., Materai :Rp 6.000, Redaksi :Rp 10.000Jumlah : Rp. 1.117.500,(Satu juta seratus tujuh belas ribu lima ratusrupiah);Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 27/Pdt.G/PN BktHalaman 5 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 27/Pdt.G/PN Bkt

M E N G A D I L I :

1. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki legal standing;

1. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.117.500,- (Satu juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlan Rp 1.117.500, (satu jutaseratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, olehkami, Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H.dan Hario Purwo Hantoro, S.H.

Biaya Sumpah Rp 40.000, Materai : Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 10.000, (+)Rp 1.117.500,(satu juta seratus tujuh belas ribu limaratus rupiah)Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SdwHalaman 15 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sdw

, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dengan masa jabatan selama 10(sepuluh) tahun ;Menimbang, bahwa sebagai Kepala Desa Belung, kepada Penggugat telahdiberikan haknya dari Desa Belung yakni menggarap tanah ganjaran sebanyak 2 (dua)bidang yang masingmasing seluas 7.500 m2 dan 6.150 m2 ;Menimbang, bahwa selain mengerjakan dua bidang tanah ganjaran tersebut diatas, Penggugat sebagai Kepala Desa Belung juga menerima bantuan keuanganpenghasilan tetap dari Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp. 1.117.500

tertulis didalam Rekonvensi;4 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di dalam pokok perkara/konvensi, maka:a Tergugat Rekonvensi membayar THR tahun 2012 kepada para PenggugatRekonvensi sebesar gaji sebulan masingmasing Para Tergugat sebagai berikut:No INANA BAGIAN STATUS GAJI PER THRKARY AW BULANAAN N1 SGROSG PRODUKSI 4 TETAP 1.625.000, 1.625.000,00UTOMO 00 Hal. 17 dari 23 hal.Put.Nomor 481 K/Pdt.SusPHI/201318 2 ommo12 QUALITY TETAP 1.123.500, 1.123.500,00YUNIATI CONTROL 00PURWANI3 omsD03 MATERIAL TETAP 1.117.500

Putusan No. 2500 K/PID.SUS/2015Kemasyarakatan 2.940.700, 1.117.500,JUMLAH Rp. Rp. Rp.143.946.000, 86.009.300, 57.936.700, Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Baung telah mencairkanseluruh dana ADD Desa Sungai Baung Tahun 2010 dengan caramengajukan permintaan pencairan kepada Bupati sarolangun Cq.

Rp.Kemasyarakatan 2.940.700, 1.117.500,JUMLAH Rp. Rp. Rp.143.946.000, 86.009.300, 57.936.700, Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Baung telah mencairkanseluruh dana ADD Desa Sungai Baung Tahun 2010 dengan caramengajukan permintaan pencairan kepada Bupati sarolangun Cq.

Tunjangan Khusus PPhDari anggaran sebesar Rp.321.242.767,(tiga ratus dua puluh satu juta duaratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yangsebesar Rp.202.822.500,(dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh duaribu lima ratus rupiah) dibayarkan sebagai penghasilan tetap perbulankepada seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yangpenuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagaiberikut := Ketua : lorg x 8bln x Rp 1.117.500, =Rp 8.940.000, Wkl Ketua

Ketua : lorg x 8bln x Rp 1.117.500, =Rp 8.940.000, Wkl Ketua : 3org x 8 bln x @Rp 990.000, =Rp 23.760.000, Anggota : 41 orgx 8 bln x @Rp 502.500, =Rp 164.820.000,Jumlah =Rp 197.520.000,2 Ketua : lorg x 1bln x Rp 877.500, =Rp 877.500, Wkl Ketua : 1org x 1 bln x @Rp 750.000, =Rp 750.000,7 Anggota : 14 orgx 1 bln x @Rp 262.500, =Rp 3.675.000,Jumlah =Rp 5.302.500,Pengeluaran tersebut dibayarkan kepada seluruh anggota DPRD KabupatenGunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannyadilakukan

