Ditemukan 2976 data
93 — 26
109 — 33
: 445/KPUKota015.436421/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perihalRapat Koordinasi Instansi Terkait tentang PelaksanaanKampanye Pemilukada Kota Tangerang; (fotokopi sesuaidengan asii); Bukti P Putusan No 83/DKPPPKEII/2013, Putusan No 84/DKPPPKEII/2013 tanggal 6 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi); Bukti P : Surat dari Faridal Arkam kepada Ketua dan Anggota DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 5 Juli2013 tentang Evaluasi Proses Persidangan dan PenundaanKeputusan Terkait Perkara Pilkada
Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom.kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tanpatanggal bulan Agustus 2013 perihal Keberatan Atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) TerkaitPilkada Kota Tangerang 2013; (diterima Mulyadi) (fotokopidari fotokopi); 222 nn ene monn nn nnn ncn Bukti P Surat dari Irfan Rifai, S.H. kepada Ketua dan Anggota KPUProvinsi Banten tanggal 11 Agustus 2013 perihal KeberatanAtas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Terkait Pilkada Kota
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
570 K/TUN/PILKADA/2015
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015A.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015dan/atau KPU Kabupaten/kKota.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/201517.18.19.20.21.Kabupaten/Kota; atau b.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015kekuasaan kehakiman cq PTTUN.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015
103 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 K/TUN/PILKADA/2018
PUTUSANNomor 167 K/TUN/Pilkada/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. H. RUSTANDIE, S.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Cihideung, RT 032 RW 009,Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao,Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Anggota DPRDProvinsi Jawa Barat;2.
Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaPerkara Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Februari2018;Mengadili sendiri:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2018;3.
Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Heni HendrartaWidya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.tid.Dr.
Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018
72 — 10
113 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016B.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016yang baik dan hal ini tentu saja bertentangan dengan maksud dan tujuanpenyelenggaraan pilkada yang transparan, terbuka, dan demokratis;24.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016Dalam Eksepsi:A.
Perkara Nomor 16/G/PILKADA/2015/PT.TUNMDNdan kemudian mengajukan perbaikan tanggal 14 Desember 2015;Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/20162.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/201629.30.31.32.33.dan/atau pendapat agar Tergugat mengikutsertakan PasanganPenggugat dalam Pilkada serentak ...
93 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik; dan/ataub.
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/201613.14.1D:16.17.Bahwa perbuatan Tergugat yang membuka kembali tahapanpendaftaran calon bupati dan wakil Bupati walaupun sudah ada 5 (lima)pasangan calon yang sudah terdaftar, dengan cara membukapendaftaran secara khusus kepada Pasangan Calon H.
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016mengindahkan terjadinya proses hukum yang saat ini terjadi di PT.
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 167
, terlebih lagi waktu terjadi foto itu pilkada di Tanah Lautmasih bergulir dan sedang di masa kampanye.
Dalam konteks unsurkesengajaan di dalam Pasal 188 UndangUndang Pilkada ini, "dengansengaja" merupakan bentuk/corak kesengajaan sebagai maksud,sehingga pelaku harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yangtimbul.
ADRIANSYAH sebagaiayah kandung dari pasangan calon bupati nomor 2 yaitu BAMBANGALAMSYAH;Bahwa, Terdakwa mengetahui Jabatan Bambang Alamsyah yaitu bupatinonaktif periode 20132018;Bahwa, BAMBANG ALAMSYAH nonaktif dari jabatannya karena cutiuntuk mengikuti pilkada di Kabupaten Tanah laut;Bahwa, ada sosialisasi dari panwaslu / pjs bupati / sekda kepada ASNuntuk netral;Bahwa, Netralitas ASN untuk keterlibatan dalam pilkada baik secaralangsung/tidak langsung, yaitu mengikuti kampanye, membantu logistikkepada
ADRIANSYAH merupakan ayah kandung dari salah satu pasangan calonpeserta Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018, Para Terdakwa jugasepenuhnya mengetahui bahwa pada saat itu di Kabupaten Tanah Laut sedangberlangsung tahapan pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, selanjutnya dilokasikejadian, selain istri dari He ADRIANSYAH, dihadiri pula oleh istri dari salah satupasangan calon Bupati peserta Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018tersebut, yakni istri dari H.
ADRIANSYAH yang merupakan ayah dari salah satu pasangan calonBupati pada Pilkada Kabupaten Tanah Laut yakni H. BAMBANG ALAMSYAH,secara sukarela tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, kemudianberfoto bersama Saksi H.
