Ditemukan 194630 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-07-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN METRO Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Met Tanggal 25 Juli 2016 — Pemohon : SUTINI
Termohon : Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepolisian Daerah LampungCq.Kepolisian Resort Metro Cq. Kepolisian Sektor Metro Selatan
541 — 181
541 — 181
SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGARKETENTUAN KUHAP DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANASEBAGAI PENGGANTI PERATURAN KAPOLRI NO. 12 TAHUN2009.Sehingga TERMOHON agar memeriksa petugas yang memerintah danyang diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan yangdilakukan olehKanit RESKRIM POLSEK METRO SELATAN besertaAnggotanya sehingga keseluruhan HARUS BERTANGGUNG JAWABSECARA HUKUM DAN DIBERIKAN SANKSI DISIPLIN DAN
/ATAUDIPECAT SECARA TIDAK HORMAT DARI KESATUAN.PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASIBahwa tindakan PENANGKAPANYANG TIDAK SAH SECARA HUKUMoleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagiPEMOHON;Bahwa mengingat PEMOHON adalah tulang punggung keluarga, dimanasumber penghasilan untuk kehidupan' seharihari bergantung padapenghasilan atau usaha PEMOHON, maka SANGAT WAJAR danBERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagiPEMOHON;Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan
sah oleh TERMOHON,menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, menimbulkandampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON dantelah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai denganuang.2 Bahwa oleh karena itu terhadap kerugian Immateriil iniPEMOHONmohon dikompensasikan dalam bentuk TERMOHONmeminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media MassaRADAR LAMPUNG, LAMPUNG POST dan TRIBUN selama 3 (tiga)hari berturutturut.Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan
Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa danmemutuskan sebagai berikut :1 Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untukseluruhnya ;2 Menyatakan tindakan PENANGKAPAN yang dilakukan olehTERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah Tidak Sah SecaraHukum karena melanggar ketentuan perundangundangan;3 Memerintahkan kepada TERMOHONuntuk mengembalikan 1 (satu)unit kendaraan roda dua berupa sepeda motor dan (satu) buah cincinemas seberat 10 Gram;4 Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian
sah secara hukum ?
Putus : 13-05-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400K/TUN/2004 Tanggal 13 Mei 2008 — KEPALA PEMERINTAHAN KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA ; NONA NANI NURANI
81 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak
sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa
Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milikpara Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulsebagai akibat perkara ini ;8.
Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 29-09-2009 — Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1471 K/PID/2009 Tanggal 29 September 2009 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; JALUT Bin KARI TAHER;
77 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
istbah nikah tersebut tidak akan dikabulkan olehPengadilan Agama.Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwaMajelis Hakim salah dalam menafsirkan hukum yang diatur dalamUndangUndang, karena adanya penetapan itsbat nikah yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama tanggal 25 Juli 2007sesungguhnya menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan olehterdakwa dengan saksi MIANA pada tahun 1973 tersebut adalah sahdan diakui menurut hukum, sedangkan perceraian terdakwa dengansaksi MIANA adalah tidak
sah karena tidak dilakukan di depanPengadilan Agama, dengan demikian maka antara terdakwa dengansaksi MIANA masih terikat dalam perkawinan yang sah sepanjangbelum ada pernyataan cerai yang dilakukan di hadapan pengadilanagama.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan denganperaturanperaturan hukum:1.