Fraksi adalah sebagaiberikut :1Tunjangan Khusus PPhDari anggaran sebesar Rp.321.242.767,(tiga ratus dua puluh satu juta duaratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yangsebesar Rp.202.822.500,(dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh duaribu lima ratus rupiah) dibayarkan sebagai penghasilan tetap perbulankepada seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yangpenuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagaiberikut :Ketua : lorg x 8 bIn x Rp 1.117.500

Fraksi adalah sebagaiberikut :1Tunjangan Khusus PPhDari anggaran sebesar Rp.321.242.767,(tiga ratus dua puluh satu juta duaratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yangsebesar Rp.202.822.500,(dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh duaribu lima ratus rupiah) dibayarkan sebagai penghasilan tetap perbulankepada seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33 orang yangpenuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dengan rincian sebagaiberikut :Ketua : lorg x 8 bln x Rp 1.117.500

Tunjangan Khusus PPhDari anggaran sebesar Rp.321.242.767,(tiga ratus dua puluh satu jutadua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah),yang sebesar Rp.202.822.500,(dua ratus dua juta delapan ratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayarkan sebagai penghasilan tetapperbulan kepada seluruh anggota DPRD (termasuk diantaranya 33orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) denganrincian sebagai berikut : Ketua: 1org x 8 bIn x Rp 1.117.500, =Rp 8.940.000, WklI Ketua

No. 2074 K/Pid.Sus/2014penghasilan tetap perbulan kepada seluruh anggota DPRD (termasukdiantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkaraterpisah) dengan rincian sebagai berikut : Ketua: 1org x 8 bIn x Rp 1.117.500, =Rp 8.940.000, WklI Ketua : 3 org x 8 bIn x @Rp 990.000, =Rp 23.760.000, Anggota : 41 org x 8 bin x @Rp 502.500, =Rp 164.820.000,Jumlah =Rp 197.520.000, Ketua: 1org x 1 bIn x Rp 877.500, =Rp 877.500, WklI Ketua: 1 org x 1 bIn x @Rp 750.000, =Rp 750.000, Anggota: 14 org x

Rp.Kemasyarakatan 2.940.700, 1.117.500,JUMLAH Rp. Rp. Rp.143.946.000, 86.009.300, 57.936.700, Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Baung telah mencairkanseluruh dana ADD Desa Sungai Baung Tahun 2010 dengan caramengajukan permintaan pencairan kepada Bupati sarolangun Cq.

Rp. 5.166.000,Prasarana Umum 11.066.800, Bantuan Rehap Rumah Miskin Rp. 8.116.400, Rp. 5.581.00, Rp. 2.635.400, Program Kelembagaan Insentif PKK Rp. 4.058.200, Rp. 2.500.000, Rp. 1.558.200, Insentif ADD Rp. 4.058.200, Rp. 2.810.800, Rp. 1.247.400, Peningkatan SDM Rp. 6.000.000, Rp. 6.000.000, Halaman 19 dari 135 hal Putusan No.03/PID/SusTPK/2015/PN.Jmb Program Pemuda dan Rp. 4.058.200, Rp. 2.940.700, Rp. 1.117.500,KemasyarakatanJUMLAH Rp. Rp. Rp.143.946.000, (86.009.300, 57.936.700.

