Menetapkan barang bukti berupa : 1) Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.2) Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/999-06.1/-/2009 tanggal 15 April 2009.3) Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran).4) Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005.5) Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOANADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.b. Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOANADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.c. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906. 1//2009 tanggal 15 April 2009.halaman 2putusan perkara tipikornomor 123/pid.sustpk/2015/pn mdnd. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, Ringkasan Kontrak, BAPembayaran).e.

Berita acara prestasi pekerjaan Nomor: 050/1.1.5.c/PKPNUSSP/2009 tanggal 19 Juni 2009;2. Berita acara prestasi pekerjaan Nomor: 050/1.1.5.e/PKPNUSSP/2009 tanggal 13 Juli 2009;3.

Berita acara prestasi pekerjaan Nomor.: 050/1.1.5.c/PKPNUSSP/2009 tanggal 19 Juni 2009;2. Berita acara prestasi pekerjaan Nomor: 050/1.1.5.e/PKPNUSSP/2009 tanggal 13 Juli 2009;3.

.c/PKPNUSSP/2009 tanggal 19 Juni 2009;2) Berita acara prestasi pekerjaan Nomor: 050/1.1.5.e/PKPNUSSP/2009 tanggal 13 Juli 2009;3) Berita acara prestasi pekerjaan Nomor: 050/1.1.5.i/PKPNUSSP/2009 tanggal 13 Juli 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek NUSSP Loan ADB2072/2073 (SF)INO tahun anggaran 2009 pekerjaan pembuatan jalan setapak beton dijalan SMANegeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Dalam Kota Tanjung Balai, telahdinyatakan selesai 100%

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton diJalan SMA N 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir KecamatanTeluk Nibung dilaksanakan oleh Faisal Fahmi selaku ketua BKMPematang Pasir yang berwenang dalam hak bertindak untuk dan atasnama KSM mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaannomor :050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei2009.

No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PTMdn22nama KSM mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaannomor :050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei2009.

Bahwa setelah pembayaran tahap , pihak pelaksana meminta danakepada LPM untuk membeli bahanbahan selanjutnya Faisal Fahmi, SPmengajukan permintaan pembayaran 30 % dari nilai kontrak sesuaikemajuan pekerjaan kepada terdakwa, sesuai isi Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayarantahap II sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaanHalaman 25 dari 37 Hal.Put.

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009;b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009tanggal 15 April 2009;c. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB,Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran);d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005;e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2;f.

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009 tanggal15 April 2009..

tindakpidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor123/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa Faisal Fahmi, SP selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat/LPM Pematang Pasir pada program NUSSP (Neighborhood Upgrading And ShelterSector Project) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan SuratPerjanjian Pemberian Pekerjaan Nomor : 050/1.1.5

Bahwa selanjutnya, untuk pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan SetapakBeton di Jalan SMAN 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir KecamatanTeluk Nibung tanpa proses pelelangan secara umum,tanpa melakukan kajianSurat Perjanjian Pemberian Pekerjaan nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOANADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009., Suhardi selaku Kasatker/KPA/KPBmenunjuk langsung terdakwa Faisal Fahmi, SP selaku ketua BKM PematangPasir.

Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No.050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009 yangditandatangani oleh Suhardi Selaku Kasatker NUSSP Kota Tanjung Balai danterdakwa Faisal Fahmi, SP Selaku Koordinator BKM Lembaga PemberdayaanMasyarakat, untuk pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton diJalan SMAN 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan TelukNibung Kota Tanjung Balai, dengan nilai sebesar Rp. 274.915.000,00 (duaratus tujuh puluh empatjuta

Bahwa terdakwa diangkat selaku Ketua BKM/LPM bertugas untukmelaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009tanggal 18 Mei 2009 : NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA TOTALSATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 TENAGA KERJA Tukang 373.00 HOK 42,000.00 15,666,000.00 Kepala Tukang 37.00 HOK 51,300.00 1,898, 100.00 Pekerja 2,306.00 HOK 31,500.00 74,214,000.00 Mandor 101.00 HOK 36,800.00 3,716,800.00JUMLAH 95,494,900.00(Sembilan puluh lima

Menyatakan barang bukti berupa :a.Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009tanggal 15 April 2009.Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, RingkasanKontrak, BA Pembayaran).Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per63/PB/2005

Cipta Sanita Mandiri selakuPelaksana Proyek Oversight Consultant (OC) Neigborhood Upgrading andShelter Sector Project (NUSSP) Region VII (Sumatera 1) dengan FasilitatorKelurahan senior /City Coordinator adalah Syahrial, ST.Bahwa kegiatan program NUSSP tahun anggaran 2009, salah satukegiatannya yaitu pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMAN 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung,dimana anggarannya berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Pekerjaan No.050/1.1.5/PSPNUSSP

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton diJalan SMA N 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir KecamatanTeluk Nibung dilaksanakan oleh Faisal Fahmi selaku ketua BKMPematang Pasir yang berwenang dalam hak bertindak untuk dan atasnama KSM mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaannomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei2009.

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009tanggal 15 April 2009.. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, RingkasanKontrak, BA Pembayaran).. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005..

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009;b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009tanggal 15 April 2009;c. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, RingkasanKontrak, BA Pembayaran);d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005;e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2;f.

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009;b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009tanggal 15 April 2009;c. Asli Dokumen pencarian dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, RingkasanKontrak, BA Pembayaran);d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005;e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2;f.

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009;b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/999-06.1/-/2009 tanggal 15 April 2009;c. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran);d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005;e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2;f.

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei2009.b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009 tanggal 15 April 2009.c. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB,Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran).d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005.e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2.f.

Bahwa saksi selaku Ketua BKM/LPM telah menandatangani SP3 nomor :050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009bersama Ka.Satker (sdr. Suhardi, ST) yang mana dari penandatanganantersebut saksi bertugas untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimanatertuang dalam kontrak sampai diserah terimakan kepada pihak Pertama(Ka.Satker).41Bahwa saksi mengenal terdakwa SUHARDI, ST dalam hal pekerjaanpembuatan jalan setapak SMAN WV link.

Satker adalah saudara Suhardi, ST.Bahwa Untuk bendahara APBD saudara Anwar Ruzi, S.sos dan bendaharaLOAN saudara Rasmi Wahyudi.Bahwa LCO saudara Ir.Abdul Aziz, MM., Korkot Syahrial, ST.Bahwa Nomor kontrak : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009tanggal 18 Mei 2009.Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme pelaksanaan kegiatan PembuatanJalan Setapak beton di Jl. SMAN 4 Ik. V Kel.

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009;b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009 tanggal 15 April 2009;C. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB,Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran);d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005;e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2;f.

Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009;b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/99906.1//2009tanggal 15 April 2009;c. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, RingkasanKontrak, BA Pembayaran);d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005;e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2;f.

1.1.5. Fitriyah Abbad binti Ghozzy Abbad.

1.1.6 .Feriyah binti Ghozzy Abbad

2.2. Chonsak Abbad binti Abbad;

2.3. Zakiyah Abbad binti Abbad

2.4. Lutfi Abbad, SH. bin Abbad.

2.5. Drs. H.

XXX.1.1.5. XXX.1.1.6. XXX.1.2 XXX;1.3 XXX (telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2011 karenasakit) semasa hidupnya menikah dengan XXX (telah meninggal duniapada tanggal 19 Juni 2005 karena sakit) sebagaimana kutipan aktenikah No. 305/96/1964 yang dikeluarkan oleh KUA Tuban. Dimanadalam perkawinan ini telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :1.3.1. XXX ( Pemohon 1)1.3.2. XXX ( Pemohon Il)1.3.3. XXX ( Pemohon III)1.3.4.

XXX.1.1.5. XXX.cll as Gh XXX.3.2 XXX maka kedudukannya digantikan oleh XXX (duda) dan 4(empat) orang anak yaitu :1.2.1. XXX (anak Perempuan )1.2.2. XXX ( anak perempuan)1.2.3. XXX (anak lakilaki)1.2.4. XXX (anak lakilaki)3.3. XXX maka kedudukannya digantikan oleh XXX (janda) dan 4(empat) orang anak yaitu :3.3.1 XXX (anak laki laki)3.3.2 XXX ( anak perempuan)3.3.3 XXX ( anak perempuan)3.3.4 XXX ( anak lakilaki)4.

XXX.1.1.5. XXX.1.1.6 .XXX2.2. XXX;2.3. XXX2.4. XXX.2.5. XXX;3. Menetapkan XXX telah meninggal dunia tanggal 27 Mei 2011 denganmeninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu :3.1. XXX ( Pemohon ),3.2 XXX (Pemohon Ih),3.3. XXX ( Pemohon Ill),3.4. XXX (Pemohon IV);4. Menetapkan XXX meninggal pada 19 Mei 2013,dengan meninggalkanahli waris :4.1. XXX (isteri);4.2.:XXX (Pemohon V);4.3. XXX (Pemohon VI) ;4.4. XXX ( Pemohon VII);4.5. XXX (Pemohon VIII);5.

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi berwarna kuning BN 4233 BK;- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi berwarna kuning BN 4233 BK a/n Jaura Nomor 0073235/BB/2012;- 13 (tiga belas) lembar bukti penerimaan material pos 1.1.5 Jangkang dari tanggal 2 September 2014 sampai dengan 25 September 2014 dari tambang TNS 1.17 Air Jangkang warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa SARJONO ALS NONO JURUNG BIN ARAZAK.

- 28 (dua puluh delapan) lembar bukti penerimaan material pos 1.1.5 Jangkang dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014 dari tambang TNS 1.17 Air Jangkang warna merah muda;Dikembalikan kepada PT. Timah.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

lima puluh empat) karung yang berisikan mineral dengan berattotal 15.193Kg (lima belas ribu seratus sembilan tiga kilogram) dengan rincian217 (dua ratus tujuh belas) karung berisi Elminit dan 137 (seratus tiga puluhtujuh karung) karung berisi pasir timah;Dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi berwarna kuning BN4233BK;e 1 (satu) lembar STNK mobil Truk mitsubishi berwarna kuning BN4233BK a/nJaura nomor 0073235/BB/2012;e 13 (tiga belas) lembar bukti penerimaan material pos 1.1.5

Jangkang daritanggal 2 September 2014 sampai dengan 25 September 2014 dari tambangTNS1.17 Air Jangkang warna putih.Dikembalikan kepada terdakwa Sarjono alias Nono Jurung bin Razak;e 28 (dua puluh delapan) lembar bukti penerimaan material pos 1.1.5 Jangkangdari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014 dari tambangTNS1.17 Air Jangkang warna merah muda;Dikembalikan kepada PT.Timah;4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

satu kilogram);354 (tiga ratus lima puluh empat) karung yang berisikan mineral denganberat total 15.193Kg (lima belas ribu seratus sembilan tiga kilogram)dengan rincian 217 (dua ratus tujuh belas) karung berisi Elminit dan 137(seratus tiga puluh tujuh karung) karung berisi pasir timah;1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi berwarna kuning BN4233BK;1 (satu) lembar STNK mobil Truk mitsubishi berwarna kuning BN4233BKa/n Jaura nomor 0073235/BB/2012;13 (tiga belas) lembar bukti penerimaan material pos 1.1.5

(seratus tiga puluhtujuh karung) karung berisi pasir timah Adalah pasir timah yang dihasilkan terdakwatanpa memiliki izin untuk menampung ditempat lainnya dalam rentang waktu padafakta hukum diatas yang benilai ekonomis maka barang bukti ini haruslah Dirampasuntuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi berwarna kuningBN4233BK dan 1 (satu) lembar STNK mobil Truk mitsubishi berwarna kuningBN4233BK a/n Jaura nomor 0073235/BB/2012, 13 (tiga belas) lembar buktipenerimaan material pos 1.1.5

Jangkang dari tanggal 2 September 2014 sampai dengan25 September 2014 dari tambang TNS1.17 Air Jangkang warna putih akandikembalikan kepada terdakwa Sarjono alias Nono Jurung bin Razak, selanjutnya 28(dua puluh delapan) lembar bukti penerimaan material pos 1.1.5 Jangkang dari tanggal1 Oktober 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014 dari tambang TNS1.17 Air Jangkangwarna merah muda dikembalikan kepada PT.Timah;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perludipertimbangkan terlebih

Pasal 49 hurup (a) serta Penjelasannya angka20 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolutNomor Perkara : OO01halaman 7 dari 12 halamanPengadilan Agama untuk memeriksanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Nomor : 6 Tahun 1983 TentangPenyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A.1.1.5