Bahwa perkawinan yang dilaksanakan sebelum lahirnya UU No.1 tahun1974 diakui kKeabsahannya oleh Undangundang dan setelah ada UUNo. 1 tahun 1974 maka segala sesuatu persoalan yang berkaitandengan sahnya perkawinan dan perceraian harus mengacu kepadaketentuan UndangUndang tersebut.Bahwa benar pada tahun 2007, dihadapan tengganai, terdakwamengucapkan katakata talak kepada saksi MIANA, namun thalak yangdijatuhkan terdakwa tersebut tidak sah karena tidak dilakukan dihadapan Pengadilan Agama, hal tersebut
Bahwa pada sekira bulan Januari 2007 terdakwa menjatuhkan talakkepada saksi MIANA sehingga menurut agama islam benar perkawinantersebut telah putus, namun apabila kita melihat lagi Pasal 115Kompilasi Hukum Islam Perceraian hanya dapat dilakukan di depansidang Pengadilan Agama,berarti talak yang dijatuhkan oleh terdakwakepada saksi MIANA hanya memutuskan perkawinan antara terdakwadengan saksi MIANA menurut agama islam saja, namun menuruthukum perceraian tersebut adalah tidak sah karena tidak dilakukan
Putus : 28-06-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/Pid/2022 Tanggal 28 Juni 2022 — ISKANDAR M. SALEH bin M. SALEH
295 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN MAUMERE Nomor 1/PID.PRA/2016/PN MME Tanggal 27 April 2016 — - MARKUS MEGO MELAWAN
- KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT SIKKA
306 — 179
306 — 179
Bahwa dengan tidak adanya ijin tertulis dari Bupati Sikka, maka jelasmenunjukkan bukti bahwa Termohon telah melakukan tindakanPenangkapan dan Penahanan yang tidak sah atas diri Pemohon ;11.
Sehingga setelah dicabutnya Peraturan Pemerintah nomor 72tahun 2005 tentang Desa, maka para Penyidik boleh melaksanakanPenyidikan terhadap Kepala Desa tanpa harus adanya persetujuan secaratertulis oleh Bupati/ Walikota setempat.Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 10 yangmengatakan dengan tidak adanya ijin tertulis dari Bupati Sikkamenunjukkan bukti bahwa Termohon telah melakukan tindakanpenangkapan dan penahanan yang tidak sah atas diri Pemohon, perlu kamitanggapi bahwa tindakan Termohon
bahwa sidang pemeriksaan praperadilan adalah wewenangPengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakanhukum yang dilakukan oleh penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum yangberkenaan dengan masalah sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknyapenahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau penuntutan sertatindakantindakan lain yang berkaitan penetapan tersangka, penggeledahan ataupemasukan rumah tanpa alasan yang berdasarkan undangundang serta penyitaanyang tidak
sah secara hukum;28Menimbang, bahwa fungsi pengawasan ini adalah sehubungan adanyaupaya paksa dan oleh karenanya upaya paksa yang dilakukan oleh pihakpihakdibatasi yang langsung menyentuh hakhak asasi Terdakwa;Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal77 KUHAP Jo.
Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 254/Pid.B/2015/PN.Kpn Tanggal 18 Juni 2015 — AGUS SUNARDI
33 — 15
33 — 15
Sumberpucung Kab.Malang, atau setidaktidaknya di tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadian Negeri Kepanjen,dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesiauntuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patutdiduga bahwa Dokumen Perjalanan Repubilk Indonesia itu palsu ataudipalsukan, memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidakbenar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Rebulik Indonesia bagidirinya sendiri atau orang lain, dengan cara atau
Putus : 19-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 238/Pid.Sus-LH/2016/PN.Dum Tanggal 19 Oktober 2016 — 1.PANDAPOTAN HUTASOID Alias DAPOT Bin
E.HUTASOID;
2.MANGIHUT NABABAN Alias HOMBING Bin
3.BILDON SILALAHI Bin J.SILALAHI.
(alm) NABABAN;
407 — 31
407 — 31
SILALAHI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaturut serta melakukan atau membantu terjadinyapembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutansecara tidak sah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf bUndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutansebagaimana Dakwaan Kesatu.2.