2010 Tahap guna biaya program bantuan pemudauang sebesar Rp. 2.860.700, (Dua juta delapan ratus enam puluh ributujuh ratus rupiah) tersebut serta Saksi tidak pernah menerima uang dariBendahara ADD sebesar Rp. 2.860.700, (Dua juta delapan ratus enampuluh ribu tujuh ratus rupiah), untuk pembayaran pembelian alatalat olahraga.Halaman 70 dari 135 hal Putusan No.03/PID/SusTPK/2015/PN.JmbBahwa saksi tidak pernah menerima dan membelanjakan pembelian alatalat olah raga pada program kepemudaan sebesar Rp. 1.117.500

Rp.Kemasyarakatan 4.058.200, 2.940.700. 1.117.500,JUMLAH Rp. Rp. Rp.143.946.000, 86.009.300, 57.936.700, Halaman 9 dari 136 hal Putusan No.04/PID/SusTPK/2015/PN.Jmb Bahwa dana ADD Sungai Baung tahun 2010 telah dicairkan seluruhnyayang mana pencairannya dilakukan dengan cara mengajukan permintaanpencairan kepada Bupati Sarolangun Cq. Kepala DPPKAD Kab.

Halaman 20 dari 136 hal Putusan No.04/PID/SusTPK/2015/PN.Jmb 2.635.400, Program Kelembagaan Insentif PKK Rp. 4.058.200, Rp. 2.500.000, Rp.1.558.200, Insentif ADD Rp. 4.058.200, Rp. 2.810.800, Rp.1.247.400, Peningkatan SDM Rp. 6.000.000, Rp. 6.000.000, Program Pemuda dan Rp. 4.058.200, Rp. 2.940.700, Rp.Kemasyarakatan 1.117.500,JUMLAH Rp. Rp.

menerima dan membelanjakan dana ADD DesaSungai Baung Ta. 2010 Tahap guna biaya program bantuan pemudauang sebesar Rp. 2.860.700, (Dua juta delapan ratus enam puluh ributujuh ratus rupiah) tersebut serta Saksi tidak pernah menerima uang dariBendahara ADD sebesar Rp. 2.860.700, (Dua juta delapan ratus enampuluh ribu tujuh ratus rupiah), untuk pembayaran pembelian alatalat olahraga.Bahwa saksi tidak pernah menerima dan membelanjakan pembelian alatalat olah raga pada program kepemudaan sebesar Rp. 1.117.500

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang tidaksesuail dengan peraturan perundangundangan, dengan rinciansebagai berikut:1) Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan SumurBor senilai Rp.725.400,.2) Honorarium Desain RAB pada Kegiatan PembangunanPosyandu senilai Rp.5.135.616,.3) Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Rehab Gedung DTAsenilai Rp.3.021.090..Halaman 17 dari 160 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Jmb4) Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan BoxCoulvert RT.12 senilai Rp.1.117.500

MUHAMMAD FADHIL,.S.T Bin GAZALI yang jugasebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan, dengan rinciansebagai berikut:1)2)3)4)5)6)7)8)9)Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan SumurBor senilai Rp.725.400,.Honorarium Desain RAB pada Kegiatan PembangunanPosyandu senilai Rp.5.135.616,.Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Rehab Gedung DTAsenilai Rp.3.021.090..Honorarium Desain RAB pada Kegiatan Pembangunan BoxCoulvert RT.12 senilai Rp.1.117.500

seratus tujuh puluh sembilan juta tujuhratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)Saksimendapatkan Honorium selaku Perencanaan kegiatan tersebutsebesar Rp 5.135.616.( lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratusenam belas rupiah).Pembangunan Box Coulver Rt 12 dana sebesar Rp 39.112.500.( tigapuluh sembilan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)Saksimendapatkan Honorium selaku Perencanaan kegiatan tersebutHalaman 52 dari 160 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Jmbsebesar Rp 1.117.500

Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;14.Bahwa namun demikian, keabsahan kepemilikan penguasaanPenggugat atas Sertifikat HGU terhadap tanahtanah Hak GunaUsaha a quo terusik dan terganggu dengan adanya dan munculnyapengakuan dari Tergugat dan Tergugat II yang seolaholahHal. 11 dari 63 hal.Put.No. 588 PK/Pdt/2013berhak atas tanah milik Penggugat yang lokasinya di DesaHambalang seluas lebih kurang 1.117.500