78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016Menengah, sebagaimana persyaratan yang telah dipenuhi olehPenggugat;.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016q.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016 j.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016
83 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 K/TUN/PILKADA/2018
PUTUSANNomor 279 K/TUN/Pilkada/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. dr. RIZALUL UMAR, Sp.B., MARS, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai LimbotoWatampone, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pekerjaan Dokter;2. Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanDr.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor15/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 27 Maret 2018;4. Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi/Ketua Komisioner KPUDKabupaten Bone untuk mencabut objek sengketa yaitu Keputusan KPUDNomor 34/PL.03.2Kpt/7308/KPU/II/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati danWakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;5.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. dr. RIZALULUMAR, Sp.B., MARS, 2. Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si.;2.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018Panitera Pengganti,tid.Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018
61 — 19
Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang PetunjukTeknis Mengenai Sengketa Pemilihnaan Umum Kepala Daerah( Pilkada ) ; 10.Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2010 tersebut, disebutkan bahwa : Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dandigabung terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009 ( selanjutnya disebut Undang
Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisitmenyebutkan hasil pemilihaan umum, hal mana menunjukkanbahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihanumum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yangdilanjutkan dengan penghitungan suara ; Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jeniskelompok keputusan, yaitu kKeputusan keputusan yang berkaitandengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lainpihak keputusan keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihanumum.
117 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
285 K/TUN/PILKADA/2018
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/20185.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret2018;MENGADILI SENDIRI1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat TidakBerdasarkan Hukum;3. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Keputusaan KPU Kabupaten BiakNumfor Nomor 02/HK.03.2.Kpt/9106/KPUKab/II/2018 tentangHalaman 3 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak NumforTahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 ;4.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapanPasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan CalonTerpilih;(3) Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petahana yangbersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa dr.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018
83 — 22
51 — 12
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
539 K/TUN/PILKADA/2015
Bahwa, Termohon adalah lembaga penyelenggara pemilihan kepaladaerah kabupaten Mojokerto periode 20152020;Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 539 K/TUN/PILKADA/20153.
Yang surat pernyataan tersebut ditanda tanganiHalaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015oleh H. DJAN FARIDZ sebagai ketua umum dan Dr. H.R.A. DIMYATIN.
;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor 01/G/PILKADA/2015/PT.TUN.SBY, Tanggal22 September 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri, sebagaimana disebut dalamamar putusan di bawah ini;Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa administrasi PemilinanUmum Kepala Daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun
PUNGKASIADI, SH. tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 01/G/PILKADA/2015/PT.TUN.SBY, Tanggal 22 September 2015;MENGADILI SENDIRI,Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts.KPUKab014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang PenetapanPasangan
Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.Biayabiaya1. Meterai .................. Rp 6.000,002. Redaksi...............:.. Rp 5.000,003. Administrasi .........00 Rp489.000,00Jumlah ...... eee Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP. 220000754 Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015
51 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 K/TUN/PILKADA/2018
PUTUSANNomor 243 K/TUN/PILKADA/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:l. IR. DONY MULYANA KURNIA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Nomor 40RT 08/08, Kelurahan Babakan Ciamis, KecamatanSumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, pekerjaanArsitek:ll. IR.
Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi mengenai: 1. Kompetensi Absolut, 2. Kepentingan (Legal Standing),3. Gugatan Daluarsa, 4.
Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018Nomor:13/PL.03.3Kpt/3273/Kota/II/2018 Tentang Penetapan PasanganCalon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilinan WalikotaDan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan KeputusanTentang Penetapan Pemohon Kasasi sebagai pasangan calon pesertapemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayar biayaperkara;6.
Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018peserta pemilihan.
Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.HPanitera Pengganti,tid.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/PILKADA/2018
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 K/TUN/PILKADA/2018
PUTUSANNomor 263 K/TUN/PILKADA/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KOMIS!I PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI, tempatkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Paniai, Madi,Enarotali, Paniai;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.
., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Law Office Anthon Raharusun & Partners,beralamat di Jayapura, Papua, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 10/KS/PILKADA/LOARP/III/2018, tanggal 27Maret 2018;Pemohon Kasasi;Lawan1. YULIUS KAYAME, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Kamasan RT 009/RT 003 Kaliharapan,Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);2.
Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018Dalam Eksepsi:1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);3. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;4.
Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/20182. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 8/G/Pilkada/2018/PTTUN MKS, tanggal 23 Maret 2018;Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan memori kasasi Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Sah dan tetap berlaku Keputusan Pemohon Nomor25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;3.
Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018