waktunyauntuk dicairkan;Selanjutnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow dokumen pencairan Dana TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan Ill berupa SPP, SPMbeserta lampirannya dilakukan lagi. verifikasi oleh Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow melaluiIkram S.Lasinggaru, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setelahdinyatakan sudah lengkap maka diterbitkan SP2D Nomor: 3409/1.20.3

Lasinggaru, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setelahdinyatakan sudah lengkap maka diterbitkan SP2D Nomor: 3409/1.20.3/SP2D/TU/2010 tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp.2.969.700.000.00, (dua miliar sembilanHalaman 17 dari 43 halaman Putusan No. 14/Pid.Sus/2017/PT.

MndDaftar Penerimaan TPAPD Bulan APrils/d Juni 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 Maret 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2011.Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor 1.400/1.20.3/II/2011 TA 2011.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Oktober 2011.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Juli s/d September 2011 TA 2011.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 Mei 2011

d Desember 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Juli 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Juli s/d September 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 09 Juni 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan APril s/d Juni 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 Maret 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2011.Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor 1.400/1.20.3

Illberupa SPP, SPM beserta lampirannya dilakukan lagi verifikasi olehDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Ikram S.Lasinggaru,SE selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah dinyatakan sudahlengkap maka diterbitkan SP2D Nomor : 3409 / 1.20.3 / SP2D / TU /2010 tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 2.969.700.000.00, ( DuaMilyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus RibuRupiah) oleh Ramlah Mokodongan,SE' selaku Kepala DinasPendapatan

Bolaang Mongondow;Bahwa di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow dokumen pencairan DanaTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan Illberupa SPP, SPM beserta lampirannya dilakukan lagi verifikasi olehDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Ikram S.Lasinggaru, SE selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah dinyatakan sudah21lengkap maka diterbitkan SP2D Nomor : 3409 / 1.20.3

Kabupaten BolaangMongondow;Bahwa di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow dokumen pencairan DanaTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan lllberupa SPP, SPM beserta lampirannya dilakukan lagi verifikasi oleh DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Ikram S.Lasinggaru,SE selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah dinyatakan sudah lengkapmaka diterbitkan SP2D Nomor : 3409/1.20.3

Kabupaten Bolaang Mongondow;Bahwa di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow dokumenpencairan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) triwulan Ill berupa SPP, SPM beserta lampirannyadilakukan lagi verifikasi oleh Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BolaangMongondow melalui Ikram S.Lasinggaru,SE selaku KuasaBendahara Umum Daerah (BUD) setelah dinyatakan sudahlengkap maka diterbitkan SP2D Nomor : 3409 / 1.20.3

Bolaang Mongondow;Bahwa di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow dokumenpencairan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) triwulan Ill berupa SPP, SPM beserta lampirannyadilakukan lagi verifikasi oleh Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BolaangMongondow melalui Ikram S.Lasinggaru, SE selaku KuasaBendahara Umum Daerah (BUD) setelah dinyatakan sudahlengkap maka diterbitkan SP2D Nomor : 3409 / 1.20.3

Kabupaten Bolaang Mongondow;Bahwa di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow dokumenpencairan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) triwulan Ill berupa SPP, SPM beserta lampirannyadilakukan lagi verifikasi oleh Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BolaangMongondow melalui Ikram S.Lasinggaru,SE selaku Kuasa BendaharaUmum Daerah (BUD) setelah dinyatakan sudah lengkap makaditerbitkan SP2D Nomor : 3409/1.20.3

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ataumenyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan DPASKPD (Daftar Ilsian Anggaran Satuan KerjaPemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor : 1.20.3

mengadili perkara ini telah melakukan ataumenyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan , dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD (Daftar Isian Anggaran Satuan KerjaPemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor: 1.20.3

menyingkat uraian dalam putusan ini makahalhal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telahdipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa dari keterangan SaksiSaksi, Ahli, barang buktidan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya, MajelisHakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa, berdasarkan DPASKPD (Daftar Isian Anggaran Satuan KerjaPemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor : 1.20.3

No.27/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgKerja Pemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor :1.20.3. tanggal 03 Januari 2011 dengan Kode rekening 5.1.4.04.01;Menimbang, bahwa sebagai pelaksana kegiatan tersebut diatas SaksiARIS HARDY HALIM, ST telah menyusun kepengurusan berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 01/SK/PS.Batam/XIV 2010, tanggal 05 November 2010tentang Pengangkatan Personil Pengurus Persatuan Sepakbola Batam(PS.Batam) yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang terdiri dari : Ketua Umum : H

Batam) yangbersumber dari dana APBD Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011sebagaimana tertuang dalam DPASKPD (Daftar Isian Anggaran SatuanKerja Pemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor :1.20.3. tanggal 03 Januari 2011 dengan Kode rekening 5.1.4.04.01;Menimbang, bahwa sebagai pedoman pelaksanan kegiatan tersebutdiatas, Pemerintah telah mengeluaran beberapa ketentuan yang berkaitandengan dana hibah antara lain adalah sebagai berikut :1.

Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor 1.400/1.20.3/III/2011 TA 2011.26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Oktober 2011.27. Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Juli s/d September 2011 TA 2011.28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 Mei 2011.29. Daftar Penerimaan TPAPD Bulan APril s/d Juni 2011 TA 2011.30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Februari 2011.31. Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2011 TA 2011.32.

s/d Desember 2010 TA2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Juli 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Juli s/d September 2010 TA2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 09 Juni 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan APril s/d Juni 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 Maret 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2011.Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor1.400/1.20.3

untuk dicairkan;Selanjutnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow dokumenpencairan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) triwulan Ill berupa SPP, SPM beserta lampirannyadilakukan lagi verifikasi oleh Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BolaangMongondow melalui Ikram S.Lasinggaru,SE selaku Kuasa BendaharaUmum Daerah (BUD) setelah dinyatakan sudah lengkap makaditerbitkan SP2D Nomor : 3409/1.20.3

waktunya untuk dicairkan;Bahwa di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow dokumenpencairan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) triwulan Ill berupa SPP, SPM beserta lampirannyadilakukan lagi verifikasi oleh Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BolaangMongondow melalui Ikram S.Lasinggaru,SE selaku Kuasa BendaharaUmum Daerah (BUD) setelah dinyatakan sudah lengkap makaditerbitkan SP2D Nomor : 3409/1.20.3

/d Desember 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Juli 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Juli s/d September 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 09 Juni 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan APril s/d Juni 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 Maret 2010.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2010 TA 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2011.Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor1.400/1.20.3

Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor1.400/1.20.3/II/2011 TA 2011.26.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Oktober 2011.27.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Juli s/d September 2011 TA 2011.28.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 Mei 2011.29.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan APril s/d Juni 2011 TA 2011.30.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Februari 2011.31.Daftar Penerimaan TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2011 TA 2011.32.

No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpgmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD (Daftar Isian Anggaran Satuan KerjaPemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor : 1.20.3.tanggal 03 Januari 2011 terdapat alokasi Belanja Hibah kepada PersatuanSepakbola Batam (PS.

No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgBahwa berdasarkan DPASKPD (Daftar lsian Anggaran Satuan KerjaPemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor : 1.20.3.tanggal 03 Januari 2011 terdapat alokasi Belanja Hibah kepada PersatuanSepakbola Batam (PS. Batam) dengan Kode rekening 5.1.4.04.01sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah).Bahwa pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Plt.

No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgBahwa, berdasarkan DPASKPD (Daftar lsian Anggaran Satuan KerjaPemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor : 1.20.3.tanggal 03 Januari 2011 dengan Kode rekening 5.1.4.04.01, pada tahun2011 Sekretariat Pemerintah Kota Batam memperoleh dana hibahsebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) untuk kegiatanPersatuan Sepakbola Batam (PS.

No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpgsebagaimana tertuang dalam DPASKPD (Daftar Isian Anggaran SatuanKerja Pemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor :1.20.3. tanggal 03 Januari 2011 dengan Kode rekening 5.1.4.04.01 ;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas,Saksi ARIS HARDY HALIM, ST selaku Ketua PS.

No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgKerja Pemerintah Daerah) Sekretariat Pemerintah Kota Batam Nomor :1.20.3. tanggal 03 Januari 2011 dengan Kode rekening 5.1.4.04.01 ;Menimbang, bahwa sebagai pedoman pelaksanan kegiatan tersebutdiatas, Pemerintah telah mengeluaran beberapa ketentuan yang berkaitandengan dana hibah antara lain adalah sebagai berikut :1.Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Permendagri sebagaimana dirubah denganPermendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,telah melakukan atau turut sertamelakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turutserta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang di lakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 19 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,telah melakukan atau turut sertamelakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turutserta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang di lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

O6 mencobakembali mengelabuhi Pemda Tangerang yang sudahberubah menjadi Kota Tangerang, warga RW. 06tersebut menyatakan bahwa Yayasan Al Muhajirinsudah bubar, dan tanah itu diminta dialinkan kepadaYayasan yang mereka dirikan yang bernama YayasanAl Kausar, hingga akhirnya kebohongan mereka dapatdiketahui oleh Yayasan Muhajirin, dan masalah inisebagai Pelanggaran kedua yang dilakukan olehmereka;1.20.3 Bahwa pembangunan Posyandu pada tahun 2001adalah pelanggaran ketiga dimana sebagian wargaRW.

Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRGtidak tahu bahwa tanah tersebut di bawah pengelolaanYayasan;1.20.4 Bahwa dengan adanya masalah tersebut pada point1.20.1 dan 1.20.3 diatas, pada tanggal 29 Oktober2001 Wali Kota Tangerang menerbitkan Surat Nomor:593/1578Dinperkim/X/01 ~perihal izin/persetujuanpenggunaan lahan untuk fasilitas penunjang Masjid AlMuhajirin (Sekarang bernama Masjid Anas Bani Malik)(Vide Bukti P3) dimana lahan seluas 4.416 m2 sudahfinal diserahkan kepada Yayasan Al Muhajirin;1.20.5 Pada

Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atauturut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turutserta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahngunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang di lakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atauturut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turutserta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang di lakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

Tanjung pinang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah PemerintahKota Batam Nomor 1.20.3

ketentuan Pasal35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi, telan melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang di lakukan dengan caracara sebagai berikut ; Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah PemerintahKota Batam Nomor 1.20.3

Tanjungpinangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuanPasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun 2004 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

ketentuanPasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun 2004 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang di lakukan dengan caracara sebagai berikut ; Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

(Rp)1251/LS/SP2D/1.20.1. 15 Maret 2013 15 Maret 2013 38.813.444, 05/11/20134797/LS/SP2D/1.20.2. 24 Juli 2013 24 Juli 2013 19.406. 722, 05/V1I/20134911/LS/SP2D/1.20.3. 26 Juli 2013 26 Juli 2013 36.000.000,05/V1V/20135038/LS/SP2D/1.20.4. 30 Juli 2013 30 Juli 2013 58.220.167,05/V1I/20136353/LS/SP2D/1.20.5. 18 September 2013 18 September 2013 58.220. 167,05/1/20138293/LS/SP2D/1.20.6. 20 November 2013 20 November 2013 21.600.000,05/XI/20139116/LS/SP2D/1.20.7. 13 Desember 2013 13 Desember 2013 67.720.167,05

Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,telah melakukan atauturut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atauturut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang di lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

Tpg.dari sisi keilmuan khususnya dalam hal Audit maupun secara Yuridisberikut paparannya : Bahwa dokumen yang digunakan dalam melakukan perhitungankerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadappenyelewengan insentif BMGTPQ sekota Batam yaitu :1)DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota BatamNomor 1.20.3 Tanggal 3 Januari terdapat Alokasi BalanjaHibah untuk Insentif Guru TPQ 1 (satu) paket kode Rekening5.1.4.04.02 sebesar Rp 7.442.400.000.000.00,Nota Dinas Nomor 35/ND/KESRA/VI/2011

Tanjung Pinangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun 2004 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut sertamelakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut: Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

berdasarkanketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun 2004 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut sertamelakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang di lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

Tpg.Tahun 2011 = sehingga hasil perhitungan tersebut dapatdipertanggungjawabkan baik dari sisi keilmuan khususnya dalam halAudit maupun secara Yuridis berikut paparannya :Bahwa dokumen yang digunakan dalam melakukan perhitungankerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadappenyelewengan insentif BMGTPQ sekota Batam yaitu :1) DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota BatamNomor 1.20.3 Tanggal 3 Januari terdapat Alokasi BalanjaHibah untuk Insentif Guru TPQ 1 (satu) paket kodeRekening

Tanjung Pinang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)Undangundang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

ketentuan Pasal 35 ayat (2)Undangundang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang di lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam Nomor 1.20.3

Bahwa dokumen yang digunakan dalam melakukan perhitungan kerugianNegara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap penyelewenganinsentif BMGTPQ sekota Batam yaitu :1)DPASKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota BatamNomor 1.20.3 Tanggal 3 Januari terdapat Alokasi BalanjaHibah untuk Insentif Guru TPQ 1 (satu) paket kode Rekening5.1.4.04.02 sebesar Rp 7.442.400.000.000.00,Nota Dinas Nomor 35/ND/KESRA/VV2011 tanggal 9 Juni 2011dari Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Pemerintah KotaBatam perihal