Medang Kampai Kota Dumai atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengansengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/ataupenggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
SILALAHI padawaktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, karenakelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liarPutusan Nomor 238/Pid.Sus LH/2016/PNDumHalaman 9 dari 49 Halamandan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
Dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinyapembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;Ad 1 Unsur Setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini,adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukanperbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsurunsurdari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakansebagai pelaku;Menimbang, bahwa Pasal angka 21
Yang dikehendaki olehunsur ini adanya turut serta melakukan atau membantu sedikitdikitnya harus adadua orang dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yangdilarang dan diancam dengan hukuman oleh UndangUndang.Bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah dalam melakukanpembalakan dan/atau penggunaaan kawasan hutan tersebut tanpa izin dari pejabatberwenang yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat,petunjuk
Putus : 25-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dum Tanggal 25 Oktober 2016 — Ajang Bin Hamid
49 — 12
49 — 12
Putus : 22-06-2006 — Upload : 10-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342K/PDT/2005 Tanggal 22 Juni 2006 — R. NGADINO HARDJOSISWOJO ; YAYASAN KRISTEN UNTUK KESEHATAN UMUM CABANG LAMPUNG (YKKUM)
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 26-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 624/PID.B/2014/PN Rap Tanggal 9 Desember 2014 — Pidana
- DAHRUL TANJUNG
354 — 270
354 — 270
Menyatakan terdakwa DAHRUL TANJUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;2.
Putra Lika Perkasa (PLP) Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan BatuSelatan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rantau Prapat Orang perorangan yang dengan sengaja menyuruh,mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutansecara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya perusahaan PT.
Putra Lika Perkasa (PLP) laluterdakwa Dahrul Tanjung secara tidak sah menanami tanaman kelapa sawit, tanamanpisang dan mendirikan gubuk diareal milik perusahaan, dimanaberdasarkanketerangan Rachmad Hidayat, S.Hut selaku Ahli dari Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan menerangkan bahwa lokasi penanamankelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk masuk dalam areal HTP PT.Putra Lika Perkasa (PLP), adapun titik koordinat lokasi tanah yang dikuasai terdakwaDahrul Tanjung dengan
Putra Lika Perkasa (PLP) Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan BatuSelatan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rantau Prapat Orang perorangan yang dengan sengaja menadaipembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsungatau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya perusahaan PT.
Putra Lika Perkasa (PLP) lalu terdakwaDahrul Tanjung secara tidak sah menanami tanaman kelapa sawit, tanamanpisang dan mendirikan gubuk diareal milik perusahaan, dimana berdasarkanketerangan Rachmad Hidayat, S.Hut selaku Ahli dari Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan menerangkan bahwalokasipenanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk masukdalam areal HTP PT.
sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur dari pasal ini bersifat alternatif yangberarti apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan olehperbuatan yang dilakukan terdakwa, maka unsur inipun dapat dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, dengan tidak mengesampingkan sub unsur lainnya;Menimbang, bahwa KUHP
Putus : 22-06-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1595K/PID/2007 Tanggal 22 Juni 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui ; MARSONO bin PONIJAN
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa
sah menuruthukum ;.
Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga
tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milikpara Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;.
Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286 K/PID.SUS.LH/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — ASHARI bin MUSA;
524 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
524 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diamond RayaTimber dan sekitar tahun 2003 saksi melakukan survey ke lapangan lalumenemukan Terdakwa bersama temannya yang tidak dikenal melakukankegiatan penebangan kayu secara tidak sah/tanpa izin (illegal logging) diKampung Tengah areal konsesi PTI.
sah (vide PutusanPengadilan Negeri Dumai Nomor /74/PID.SUS/2014/PN.DUMtanggal 16 Juni 2014);3) Terdakwa M.
Rasyid alias Acip telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Turut sertamenduduki kawasan hutan secara tidak sah (vide PutusanPengadilan Negeri Dumai Nomor /75/PID.SUS/2014/PN.DUMtanggal 16 Juni 2014);Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 1286 K/PID.SUS.LH/20169.
Berdasar ke 3 (tiga) putusan tersebut di atas alangkah naifnyaHakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai menyatakan Terdakwa Asharibin Musa terbukti mengerjakan dan atau menggunakan, dan ataumenduduki kawasan hutan secara tidak sah tetapi bukan merupakantindak Pidana;b. Tidak menerapkan atau) menerapkan Peraturan Hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni:1.
sah seluas 2.000 (dua ribu) Ha, seharusnyaHakim Majelis dalam memutus perkara perusakan hutan an.
