Muara Enim atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja melakukan kekerasanatau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Desi Ratna SariBinti Sodiman, yang masih berusia 15 (lima belas) tahun melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua,wall, orangorang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,atau

Anak, dankedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian yang dimaksuddengan persetubuhan, namun pengertian persetubuhan berdasarkanpenjelasan didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana ialah peraduan antarakemaluan lakilaki dan perempuan yang biasanya dijalankan untukmendapatkan anak, jadi kKemaluan lakilaki harus masuk kedalam kemaluanperempuan sehingga menggeluarkan air mani;Menimbang

Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersamasama;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidakmemberikan pengertian yang dimaksud dengan dilakukan oleh lebih dari satuorang secara bersamasama, namun pengertian dilakukan oleh lebih dari satuorang secara bersamasama tersebut diartikan bahwa pelaku yang melakukanancaman kekerasan memaksa anak melakukan

atas dandikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi,koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat serta menimbulkanefek jera kepada pelaku, dengan dilandasi rasa keyakinan Majelis Hakimberpendapat putusan di bawah ini telah cukup mendekati rasa keadilan baikbagi korban maupun terhadap diri terdakwa;Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Surat Edaran MahkamagAgurng RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UndangUndang R.I Nomor 17Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak JoPasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama.2.

anak Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHP dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP.Atau:Kedua:Bahwa ia terdakwa Terdakwapada hari dan tanggal yang tidak diingat lagipada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 atau setidaktidaknya pada tahun2013 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan YusufLancap Rt.07 Kel.

Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal65 Ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umumtelah menghadirkan saksisaksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :1.Keterangan Saksi Saksi korban 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan ayah tiri Saksi.

Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UndangUndang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.INo. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 65 Ayat (1)KUHP Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UndangUndang R.I Nomor 17 Tahun 2016Tentang Penetapan PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keduaatas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHP dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa

oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif maka MajelisHakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dengan perbuatanterdakwa Pertama Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UndangUndang R.I Nomor 17Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :Halaman

Anak;AtauKeduaBahwa terdakwa Lasimin Bin Misran yang merupakan Paman dari anakkorban Niki Mailita Lourika Binti Hasanudin, pada Hari Selasa tanggal 22 Mei2018 sekitar Pukul 23.45 Wib, pada Hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitarPukul 24.00 Wib, dan pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar Pukul01.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampaidengan Desember tahun 2018 bertempat di Kp.

Anak;AtauKetigaBahwa terdakwa Lasimin Bin Misran yang merupakan Paman dari anakkorban Niki Mailita Lourika Binti Hasanudin, pada Hari Selasa tanggal 22 Mei2018 sekitar Pukul 23.45 Wib, pada Hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitarPukul 24.00 Wib, dan pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar Pukul01.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampaidengan Desember tahun 2018 bertempat di Kp.

Anak;Membaca, surat Tuntutan Pidana penuntut Umum Kejaksaan NegeriAceh Tengah tanggal 16 = # Mei 2019, NO.reg.perkara:PDM45/Euh.2/TAKNG/05/2018., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.

Anak.2.

Anak menjadi Undangundang jo UU No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal13 Juni 2019,Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tkn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut

RIJANI Alias AHMAD Bin DARKASI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Alternatif PertamaPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Anak yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Anak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karenasemua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke1 (pertama);Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukanalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat

membebaskan atau melepaskanatau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwaharuslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harusdijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa didalam Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang perlindungan anak selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara,Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarannya akan ditentukan didalamamar putusan

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa Wahyu Pratama alias Selot bin Haryantoterbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanamelakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 76 c jo pasal 80 ayat (1) (1) UndangUndang RI No. 35tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu;2.

Anak,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikutan kepadanya;1.

hari;Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap DefaFebrian Akbar berumur 15 tahun dan saksi Muhammad Nuryoga Sholikinberumur 14 (empat belas) tahun bersamasama dengan temannya bernamaHeri alias Kok dan Solikin alias Kalil, dengan demikian unsur ke 2 ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari pasal 76 C jopasal 80 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan

Anak telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Trk14alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa

perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal pasal 76 C jo pasal 80 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhandengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2)UndangUndang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keduaatas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadiUndangundang;2.

Anak menjadi UndangUndang.AtauKEDUABahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Rabu dan tanggal 12Desember 2018 atau setidaktidaknya pada Bulan Desember tahun 2018bertempat di tempat Kosan no. 2 jalan A.

Anak menjadi UndangUndang;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah menghadirkan saksisaksi dan telah memberikan keterangan sebagaiberikut:1.

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penggantiUU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan olehPenasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri dalam persidangan dalam hal iniMajelis Hakim berpendapat bahwa

anak jo.

Anak jo.

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak jo.

UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perubahan UU RINomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang2.

Pada waktu terdakwa melakukan kejadiantersebut, saksi VIII berumur 8 tahun;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;Membaca, Surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM48/Eku.2/L.PKAM/06/2019, tanggal 14 Agustus 2019, yang menyatakan paraTerdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2019/PT MDNbersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak untuk melakukanPencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaanmelanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang PerubahanAtas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidanapenjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi dengan masa penahananyang

pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak adaalasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap beradadalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatunkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkaraini:Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2019/PT MDNMENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 September2019, Nomor 1400/Pid.Sus/2019/PN Lop Lbp sekedar mengenaipemidanaan yang. dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarselengkapnya sebagai

tanggal 22September 2014 yang dimintakan banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapatsebagai berikut : Menimbang bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaromenyatakan bahwa Terdakwa Ilyas pgl.llyas bin Saha Malin Babayang, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatanCabul ssebagaimana dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak ; Menimbang, bahwa tentang pertimbanganserta amar putusan diatas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagaiberikut; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaansebagai berikut : Kesatu, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002,tentang Perlindungan Anak, atau ; Kedua, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ; Ketiga, melanggar ketentuan Pasal

82 Undangundang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Menimbang, bahwa dakwaan diatas disusunsecara alternative, dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan TinggiPadang akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan pasal 81ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Menimbang, bahwaketentuan pasal 81 ayat(1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,mengandung unsurunsur pokok sebagai

Anak, masih tergolong Anak ; Menimbang, bahwa saksi korban SuciRahayu menerangkan bahwa saat peristiwa terjadi, Terdakwa mengajak saksi bersetubuh, tapi saksimenolak, namun Terdakwa menarik tangan saksi Kedalam kamar anak Terdakwa bernama Ibel, dan saksiberusaha berontak sambil mencakar wajah Terdakwa, dan sesampai didalam kamar Ibel, saksididorong,lalu Terdakwa membuka kain sarung serta celana trainingnya,kemudian baju, rok dan celanadalam saksi dibuka oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa menurut saksi

Anak, sertaperaturanperundangan lainnya yang berkaitan ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 408/PID.B/2014/PN.PDGtanggal25 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;e Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

. : Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang; Atau : Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

PerubahanHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN MadKedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakimdengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RINo.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

telah terbukti dengan sengajamembujuk anak korban Anak Korban untuk melakukan persetubuhandengannya, maka unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat,Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan PersetubuhanDengannya Atau Dengan Orang Lain, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak menjadi UndangUndang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan olehPenuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwadan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam halhal yang meringankan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalahbukanlah