa terdakwa pada saat membeli bat jenis pil warna putih dengan logo LLtersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izinedar dari yang berwenang.Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani yang tidak ada sangkut pangutnyadengan tenaga kefarmasian atau kesehatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut pil warna putih dengan logo LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butirdalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP
    industri farmasi;Bahwa terdakwa pada saat membeli bat jenis pil warna putih dengan logo LLtersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izinedar dari yang berwenang.Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani yang tidak ada sangkut pangutnyadengan tenaga kefarmasian atau kesehatan;Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukanpemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.
    industri farmasi dan terdakwa pada saatmembeli bat jenis pil warna putin dengan logo LL tersebut tidak memilikikeahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin edar dari yangberwenang karena pekerjaan terdakwa adalah petani yang tidak adasangkut pangutnya dengan tenaga kefarmasian atau kesehatan;Menimbang, bahwa dalam memiliki dan menyimpan pil LLterdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun kewenangan sama sekalidan berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik CabangSurabaya NO.
Register : 25-07-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN.Gpr
Tanggal 5 September 2017 — MUHAMMAD FIKRI SAIFUDIN ALI bin SETYO BUDIHARIANTO
276
  • pekerja swasta tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian danjuga bukan tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannyadalam menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warnaputih dengan logo LL, tanpa identitas/label yang melekat yakni: nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta tidak mendapatijin edar dari Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki izin
    industri farmasi;Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putihdengan logo LL yang disimpan di dalam plastik klip pada saat dilakukanpemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomor bukti:989/2017/NOF setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRICabang Surabaya dengan nomor Laboratorium 4788/NOF/2017 tanggal 26 Mei2017 positif mengandung bahan Triheksifenidil dengan kesimpulan tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar
    industri farmasi;Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.Bahwa selanjutnya Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si., Apt, memberikanketerangan yang dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam kondisi sehat baikpenglihatan, pendengaran dan kejiwaan;Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan pengetahuannya tentangperedaran pil LL.Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016
    industri farmasi (Permenkes 1799 Tahun 2010) kemudianmengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM Rl(Permenkes No. 100101 Th 2008 dan Perka BPOM RI No.
    industri farmasi (Permenkes 1799 Tahun 2010)kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOMRI (Permenkes No. 100101 Th 2008 dan Perka BPOM RI No.
Upload : 01-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG
AHMAD SOFYAN Bin ABDUL SANI
423192
  • Anny Widawati;21.22. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor:13.01.3.18.21349 tanggal 31 Oktober 2016;23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Industri Nomor:536/65.E/436.7.5/2016 tanggal 27 September 2016;24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri Nomor:536/20.F/436.6.11/2014 tanggal 12 Februari 2014;25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Perfilman Nomor:258/C/Prod/PPFS.RV/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006;26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kemenkumham Nomor:R008207
    AnnyWidawati;9) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor:Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG13.01.3.18.21349 tanggal 31 Oktober 2016;10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Industri Nomor:536/65.E/436.7.5/2016 tanggal 27 September 2016;11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri Nomor:536/20.F/436.6.11/2014 tanggal 12 Februari 2014;12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Perfilman Nomor:258/C/Prod/PPFS.RV/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006;13
Register : 14-08-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 454/PID.SUS/2013/PN.RHL
Tanggal 7 Nopember 2013 — - MUGIO Als. PAK MUG Bin TEGUH
33023
  • kayu olahan, kemudianFAKO di isi jumlah dan jenis sesuai dengan hasil pengukuran ;e Bahwa pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkut denganmenggunakan mobil sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka untukpengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti tersebut adalah tidak sah karenatidak dilengkapi FAKO dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;e Bawah selain itu legalitas kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkutTerdakwa juga tidak sah oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin
    industri primerhasil hutan kayu yang memiliki izin yang sah untuk mengolah kayu bulat/kayu bulatkecil menjadi barang jadi atau setengah jadi di wilayah Rohil;e Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran atas jumlah, jenis, volume barang buktikayu yang disita dalam perkara ini;e Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu tersebut di kantorPolsek Pujud dan hasil pengukuran tersebut adalah berupa kayu olahan sebanyak 106(seratus enam) batang, dan Negara dirugikan;e Bahwa setelah mempelajari
    Nopol BK 8508 TM adalah mobil yangdipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut;e Bahwa pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkut denganmenggunakan mobil sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka untukpengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti tersebut adalah tidak sah karenatidak dilengkapi FAKO dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;e Bawah selain itu legalitas kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkutTerdakwa juga tidak sah oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin
    Nopol BK 8508 TM adalah mobilyang dipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut;Menimbang, bahwa pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkutdengan menggunakan mobil sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka untukpengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti tersebut adalah tidak sah karena tidakdilengkapi FAKO dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, selain itu legalitas kayu olahanberupa papan dan broti yang diangkut Terdakwa juga tidak sah oleh karena Terdakwa tidakmempunyai izin
    industri primer hasil hutan kayu yang memiliki izin yang sah untukmengolah kayu bulat/kayu bulat kecil menjadi barang jadi atau setengah jadi di wilayahRohil;Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkutan kayu olahan yang diangkutdengan menggunakan mobil sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka untukpengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti tersebut adalah tidak sah karena tidakdilengkapi FAKO dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,;12Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1636 K/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — LENNY VS SANDJAJA WIDJAJA
617391 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal)4) Aset aset kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: PosisiNo Inventaris No. Polisi Nama Pemilik Kendaraan BPKB1 Carry H 1816 RF Lenny Lenny LennySandjaja2 CRV H 7811 TY i, Lenny LennyWidjajaSandjaja3 BMW B 1778 LL a LennyWidjaja Pasiva, berupa:a. Pinjaman/hutang di Bank BCA atas nama Sandjaja Widjajasejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);b. Pinjaman/hutang di Bank BRI AGRO atas nama PT.
    SanindoSukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal);2.2.4. Asetaset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut: PosisiNo Inventaris No.
    Sandjaja Sandjaja, Rp1.375.000.000 1375 a LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja2.2.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli denganrincian sebagai berikut: BMW B 1778 LL, CARRY H 1816RF, CRV H 7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;2.2.3 Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal);2.2.4 Asetaset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagaiberikut:No Inventaris
Register : 30-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN Parigi Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Prg
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
I GUSTI PUTU GUNADA
5015
  • peredaran hasil hutan diwilayah UPTD KPH Dolago Tangunung Kabupaten Parigi Moutongtermasuk tindak pidana kepemilikan atau pemanfaatan hasil hutan yangtidak memiliki izin.Bahwa setelah saksi bersama tim sampai di rumah terdakwa dandilakukan pemeriksaan ditemukanlah mesin dan beberapa potongankayu Ebony/kayu hitam yang sebagian sudah diolah lalu disekitar mesinserkel/ sawmill ditemukan pula serbuk kayu Ebony/kayu hitam.Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin yang sah dari pihakberwenang atau izin
    industri atas Pemanfaatan atau kepemilikan kayuebony/ kayu hitam tersebut.Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus.LH/2019/PN PrgBahwa ditempat kejadian Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwamendapatkan kayu ebony/ kayu hitam tersebut dengan cara membeli darimasyarakat disekitar Desa Sausu Pakareme Kecamatan SausuKabupaten Parigi Moutong untuk selanjutnya dijual kepada seseorangyang bernama Haji Agus.Bahwa Terdakwa memperlihatkan dokumen yang alasannya diberikanoleh Haji Agus berupa Surat Keterangan
    industri atas Pemanfaatan ataukepemilikan kayu ebony/ kayu hitam tersebut.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;3.
    Bahwa yang termasuk dalam tim Pengamanan dan Penegakan HukumLHK Seksi Wilayah Il Palu adalah terdiri dari anggota Polda, anggotaKoramil, Anggota Polsek dan pegawai LHK Seksi Wilayah II Palu yangberjumlah kurang lebih 30 (tiga) puluh) orang termasuk saksi bersamaSaksi Mulyani Dan Saksi Firdaus P.K Labonda.SH Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari yang sah daripihak berwenang maupun izin industri atas Pemanfaatan ataukepemilikan kayu ebony/ kayu hitam tersebut.Terhadap keterangan saksi
    industri ataspemanfaatan dan kepemilikan kayu ebony/ kayu hitam tersebut, selanjutnyapetugas mengamankan Terdakwa dan barang buktinya untuk diproses lebihlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidanganbahwa Haji Agus membekali Terdakwa dengan dokumen berupa 1 (Satu)lembar Asli Dokumen SKSHHK kayu Bulat Nomor KB.
