331 Pdt. 84 151PA.Mkd.disebabkam Tergugat bertennpperantem keras dam ringam tangam yangakinirnya Tergugat pergi nreninggalkam Penggugat dam pulang ke runmaln orangtua Tergugat yangakibatnyea Penggigat dam Tergugat berpisaln sampaisekaramgsudah satu talhum lebih;eBahwa selama berpisaln tersebut, Terguigat tidak nrenberi nafkaln kepadaPenggugpit;e=18 ahwa keluarga kedua belaln pihak telan berusaha nrendanraikam Penggugat danTergugat, nanrun tidak berhasil;2.

No.1889 K/Pdt/2002Agung RI, dengan sematamata mencermati adanya kesalahanpenerapan hukum oleh peradilan tingkat pertama bukan tentangkelengkapan bukti ;Untuk itu mohon Mahkamah Agung RI menerapkan kembali pasal 50 ayat2 Undangundang No.14 tahun 1985, dan mempertimbangkan kembaliputusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 1985 No.1604/Pdt/84 : pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dibatalkanMahkamah Agung, dengan mengadili sendiri dengan melakukan penilaianterhadap hasil pembuktian ;3.

Suganda Widjaya, baiksebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugat, makamenyebabkan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak(Plurium Litis Consortium), sehingga gugatannya dapat dikualifikasikantelah mengandung cacat formal, sehingga sesuai Putusan MahkamahAgung No.1125K/Pdt/84, gugatan yang kurang pihak tersebut harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvanklijke verklaar).B. DALAM POKOK PERKARA1.

Penggugat II);Dengan demikian terdapat 2 subjek hukum dan 2 objek hukum yang berbeda, olehkarena itu penggabungan gugatan oleh para Penggugat adalah bertentangan denganhukum (Vide Putusan MARI Nomor 1875 K/Pdt/84 tanggal 2941986) dan sudahseharusnya dalil Para Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Rekonvensi Tergugat V sampai dengan IX:Dalam Rekonvensi:141Bahwa Penggugat V sampai dengan IX dalam Rekonvensi semula Tergugat Vsampai dengan IX dalam

No. 3104 K/PDT/84 jo putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Reg. No. 156/PK/Pdt/1990, di mana dalam perkaratersebut Mamak kepala waris dalam kaum Tergugat A yaitu H. Bakar Andikgelar Rajo Alam dan kemenakannya Syabaris Lenggang Sutan (kakak danTergugat A.1) telah menggugat anakanak pisangnya, yaitu anakanak darialmarhum Mamaknya H.

No. 3104 K/PDT/84 dan putusan perkara bantahan perdata No. 102/PDT.BTH/1986;Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara inikarena objek perkara sekarang berada dalam penguasaan Penggugat sendiri,karena setelah dilaksanakannya eksekusi putusan perkara Perdata No.109/B/Q/1982/PDG pada tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 24 Juli 1991 oleh JurusitaPengadilan Negeri Padang, objek perkara tersebut telah dirampas dengankekerasan

Bongkaran danBUKAN di atas tanah Eigendom Verponding 1476 ; b Bahwa telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi dari tahun 1972 dan telah diputus hubungan sewamenyewanya olehWalikotamadya Surabaya, sesuai dengan putusannya tanggal 24Oktober1978 No. 631/WK/78 ( bukti T.Int2 ) ;c Bahwa adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 1986 No. 3341K/Pdt/84 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi : Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli1970"Mahkamah Agung mengangggap perlu untuk meninjau putusan PengadilanNegeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) haruslah dibatalkan" ;o Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1604 K/Pdt/84 tertanggal 26September 1985 "Pertimbangan onvoldoende gemotiveerd dibatalkan olehMahkamah Agung dengan mengadili sendiri dengan melakukan penilaianterhadap hasil pembuktian".Selanjutnya Pemohon Kasasi uraikan dalil dalil keberatan sebagai

