Ditemukan 13800 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — I. SYARWANDI K., SP. bin M. KHATIB, Terdakwa II. HENDRY Z. bin ZAHRI, Terdakwa III. UMAR BAKI bin ABU KASIM dan Terdakwa IV. NURZAM S. bin SENDANG
296168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alino Putra Rupat;Bahwa perbuatan Terdakwa SYARWANDI bersama dengan TerdakwaHENDRY, Terdakwa UMAR BAKI, Terdakwa NURZAM sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
    pemerintah dalam upayamemberantas tindakan korupsi; Perbuatan para Terdakwa telah mengganggu program Pemerintah KabupatenBengkalis dalam penyediaan dan penanaman bibit karet bagi kelompok tani;Halhal yang meringankan: Para Terdakwa belum pernah dihukum; Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Para Terdakwa tidak menikmati hasilnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkarapada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo.
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1099685 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAHUDMAN HARAHAP, MM. sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Hal. 7 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs. H.
    dijatuhi pidana makabiaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terpidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Terpidana belum mengembalikan kerugian keuangan negara;Halhal yang meringankan: Terpidana belum pernah dihukum; Penyelewengan keuangan Negara tersebut bukan hanya tanggung jawabTerpidana, Terpidana hanya bertanggungjawab atas uang perjalanan dinas;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan peninjauan kembali dari
Register : 28-05-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 3 September 2018 — - KAWARDIN PURBA (TERDAKWA)
299174
  • - Menyatakan terdakwa Kawardin Purba telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum
    Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(Ssepuluh ribu rupiah);Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dariPenasehat Hukum Terdakwa,yang dibacakan dipersidangan pada persidangantanggal 20Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :Permohonan Primer ; Menyatakan Terdakwa Kawardin Purba tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 2001sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; Membebaskan Terdakwa Kawardin Purba dari segala dakwaan danTuntutan Pemidanaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ; Membebaskan Terdakwa Kawardin Purba untuk membayar dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila dengan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurunganselama 2 (dua) bulan
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa KAWARDIN PURBA selaku Pejabat Pangulu NagoriPamatang Sinaman pada periode tahun 2015 yang diangkat berdasarkanPetikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/0194/BPMPN tanggal 19Januari 2015 yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi padatahun 2015 sampai Januari tahun 2016 atau setidaktidaknya dalam
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, Subsidair melanggar Pasal Pasal 3 JoPasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebin dahulu membuktikandakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggarPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 200, dan PasalPasal dalamUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukumlain yang berkaitan;Halaman 72Putusan Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MdnMENGADILI:Menyatakan terdakwa Kawardin Purba telah bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang
Putus : 15-06-2011 — Upload : 27-12-2011
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 33/PID.SUS/2011/PN.PDG
Tanggal 15 Juni 2011 — JAINAL ABIDIN DAMIRI bin SAFRI
250113
  • M E N G A D I L I :-Menyatakan terdakwa : JAINAL ABIDIN DAMIRI Bin SAFRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
    ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.Subsidair =:Bahwa terdakwa JAINAL ABIDIN DAMIRI selaku Direktur CV.Muticha sebagaimana tercantum didalam Akta PendirianPerusahaan Nomor 65 tanggal 23 Agustus 2006, pada hari Jumattanggal14 November 2008 s/d bulan April
    terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yang diperolehdi persidangan berupa keterangan saksi saksi, keteranganterdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, segala unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan PenuntutUmum kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan kepada kepada terdakwa atau tidak ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidiairitas yaituPrimairMelanggar pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.SubsidiairMelanggar pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secarasubsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan138mempertimbangkan dakwaan primair Melanggar pasal
    SumurMengingat akan Pasal ketentuan Perundang Undangankhususnya pasal 3 Jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 Pasal 197 KUHAP dan pasal pasal lain dari perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI Menyatakan terdakwa : JAINAL ABIDIN DAMIRI Bin SAFRItidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang
Register : 12-05-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Oktober 2015 — Pidana - GUSTI NGURAH WIRAWAN
18875
  • ., sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;2.
    ., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;3.
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
17766
  • ., sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;2.
    MT., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;3. Menyatakan terdakwaR. DRADJAD ADHYAKSHA, ATD.
    MT tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 UU No.31, tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20,tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair ;2. Menyatakan terdakwa R. DRADJAD ADHYAKSHA, ATD. MT. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Jo.
    Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara subsidairitas, sehingga Majelis terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair untuk dibuktikan dan apabila dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa diatur dandiancam pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI.
    MT., sebagaimanaidentitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalamdakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUU.RI. No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Membebaskan terdakwa R.
    MT., dari dakwaanPrimair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUU.RI. No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke1 KUHP;3. Menyatakan terdakwaR. DRADJAD ADHYAKSHA, ATD.
Register : 03-09-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
IBNU FIRMAN IDE, SH.
Terdakwa:
Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E
312158
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang NOMOR 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPsesuai Dakwaan Primair ;
  • Menjatuhkan pidana penjara derhadap TerdakwaIr. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E. selama 5(lima) Tahun
Putus : 07-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KUPANG Nomor 36/PID/2011/PTK
Tanggal 7 Juni 2011 —
6531
  • Menyatakan Terdakwa THOMAS AQUINAS, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;--4.