Register : 01-10-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mam
Tanggal 20 Januari 2022 — Penuntut Umum:
Muh. Agung, S.H., M.H.
Terdakwa:
Hairul alias Heril bin Ahmad Lamo
9255
  • Izin industri tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan kepadasuatu badan usaha untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahanobat.
    Sebelum mendapatkan izin industri, badan usaha tersebut terlebihdahulu harus memenuhi persyaratan CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik)yang dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB yang dikeluarkan olehKepala Badan;Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM RINo. 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang baik, CaraPembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah cara pembuatan obat dan/ataubahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/ataubahan obat yang dihasilkan
    Diproduksibukan oleh industri farmasi, tidak memiliki izin industri, dan tidak berdasarkanCara Produksi Obat yang Baik (CPOB) sebagaimana dipersyaratkan olehperaturan perundangundangan;Bahwa barang bukti berupa obat Trihnexyphenidyl atau boje yang ditemukanoleh petugas, merupakan obat illegal atau obat palsu yang tidak ada jaminankeamanan, khaziat dan mutu.
    Diproduksibukan oleh industri farmasi, tidak memiliki izin industri, dan tidak berdasarkanCara Produksi Obat yang Baik (CPOB) sebagaimana dipersyaratkan olehperaturan perundangundangan;Bahwa barang bukti berupa obat Trinexyphenidyl atau boje yang ditemukanoleh petugas, merupakan obat illegal atau obat palsu yang tidak ada jaminankeamanan, khaziat dan mutu.
    Selain itu tidak adaketerangan apapun pada kemasan obat yang memuat nama obat, isi zatberkhaziat, kekuatan dosis obat, nomor izin edar dan nama produsen obat.Sehingga dapat dipastikan bahwa produk tersebut adalah obat illegal;Menimbang, bahwa obat palsu dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsioleh manusia karena tidak memiliki jaminan kKeamanan, khasiat dan mutu.Diproduksi bukan oleh industri farmasi, tidak memiliki izin industri, dan tidakberdasarkan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) sebagaimanadipersyaratkan
Register : 24-01-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PN Sgt
Tanggal 1 April 2020 — H.ROWA Bin DAENG BELLA Alm
10736
  • Dan untukmengolah kayu bulat menjadi kayu olahan ke berbagai bentuk, diperlukanHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PNSgtadanya Izin Pengelola Kayu Olahan yang hanya dapat diberikan kepadapemegang izin industri.
    Sedangkan untuk melakukan pengangkutan kayuolahan, seseorang atau badan usaha memerlukan SKSHHK yang dapatdiperoleh melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang diberikanhanya kepada pemegang Izin Pengelola Kayu Olahan atau Izin Industri,kemudian apabila kayu tersebut dijual oleh pemegang izin industri ke suatutoko, maka toko tersebut bisa menerbitkan sendiri dokumen manual baikberupa nota angkutan maupun nota perusahaan;Menimbang, bahwa prosedur pelengkap sebelum melakukanpenebangan adalah
Putus : 27-04-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/Pid/2010
Tanggal 27 April 2011 — SUMARSONO, ST. alias NONO bin H. SALAMUN ;
3525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) sak pupuk posfat merek Mekarindo berat 50 kg produksi CV.Bumi Mitra Niaga Surabaya izin industri : 503/67/404.3.7/2004,dikembalikan kepada saksi M. Thohir; 1 (satu) bungkus kecil sample obat pembeku karet berbentuk butiranwarna abuabu;Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. KLNS tujuan sdr. M.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil sample obat pembeku karet berbentuk butiranwarna abuabu ; 1 (satu) sak pupuk fospat merek Mekarindo berat 50 kg produksi CVBumi Mitra Niaga Surabaya izin industri No. 503/67/404.3.7/2004 ; 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. KLNS tujuan sdr. M. Tohir diPelaihari tanggal 09 Agustus 2008 dengan jenis barang pupuk CMP 160sak, truk yang mengangkut 9548 TC ; 1 (Satu) lembar Job Order No.