No.297 PK/Pdt/2007adalah bertentangan dengan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RINo.1875 K / Pdt / 84 tanggal 2941986) dan sudah seharusnya dalil ParaPenggugat yang demikian harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima ;Berdasarkan uraian dan faktafakta kejadian yang telah disebutkan diatas,maka Tergugat V s/d IX mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima EksepsiTergugat V s/d IX dan menolak gugatan Penggugat dan

merujuk pada Pertimbangan Hukumnya, dimanadalam pertimbangan hukumnya PT DKI telah jelas dan tegas dan takterbantahkan lagi, bahnwa ada beberapa bagian putusan itu adalahberiawanan dengan fakta hukum, dan sehingga walaupun telahBerkekutan Hukum Tetap maka atas isi Putusannya yang bertentangandengan hukumpun haruslah menjadi Batal demi Hukum, yakni:a) Bahwa Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tinggi DKI,tersebut, sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,maka Putusan Nomor 483 / PDT

/ 84 / PT.DKI, yang diputus pada hariRabu, tanggal 2 Januari 1985, Oleh Hakim Tunggal L Rukmini SH,halini adalah sangat bertentangan dengan hukum, dimana dengan telahadanya larangan memutus dengan Hakim Tunggal, dan haruslah,dengan Majelis Hakim dengan berjumlah minimal 3(tiga) orang MajelisHakim, dan denganadanya Putusan yang diputus oleh Hakim Tunggal,maka Putusan ini dapat dikategorikan kedalam Putusan yang CacatHukum, yang mengandung kekeliruan yang nyata;b) Bahwa apabila dianggap dikarenakan

Tunggalyang telahdilarang oleh SEMA dan PERMA, maka putusan yangBerkekuatan HukumTetap adalah seluruh Putusan sebagaimanaterdapat dalam Salinan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Timurtanggal 27 Juni 1984 No.202 / JT /1983c) Bahwa Putusan oleh Hakim Tunggal tersebut, yakni sebagaimanatertulisdalam Pertimbangan hukum yang ternyata ada terdapat bagianputusanyang salah dan mengadaada dan bertentangan denganhukum, yaknisebagaimana yang tertera pada Salinan PutusanPengadilan TinggiJakarta, Nomor 483 / PDT

/ 84 / PT.DKI, yangHal 8perkara No. 31/Pdt/2019/PT.DKI14.diputus pada hari Rabu,tanggal 2 Januari 1985 pada halaman 6,dimana tertulis; Menimbang, bahwa dari dasar gugatan itu walaupun tanahsemulamenurut para Penggugat adalah atas nama satu orangakan.tetapi tanah yang digugat sekarang ini dikuasai oleh duaorang yaitu masingmasing Tergugat dan Tergugat II; Bahwa seharusnya kedua bidang tanah itu harus diajukan dalamgugatan tersendiri masingmasing terhadap yang menguasai tanahitu yaitu Tergugat dan

agar Tergugat rekonvensimembayar ganti rugi materil dan moril atas dasar Tergugat rekonvensitelan melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak dapatdipertimbangkan oleh majelis hakim berpendapat Perbuatan MelawanHukum bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama begitu jugaimplikasi dari perbuatan melawan hukum tersebut dengan tuntutan gantirugi moril dan materil, karena tuntutan ganti moril dan materil tidak dapat digugat jika tidak diperjanjikan terlebin dahulu vide putusan MARI319.K//Pdt

/84 tanggal 821986, sementara perjajian antara Penggugatrekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dibatalkan oleh putusanPengadilan Negeri Kisaran hingga putusan kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia ; Bahwa majelis hakim juga tidak dapat mempertimbangkan tentangtuntutan ganti rugi pengeluaran biaya honorium pengacara yang dituntutPenggugat rekonvensi karena ketentuan dalam Pasal 147 RBg tidakmengharuskan/mewajibkan berperkara dengan bantuan Pengacara,sehingga pengeluaran biaya untuk pengacara tidak

Citra Abadi Mandiri,berkedudukan di Jakarta Barat, (fotokopi sesuai denganaslinya);Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1404.K/Pdt/1985tanggal 9 Februari 1989, (fotokopi sesuai dengan legalisir);Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.493/Pdt/84/PT.DKItanggal 13 Desember 1984, (fotokopi sesuai dengan legalisir);Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.206/JS/1983/PN.Jak.Sel tanggal 14 Juni1984, (fotokopisesuai dengan legalisir);Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RiNo.225.PK/Pdt/1997 tanggal