Sejak diserahkan hinggasekarang, anak tersebut dalam kehidupan sehariharinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II penjelasan pasal 49 angka 20 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan surat Edaran MahkamahAgung Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. tersebut, Oleh karena itu, Majelisberpendapat bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa,mengadili, dan memutus

para Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 hurup (a) serta Penjelasannya angka20 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama untuk memeriksanya ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Nomor : 6 Tahun 1983 TentangPenyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A.1.1.5

Pemohon II setelah anak dilahirkan pada tanggal 10 Juni 2012.Sejak diserahkan hingga sekarang, anak tersebut dalam kehidupan sehariharinyaNomor Perkara : 0063/Pdt.P/2013/PA.Pbghalaman 6 dari 10 halamanmengikuti tempat tinggal/tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II makaberdasarkan penjelasan pasal 49 angka 20 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Peradilan Agama, dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 padahuruf A. 1.1.5

penjelasan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) sertaPenjelasannya angka 20 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubahyang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama untuk memeriksanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 6 Tahun1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 padaangka IV.2 pada huruf A. 1.1.5

. disebutkan dalam hal menerima, kKemudianmemeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/ Pengangkatan anakantar WNI dialamatkan kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama)yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akandiangkat;Menimbang bahwa penjelasan pasal 49 angka 20 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan surat EdaranMahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SuratEdaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5.tersebut,

berdasarkan Pasal 49 huruf (a) serta Penjelasannyaangka 20 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua denganUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaperkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untukmemeriksanya dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor : 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5

Sehingga hal tersebuttelah sesuai dengan penjelasan pasal 49 angka 20 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan surat Edaran Mahkamah AgungNomor : 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. tersebut.

)untuk mengajukan permohonan tersebut;Kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga.Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkanpenjelasan pasal 49 angka 20 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalahmenyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Nomor : 6 Tahun 1983 TentangPenyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A.1.1.5

anak tersebut dalam kehidupan sehariharinyamengikuti tempat tinggal/tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yangmerawat, mendidik dan memeliharanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti suratsurat dan keterangan saksisaksi,Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 49angka 20 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan suratEdaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SuratEdaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5

untukmengajukan permohonan tersebut;Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkanPenjelasan Pasal 49 angka 20 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5

Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. tersebut, olehkarena itu Majelis berpendapat, bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinciberwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohonmengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3 menyatakan, bahwa

Putusan No.0236/Pdt.P/2016/PA.Pbg.Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaperkara inimenjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksan ya;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Nomor : 6 Tahun 1983Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 1979 pada angka IV.2pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa danmengadili permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar WNI.dialamatkan

Sejak diserahkan hingga sekarang, anak tersebut dalam kehidupansehariharinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman Pemohon danPemohon Il, Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan suratEdaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang PenyempurnaanSurat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5.tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Purbalinggaberwenang untuk memeriksa, mengadili, dan

hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan tersebut;Kewenangan Pengadilan Agama Demak;Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkanPenjelasan Pasal 49 angka 20 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah menyelesaikanpermohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 6 Tahun 1983 TentangPenyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A.1.1.5

sekarang anak tersebut sudah dalam asuhan Pemohon sejak lahir; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9dan P.10 serta keterangan saksisaksi tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohontelah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 angka 20 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SuratEdaran Nomor: 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5

1 dari 18Penetapan No. 083/Pdt.P/2014/PA.Pbgtingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang penetapan asalusul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Nomor : 6 Tahun 1983Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 padahuruf A. 1.1.5. dapat dipahami dalam hal menerima, kemudian memeriksa danmengadili permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar WNI. dialamatkankepada Pengadilan Agama

kediaman mengikuti tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di KabupatenPurbalingga yang merawat, mendidik dan memeliharanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti suratsurat dan keterangan saksisaksiyang dihadirkan para Pemohon, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telahmemenuhi ketentuan penjelasan Pasal 49 angka 20 Undangundang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Peradilan Agama, dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 padaangka IV.2 pada huruf A. 1.1.5

Lasmi (Meninggal dunia)1.1.5. JUHAIRIYA (PENGGUGAT 1)1.1.6. ANI1.1.7. ROKAIYAH1.1.8. SIT AISYAH1.1.9. NUR HASAN (MENINGGAL DUNIA)1.2. JUMAIYA (MENINGGAL DUNIA)2. Suamikedua bernama: P. BUNALAM (TIDAK MEMPUNYAIKETURUNAN)4. Bahwa tahun 1970 almarhumah BEORIJAH DIJAH telah meninggal dunia,setelah 7 hari dari kematiannya, MORIDI selaku anaknya dari almarhummahdipaksa keluar dari rumah tempat tinggalnya oleh keluarga P.