Register : 02-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gpr
Tanggal 27 April 2017 — Romzuden bin Imam Ahmad
295
  • dua puluh) butir;Bahwa sedian farmasi berupa obat berbentuk pil warna putih dengan logo LL720 (tujuh ratus dua puluh) butir yang disimpan di dalam botol kecil plastikwarna ungu yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obattanpa identitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta mendapat ijin edardari Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki izin
    industri farmasi;Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putihdengan logo 720 (tujuh ratus dua puluh) butir yang disimpan di dalam kalengbekas tempat rokok Gudang Garam Surya pada saat dilakukan pemeriksaan diLaboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomor bukti : 15421/2016/NOF setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI CabangSurabaya dengan nomor Laboratorium 1302/NOF/2016 tanggal 11 Januari2016 positif mengandung bahan Triheksifenidil dengan kesimpulan
    berbentuk pil warna putin dengan logo LL720 (tujuh ratus dua puluh) butir yang disimpan di dalam botol kecil plastikwarna ungu yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obatHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gprtanpa identitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta mendapat ijin edardari Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki izin
    industri farmasi (Permenkes 1799 Tahun2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izinedar kepada BPOM RI (Permenkes No. 100101 Th 2008 dan PerkaBPOM RI No.
Putus : 02-02-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 2 Februari 2011 — BUDI ARTIFUL,SE
5632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tenaga Kampardengan izin industri Nomor 73/DJAI/TU/6/NONPMAPMDNIII/1993,tanggal 09 Maret 1993;3 (tiga) lembar kertas putin tanda terima kayu log tertanggal 10Desember 2004;1 (satu) buah buku hasil laporan hasil pemeriksaan stock opname kayubulatdan kayu olahan IPKH PT. Tenaga Kampar TA. 2004;1 (satu) buah petikan risalah lelang Nomor : 21/2004, tanggal 11 Februari2004 yang dibuat dan dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara Batam;(satu) lembar SKSHH No.
    Tenaga Kampardengan izin industri Nomor 73/DJAI/TU/6/NONPMAPMDNIII/1993,tanggal 09 Maret 1993;3 (tiga) lembar kertas putih tanda terima kayu log tertanggal 10Desember 2004;1 (satu) buah buku hasil laporan hasil pemeriksaan stock opname kayubulatdan kayu olahan IPKH PT. Tenaga Kampar TA. 2004;1 (satu) buah petikan risalah lelang Nomor: 21/2004, tanggal 11 Februari2004 yang dibuat dan dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara Batam;1 (satu) lembar SKSHH No.
Putus : 01-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1815/Pid.B/2010/PN.Sby
Tanggal 1 Desember 2010 — SILVIATI SETIONO
705
  • Bahwa tidak berbentuk CV maupun PT Perusahaan Haleluyatersebut Bahwa jumlah karyawan Terdakwa ada 8 orang Bahwa izin industri tidak ada karena beberapa kalimengurus tidak pernah jadi karena ditipu oleh yangmenguruskan karena saya minta tolong kepada orang lainuntuk menguruskan izin industri tersebut ; Bahwa hasil produksi Perusahaan Haleluya tersebut Terdakwaedarkan sebagian besar kepada konsumen di PergudanganMargomulyo Surabaya dan Terdakwa hanya terima jasa darigudang Margumulyo tersebut ;Menimbang
Register : 04-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 5/Pid.B/LH/2017/PN.Tjg
Tanggal 16 Februari 2017 — MAHRIYADI Als YADI Bin BUSTANI (Alm)
41424
  • untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah NotaAngkutan diterbitkan secara Self Assesment oleh karyawan pemegang izin;Bahwa benar proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil HutanKayu (GKSHHK) adalah pengangkutan kayu olahanberupa kayu gergajian dari Industri Primer disertai bersamasama SKSHHK yangditerbitkan oleh GANISPHPL pengujian kayu gergajian rimbah (GANIGPHPL PKG R ) melalui aplikasi SIPUHH, untuk mendapatkan hak akses dalam aplikasi SIPUHHmaka pemegang izin
    industri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai,kemudian kepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestarimendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direktur untuk memperoleh hakakses aplikasi SIPIUHH, kemudian direktur memberikan hak akses kepada operatorpada pemegang izin industri primer berupa user ID yang terdiri Loggiing Name danPassword yang disampaikan melalui kepala balai;Bahwa benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pengangkutan kayu darihutan
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 7 Maret 2016 — RUDI SAPUTRA Als HENGEK BIN SANTOSO (alm)
4715