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/PID.SUS/2015 Tanggal 19 Januari 2016 — WILLIAM alias ACONG
281 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAPP Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, KabupatenPelalawan atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelalawan mengerjakan dan atau menggunakan, dan ataumenduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa bermula sekira dalam tahun 2004 MULIADI CHANDRA (gespilit)yang difasilitasi ZAINUDIN (Kepala Desa Pangkalan Gondai yang menjabat saatitu) dan H.
Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenanguntuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukankegiatan di bidang kehutanan;Bahwa penguasaan hutan berada pada Negara, untuk dipertahankansebagai hutan tetap, kepemilikan dalam bentuk apapun dalam kawasanhutan adalah tidak sah, sehingga untuk melakukan kegiatan di dalamkawasan hutan diperlukan izin dari pihak yang berwenang, sehingga olehkarena areal vang dikelola dan diurus Terdakwa merupakan kawasanhutan, sehingga diwajibkan memiliki izin
Register : 25-08-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 18-10-2012
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 219/Pid.B/2012/PN.Kab.Mn Tanggal 7 September 2012 — UNTUNG BIN BANDI
47 — 16
47 — 16
Sah sebagaimana diatur dalam pasal 50 Ayat 3 huruf fjoPasal 78 ayat (5) UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, dalam surat dakwaanPrimair ;2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UNTUNG BIN BANDI denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan yang telah dijalani dan Denda Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 12 batang kayu jati
DolopoKab.Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Kab.madiun, ia terdakwa dengan sengaja telah menerima,membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasilhutan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil ataudipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Pada waktu terdakwa UNTUNG BIN BANDI sebagai kuli angkut kayu jati tebangan
tanpaseijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang membawa kayu jati tebanganpulang kerumahnya dengan cara dipanggul, kemudian dengan sengaja menyimpan kayu jatitebangan tersebut ditaruh dibelakang rumah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa denganmaksud memiliki hasil hutan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sah, kayu jati glondong sebanyak 12 batang berbagiukuran ditutupi rumput dan daundaun kering, namun sewaktu terdakwa
Menyimpan atau Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui atau Patut Diduga BerasalKawasan Hutan Yang Dipungut Secara Tidak Sah ;Ad. 1.
Sah ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwaterdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya diDusun Mantren Desa Bader Kec.
Putus : 11-01-2011 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 485/Pid.Sus/2010/PN.Psp Tanggal 11 Januari 2011 — TEDUNG SIAHAAN, AHMAD ZULPAN DAULAY Als MIDUN BIN ABDUL HAKIM DAULAY,I ELY IRWAN HARAHAP BIN DAHRIN HARAHAP
793 — 243
793 — 243
RI;Bahwa menurut SK Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982tanggal 27 Desember 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan bahwaapabila ada sertifikat hak milik tanah yang berada dalam kawasan hutanyang terbit di atas tahun 1982, maka sertifikat hak milik tanah tersebut tidakberlaku/tidak sah;Bahwa kelapa sawit tidak termasuk dalam tanaman hutan;Bahwa dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat ditanam adalah tanamanhutan seperti jati, damar, akasia, dll;Bahwa berdasarkan data yang ada pada ahli, tidak
Unsur mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasanhutan secara tidak sah.
Yang dimaksud dengan menggunakan kawasanhutan secara tidak sah adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin daripejabat yang berwenang seperti untuk wisata, pengembalaan, perkemahan ataupenggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
Sedangkanyang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan secara tidak sah adalah menguasaikawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang seperti membangun tempatpemukiman, gedung dan bangunan lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalahpejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undangundang untuk memberiizin in casu Menteri Kehutanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 3 menyatakan bahwa yangmaksud dengan *kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang
sah telah terpenuhi;Ad. 3.