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
11224
  • Menyatakan terdakwa Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;2.
    surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:MENUNT UTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutus kan :1.Menyatakan terdakwa ARFIYANTI BELINDA BINTI SYAFRI PIKOENbersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasama MelakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primairmelanggar Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa ARFIYANTI BELINDA BINTISYAFRI PIKOEN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahunPenjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahanan sementara dan denda sebesarRp.200.000.000
    Menyatakan terdakwa Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak Pidana Secarabersamasama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamsurat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;2.
Putus : 14-12-2009 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN PALOPO Nomor 518/Pid.Sus/2009/PN Plp
Tanggal 14 Desember 2009 — Penuntut Umum: La Kanna, S.H. Terdakwa: Saenal Rasyid
1190
  • Menyatakan Terdakwa SAENAL RASYID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.
Register : 29-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 16 Desember 2020 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
MAHMUD SPd.i
274148
    1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD, S.Pdi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan
Register : 27-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Nopember 2013 — Pidana Korupsi - ZULVIA
415247
  • Menyatakan Terdakwa ZULVIA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan subsidair pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
    INDOSOPHA SAKTI secara badan hukum.Menimbang, bahwa Kini sampailah giliran Pengadilan denganmendasarkan faktafakta tersebut diatas untuk mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum, apakah unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepadaTerdakwa terpenuhi oleh perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaataukah sebaliknya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukantindak pidana korupsi, yaitu :Primair : Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana diatur dalam pasal
    2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke1Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP);Subsidair: Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal
    55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana (KUHP);Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara subsidiaritas maka sesuai asas akan dipertimbangkan terlebih duludakwaan primairnya, karena dakwaan subsidair penggantinya barulah perlu danurgen untuk dipertimbangkan mana kala dakwaan primairnya tidak terbukti.Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dengan UU No. 20 tahun 2001
    2 ayat (1) dan pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, pasal 198 KUHAP dan ketentuan perundangundangan lainyang bersangkutan.1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa ZULVIA tersebut tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalamdakwaan Primair pasal
    2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan subsidair pasal 3jo. pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 27 /PID/Pid. Sus/TPK/2013/PN.DBG.
Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
8741
  • Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ; 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair3.
    Menyatakan Terdakwa ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMARSULAEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan PrimairPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;2.
    2 ayat (1) Jo.
Register : 03-12-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 29-04-2022
Putusan PN POSO Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Pso
Tanggal 30 Desember 2019 — Pemohon:
ANGKASA ASRAY KADOY, ST
Termohon:
Kejaksaan Agung R.I C.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
5616
  • Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Register : 16-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT
15661
  • ., sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Membebaskan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;------------------------------------------------------------------------ 3.
    Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtertanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1 Menyatakan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN J terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas
    No :39/PID/TPK/2015/PT.DKIMenyatakan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN,., sebagaimana identitastersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalam dakwaanPrimair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI.No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, Tanggal 5 Oktober 2015 yangdimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanyapidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwasehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :1, Menyatakan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN,., sebagaimana identitastersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalam dakwaanPrimair pasal
    2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI.
Register : 10-11-2015 — Putus : 20-05-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 20 Mei 2016 — SYAHRIAL Pgl YAL Bin AGUS
13145
  • Menyatakan Terdakwa Syahrial pgl Yal bin Agus tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Register : 06-08-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 17-06-2022
Putusan PN POSO Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso
Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon:
ANGKASA ASRAY KADOY,ST
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq.Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
7018
  • Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah
Register : 24-03-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg
Tanggal 7 Juli 2017 — EFRIYANTI, SP Pgl. TITI
16137
  • Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3.
    Menyatakan terdakwa EFRIYANTI, SP, secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan dan dengansengaja memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana Korupsidilakukan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal
    pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat 1 ke(1) KUHP;LEBIH SUBSIDAIR :Terdakwa melanggar Pasal 9 ayat 1 yo Pasal 18 ayat (1) huruf, bUndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perobahan UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat 1 ke(1) KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa Efrianti telah didakwa oleh Penunitutumum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan dakwaan primair sebagaimana diaturdalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi; yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
    Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undangundang No. 20 Tahun 2001,Tentang Perobahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jopasal 56 ayat 1KUHP, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutan;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa EFRIYANTI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana dakwaan Subsidair ;Menjatuhkan pidana terhadap
Register : 16-04-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 6 Juli 2015 — RAFDIMAR, SH
14136
  • Menyatakan Terdakwa Rafdimar, SH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Primair;2.
    1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair;Terdakwa diduga melanggar Pasal 3 ayat 1 yo Pasal 18 ayat (1) huruf ,b UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perobahan UndangUndang nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaanberbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap orang,2 secara melawan hukum,3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Ad.1
    Menyatakan Terdakwa Rafdimar, SH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMASAMAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rafdimar, SH dengan pidana penjara selama4 (empat) Tahun
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana - HASBI HASIBUAN, SH. MSC
183251
  • ., sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;2.
    M.SC., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;3. Menyatakan terdakwa HASBI HASIBUAN, SH.
    ,MH, terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBI HASIBUAN,SH.