  • Gopang;Bahwa obat berbentuk pil warna putih dengan logo LL sebanyak 955 (sembilanratus lima puluh lima) butir yang diamankan terdakwa adalah sediaan farmasi yangberupa obat tanpa identitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftar bahanyang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta mendapat ijin edar dariPemerintah Republik Indonesia yang memiliki izin industri farmasi;Bahwa barang bukti pil dengan logo LL warna
Register : 26-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 282/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 10 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum II : ADHI SATYO WICAKSONO, SH
Terbanding/Terdakwa : ABU YAZID ABDULLOH Als ABU Bin ALI RIDHO
7920
  • kecilwarna ungu;Bahwa sedian farmasi berupa obat berbentuk pil warna putih dengan logo LL123 (Sseratus dua puluh tiga) butir yang disimpan di dalam botol kecilplastik warna ungu yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yangberupa obat tanpa identitas/label yang melekat yakni : nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama danalamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsaserta mendapat jjin edar dari Pemerintah Republik Indonesia yangmemiliki izin
    industri farmasi;Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putihdengan logo 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang disimpan di dalamkaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya pada saat dilakukanpemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomorbukti : 14338/2016/NOF setelah dilakukan pemeriksaan LaboratoriumForensik POLRI Cabang Surabaya dengan nomor LaboratoriumHalaman 4 dari 15 Perkara Nomor 282/PID.SUS/2017/PT SBY11166/NOF/2016 tanggal 08 Desember 2016
    kecilwarna ungu;Bahwa sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putih dengan logo LL123 (Seratus dua puluh tiga) butir yang disimpan di dalam botol kecilplastik warna ungu yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yangberupa obat tanpa identitas/label yang melekat yakni : nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama danalamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsaserta mendapat ijin edar dari Pemerintah Republik Indonesia yangmemiliki izin
    industri farmasi;Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putihdengan logo 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang disimpan di dalamkaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya pada saat dilakukanpemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomorbukti : 14338/2016/NOF setelah dilakukan pemeriksaan LaboratoriumForensik POLRI Cabang Surabaya dengan nomor Laboratorium11166/NOF/2016 tanggal 08 Desember 2016 positif mengandung bahanTrineksifenidil dengan kesimpulan
Register : 15-07-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 388/PID.SUS/2014/PN.RHL
Tanggal 17 September 2014 — - RUSMADI Als SUNAN Bin MUNIR
349
  • kayu olahan kemudian FAKO diisi jumlah dan jenis sesuaidengan hasil pengukuran; e Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan dan suratsuratyang berakitan dengan perkara terdakwa dan pengangkutan kayu olahan yangdilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Colt Diesel adalah tidak sahkarena tidak dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan, dan juga legalitas kayu olahan yang diangkutterdakwa tidak sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin
    industri primer hasilhutan kayu yang memiliki izin sah untuk mengolah kayu bulat menjadi barangjadi atau setengah jadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;e Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 tahun 1999 dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 huruf b UU RI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka negara Republik Indonesiamengalami kerugian dari total seluruh dana PSDH dan Dana
    hasilukuran dicatat didaftar kayu olahan kemudian FAKO diisi jumlah dan jenis sesuaidengan hasil pengukuran; Bahwa benar, terhadap kayu olahan dan suratsurat yang berakitan denganperkara terdakwa dan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh terdakwadengan menggunakan mobil Colt Diesel adalah tidak sah karena tidak dilengkapiFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan, dan juga legalitas kayu olahan yang diangkut terdakwa tidak sah karenaTerdakwa tidak mempunyai izin
    industri primer hasil hutan kayu yang memilikiizin sah untuk mengolah kayu bulat menjadi barang jadi atau setengah jadi diwilayah Kabupaten Rokan Hilir; Bahwa benar, hal tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat(7) UU RI No. 41 tahun 1999 dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka negara RepublikIndonesia mengalami kerugian dari total seluruh dana
    industri primer hasilhutan kayu yang memiliki izin sah untuk mengolah kayu bulat menjadi barang jadiatau setengah jadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir; Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Sdr.