Putus : 30-01-2008 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2132K/PID/2005 Tanggal 30 Januari 2008 — I PUTU GUNAWAN
29 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo Raya yang tidak dapat ditinggalkan danPengadilan Hubungan Industrial Semarang tidak memberikankesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki surat kuasa yangdianggap kurang pasti/tidak sah oleh Majelis Hakim PHI, denganmerubah/membetulkan surat kuasa tersebut memerlukan waktu, dengandemikian apa yang diminta/dikehendaki oleh Majelis belum dapatterlaksana, namun demikian bukan berarti Tergugat tidak melaksanakanperintah Majelis, akan tetapi mekanisme administrasi di PT.
Putus : 13-03-2012 — Upload : 03-07-2012
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 21/Pid.B/2012/PN.Bdw Tanggal 13 Maret 2012 — BUARMAN alias P. SURATI
48 — 15
48 — 15
SUTARTO untuk melakukan pengecekan di lapangandan ternyata benar di kawasan hutan lindung di Blok Si Bujuk di Petak 82 telahdijadikan kebun kopi oleh terdakwa secara tidak sah ;Bahwa dari keterangan sdr, SUTARTO berdasarkan laporan dari sdr.
Sukosari, KPH Bondowoso yang dikerjakansecara tidak sah hingga mencapai luas + 6 hektar ;Bahwa sekitar jam11.00 WIB saksi bersama petugas mandor Perum Perhutanimendatangi lokasi dan setelah dari lokasi saksi langsung kembali ke kantor RPHSukorejo untuk membuat LA No. 13/Skj/Sksri/Bdo/2011 tanggal 12 Nopember 2011 ;Bahwa tanah kawasan hutan yang dijadikan kebun kopi oleh terdakwa adalah milikNegara yang pengelolaannya dibawah penguasaan Perum Perhutani ;Bahwa dalam pasal 78 ayat (2) Jo.
Menyatakan terdakwa BUARMAN alias P.SURATIT bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasanhutan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2)Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalamdakwaan Primair ;.
(sembilan juta rupiah ) ; Bahwa sesuai dengan UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutanyang diperbolehkan atau dapat dikerjakan oleh warga masyarakat atas ijin pejabat yangberwenang hanya untuk kawasan hutan produksi sedangkan untuk hutan lindung samasekali tidak dapat dibenarkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelisunsur menggunakan kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pertimbangan di atas terbukti
Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI No. 41 Tahun1999 serta peraturanperaturan lain yang berkaitan ;MENGADILI:14 Menyatakan terdakwa BUARMAN alias Pak SURATI tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengerjakan kawasan hutansecara tidak sah ;Menjatuhkan pidana.............. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUARMAN alias Pak SURATI oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan serta Denda sebesar sebesarRp.2.000.000.
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116K/TUN/2004 Tanggal 6 Oktober 2006 — Perseroan Terbatas (PT) Tanjung Mahligai Abadi ; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak
sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa
Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milikpara Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulsebagai akibat perkara ini ;8.
Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 16-12-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2051K/PID.SUS/2008 Tanggal 16 Desember 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR vs. SURYA HANANTO als. ANTO bin SUGENG
BUDI HARTONO
320 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Lbp Tanggal 26 Juli 2021 — . Nama lengkap : Amri Prasetia
2. Tempat lahir : Petumbukan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun lll desa petumbukan kec galang kab, Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bongkar Muat
183 — 80
183 — 80
Menyatakan Terdakwa Amri Prasetia tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah yang memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Menyatakan Terdakwa AMRI PRASETIA, bersalah melakukan tindakpidana Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasilperkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.2. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa AMRI PRASETIA dengan pidanapenjara selama : 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwaberada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetapditahan.3.
Secara tidak sah yang memanen dan / atau memunguthasil perkebunan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1. UnsurSetiap orang ;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata setiap orang adalah sama denganterminologi kata barang siapa.
Unsur Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasilperkebunan ;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.
Menyatakan Terdakwa Amri Prasetia tersebut diatas terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah yangmemanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKedua ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.