(Bukti P.24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35).Bahwa dari tahun 2014, berlanjut Penggugat menyampaikan surat kepadaTergugat dengan surat No. 061/MKJMenteri LH & Kehutanan/X1/2014tanggal 4 November 2014 dan lampirannya. Kemudian disusul lagi dengansurat No. 021/MKJPresidenMenteri LH & Kehutanan/III/2015 tanggal 09Maret 2015. Baru ditanggapi oleh Tergugat dengan surat No.

No. 031/MKJPresidenMenteri LH & Kehutanan/III/2015 tanggal 26Maret 2015 ;2. No. 037/MKJPresidenMenteri LH & Kehutanan/IV/2015 tanggal 15April 2015 ;3.

No. 045/MKJPresidenMenhut/V/2015 tanggal 11 Mei 2015namun tidak ditanggapi, dikarenakan seorang pejabat Kementerian LH &Kehutanan prihatin dengan Penggugat, menyarankan kepada Penggugatmenyampaikan kasus tersebut kepada Dirjen Penegakan HukumLingkungan dan Kehutanan yang baru dibentuk oleh Tergugat, tentunyaHalaman 20 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUNJKT17.dapat menjalankan Restorasi Indonesia, maka Penggugatmenyampaikan surat No. 221/MKJPenegakan Hukum LHK/XI/2015tanggal 23 November

Segera diselesaikan (clean&clear) HakHakPenggugat yang selama ini ditahan di PN.JKT.PST, Bank Mandiri Medanmaupun di Kementerian LH & Kehutanan berdasarkan Fakta Hukum.Berdasarkan surat Tergugat No.

buktidibawa ke Polres Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;> Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupaUang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasilpenjualan dari Telur Penyu yang telah dijual oleh Terdakwa pada hariSelasa tanggal 24 Maret 2020> Bahwa Telur Penyu sebanyak + 602 butir tersebut merupakan TelurPenyu Hijau dan Telur Penyu Sisik dan selanjutnya Penyu Hijau danPenyu Sisik tersebut termasuk jenis Satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran pada Permen LH

& Kehutanan Rl, NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPermen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi

Put.Nomor 541 PK/Padt/2015Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan surat kepadaTergugat I/Termohon Peninjauan Kembali Nomor 061/MKJMenteri LH& Kehutanan/Xl/2014 tanggal 4 November 2014. Yang intinya Mohonkepastian agar dapat mengolah SK HPH Nomor 277/Kpts!I/1991, SKHPH Nomor 777/KptsII/1996 dan SK HPH Nomor 640/KptsII/1999yang berkekuatan Hukum Tetap.

aspirasimasyarakat melalui LSM dan pertimbangan dari kajian tadi sertadengan adanya kewenangan yang berubah dengan adanya UndangUndang No.23 Tahun 2014 dulunya perijinan itu ada pada KabupatenKota, sejak Januari 2017 itu sudah kewenangan sesuai penyerahanP4D bahwa Gubernur berwenang untuk melakukan pemberian jjinatau pencabutan ijin yang ada di Kalimantan Selatan ;Bahwa saksi menyatakan dalam hal pencabutan SK IUP Eksplorasiperannya yaitu mengikuti perkembangan apabila ada rapat Sekdadengan SKPD terkait, DSDM, LH

, Kehutanan, PTSP, Bapeda.