Lasmi (Meninggal dunia)1.1.5. JUHAIRIYA (PENGGUGAT 1)1.1.6. ANI1.1.7. ROKAIYAH1.1.8. SITI AISYAH1.1.9. NUR HASAN (MENINGGAL DUNIA)1.2. JUMAIYA (MENINGGAL DUNIA)Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jmr2. Suami kedua bernama P. BUNALAM (TIDAK MEMPUNYAIKETURUNAN);3. Bahwa tahun 1970 BEORIJAH DIJAH meninggal dunia, setelah 7 hari darikematiannya, MORIDI dipaksa keluar dari rumah oleh keluarga P.BUNALAM, lalu tanah dan rumah diambil alih oleh keluarga P. BUNALAM.

penjelasan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) sertaPenjelasannya angka 20 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubahyang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama untuk memeriksanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 6 Tahun1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 padaangka IV.2 pada huruf A. 1.1.5

. disebutkan dalam hal menerima, kKemudianmemeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/ Pengangkatan anakantar WNI dialamatkan kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama)yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akandiangkat;Menimbang bahwa penjelasan pasal 49 angka 20 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan surat EdaranMahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SuratEdaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5.tersebut,

penjelasan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) sertaPenjelasannya angka 20 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubahyang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama untuk memeriksanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 6 Tahun1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 padaangka IV.2 pada huruf A. 1.1.5

. disebutkan dalam hal menerima, kKemudianmemeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/ Pengangkatan anakantar WNI dialamatkan kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama)yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akandiangkat;Menimbang bahwa penjelasan pasal 49 angka 20 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan surat EdaranMahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SuratEdaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5.tersebut,

BAP yang menyatakan bahwapenyebab kebakaran yang terjadi merupakan resiko yang dikecualikan dalamPolis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang terdapat dalam Bab IlPengecualian artikel 1.1.5.Bahwa melalui surat No. 234/BIMA/SP/XI/13 tanggal 6 November 2013,Penggugat menyampaikan halhal sebagai berikut :a.

No.Polis PL.12118212C.0029 atas 5 unit mesin Hydraulic Rod Pumpingdengan nilai pertanggungan Rp. 3.750.000.000..2) Adapun kelima unit mesin terbakar pada tanggal 13 Agustus 2012 dimanamenurut hasil penyelidikan pihak Kepolisian disebabkan karena adanyapuntung api rokok yang dibuang oleh supir mobil yang sedang parkir diseputaran gudang yang menyebabkan api dan menjalar melalui rumputyang kering ke arah gudang tersebut.3) Polis Standard Asuransi kebakaran Indonesia pada Bab II Pengecualianartikel 1.1.5

BAP yang menyatakan bahwapenyebab kebakaran yang terjadi merupakan resiko yang dikecualikan dalamPolis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang terdapat dalam Bab IlPengecualian artikel 1.1.5, dengan membatalkan atau menolak pencairanklaim asuransi merupakan perbuatan yang bertentangan dengankewajiban Tergugat serta melanggar hak subyektif Penggugat dan telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat, perbuatan mana adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugatsebagaimana diatur dalam

akan menutup berkas klaim tersebut ;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah didukung olehTurut Tergugat, sedangkan Tergugat membantah gugatan Penggugat denganalasan bahwa penyebab kebakaran yang terjadi merupakan resiko yangdikecualikan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang terdapatdalam Bab Il Pengecualian artikel 1.1.5, selain itu.

Bahtera Arung Persada menyatakan bahwa penyebab kebakaran yang terjadimerupakan resiko yang dikecualikan dalam Polis Standar Asuransi KebakaranIndonesia yang terdapat dalam Bab II Pengecualian artikel 1.1.5 ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat, bahwa independent loss adjuster yang ditugaskan oleh Tergugat untukmenilai klaim asuransi yang diajukan oleh Turut Tergugat berasal dari PT.