Lasut dan telahditerbitkan SHM kemudian Epi Tumeno menunjukkan foto copy Sertifikat HakMilik No. 1473/Tikala Baru, tanggal 15 November 2000, Surat Ukur No. 27/Tikala Baru/1999, tanggal 3 Desember 1999, Luas, 10.305 M2 atas namaRommy A.

Lasut yang diterbitkan oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011 penggugat datang ke Kantor Pertanahan KotaManado menemui Ibu Meidy Tendean, dan ternyata memang benar tanah milikPenggugat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik No.1473/Tikala Baru, tanggal 15 November 2000, Surat Ukur No. 27/TikalaBaru/1999, Luas 10.305 M2 atas nama Rommy A.

Luas 10.305 M2 atas nama RommyA.

Lasut yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1473/TikalaBaru, tanggal 15 November 2000, Surat Ukur No. 27/Tikala Baru/1999 tanggal 3Desember 1999, Luas 10.305 M2 atas nama Rommy A.

;Dan untuk memastikannya, kita melihat kembali proses dan prosedur penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor:1473/Tikala Baru, tanggal 15 Nopember 2000, SuratUkur No.: 27/Tikala Baru/1999, Luas 10.305 M2 atas nama Rommy A.

oleh yang mengaku disuruh/diperintah oleh RommyA.Lasut (Tergugat);Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011, Para Penggugat datang ketanahkebun miliknya dan menemui Epi Tumeno yang mengatakan, bahwatanah tersebut adalah milik dari Rommy A.Lasut dan telah diterbitkanSertifikat Hak Milik (GHM) atas nama Rommy A.Lasut (Tergugat) yangselanjutnya Epi Tumenomenunjukkan foto copy Sertifikat Hak MilikNomor 1473/Tikala Baru, tanggal 15 November 2000, Surat Ukur Nomor27/Tikala Baru/1999, tanggal 3 Desember 1999, luas 10.305

atasnama Tergugat;Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011 Para Penggugat datang ke KantorPertanahan Kota Manado menemui petugas Kantor tersebut danternyata memang benar tanah milik Para Penggugat tersebut telahditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1473/Tikala Baru, tanggal 15November 2000 Surat Ukur Nomor 27/Tikala Baru/1999, tanggal 3Desember 1999, luas 10.305 m?

Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1473/Tikala Barutanggal 15 November 2000, Surat Ukur Nomor 27/TikalaBaru/1999 tanggal 3 Desember 1999, Luas 10.305 m? atas namaRommy Arnold Lasut;8.2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor1473/Tikala Baru, tanggal 15 November 2000, Surat Ukur Nomor27/Tikala Baru/1999, tanggal 3 Desember 1999 Luas 10.305 m?

Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1473/Tikala Baru,tanggal 15 November 2000, Surat Ukur Nomor 27/Tikala Baru/1999,tanggal 3 Desember 1999, luas 10.305 m? atas nama Tergugat,tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hakdari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnyamenyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat;9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini;10.

Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1473/Tikala Baru,tanggal 15 November 2000, Surat Ukur Nomor 27/Tikala Baru/1999,tanggal 3 Desember 1999, luas 10.305 m? atas nama Tergugat, tidakmengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6.

Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik No.1473/Tikala Baru, tanggal 15 November 2000, Surat Ukur No.27/Tikala Baru/1999, tanggal 3 Desember 1999, Luas 10.305 m2 atas nama Tergugat, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat.7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini.8.

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011, Para Penggugat datang ketanah kebunmiliknya dan menemui Epi Tumeno yang mengatakan, bahwa tanahtersebut adalah milik dari Rommy A.Lasut dan telah diterbitkan SertifikatHak Milik (SHM) atas nama Rommy A.Lasut (Tergugat) yang selanjutnyaEpi Tumenomenunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik No.1473/TikalaBaru, tanggal 15 November 2000, surat ukur No.27/Tikala Baru/1999,tanggal 3 Desember 1999, Luas 10.305 m2 atas nama Tergugat..

Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473/Tikala Barutanggal 15 November 2000, Surat Ukur No.27/Tikala Baru/1999tanggal 3 Desember 1999, Luas 10.305 m2 atas nama RommyArnold Lasut.8.2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor :1473/Tikala Baru, tanggal 15 November 2000, Surat Ukur No.27/Tikala Baru/1999, tanggal 3 Desember 1999 Luas 10.305 m2 atasnama Rommy Arnold Lasut..

Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik No.1473/Tikala Baru, tanggal15 November 2000, Surat Ukur No.27/Tikala Baru/1999, tanggal 3Desember 1999, Luas 10.305 m2 atas nama Tergugat, tidak mengikatdan tidak mempunyai kekuatan hukum.8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hakdari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnyamenyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat.9.

Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473/Tikala Barutanggal 15 November 2000, Surat Ukur No.27/Tikala Baru/1999tanggal 3 Desember 1999, Luas 10.305 m2 atas nama RommyArnold Lasut.b.

Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik No.1473/Tikala Baru, tanggal15 November 2000, Surat Ukur No.27/Tikala Baru/1999, tanggal 3Desember 1999, Luas 10.305 m2 atas nama Tergugat, tidak mengikatdan tidak mempunyai kekuatan hukum.6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hakdari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnyamenyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat.7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini.8.

No. 18, Kelurahan SunterAgung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang manaawalnya Penggugat berinisiatif membeli sebidang tanah seluas153 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sesuaidengan Sertifikat HGB No. 10.305 Kel.

Menyatakan sebagai hukum, bahwa dengan telah diputusnyaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karenaperceraian, maka Penggugat dengan Tergugat karenaperceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan %(seperdua) bagian dari harta bersama harta perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat berupa : sebidang tanah seluas 153M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sesuaidengan Sertifikat HGB No. 10.305/Sunter Agung atas nama Ny.HEER HASEENA NARAINS BHARATA yang terletak di Jl.Paradise

Braga tanggal 28 Nopember 1985, SuratUkur tanggal 28 Nopember 1985 No. 3244/1985 seluas 10.305 m2 tertulis atasnama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat (T.I4);5. Surat Perjanjian Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Banceuy Permai diJalan Banceuy No.8 Bandung No. 011/3700/Huk tertanggal 17 April 1984 (T.I9);6. Surat Direktur Utama PT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat Il telahmengajukan fotocopi bukti surat berupa:2.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor : 16/Dp.110/SK/1985 tanggal 20 November 1985 tentangPersetujuan penghapusan Gedung/Bangunan Ex Lembaga PemasyarakatanBanceuy (T.IF2).Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.411/HGB/DA/86 tanggal 13Juni 1986 tentang pemberian HGB selama 30 tahun berlaku terhitung mulaitanggal 17 April 1984 seluas 10.305

Terakhir para Penggugat menutupnyadengan permohonan petitum dalam pokok perkara yang dimuat pada angka 3halaman OP, Himana nara Pannmmat maminta kenada Pannadilan NeoeriHal tersebut memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya para Penggugat menyadari asalmuasal dari SHGB yang dipegangnya merupakan pecahan atau splitsing dari Sertipikat HakGun a Bangunan No. 284/ Kelurahan Braga terbit tanggal 11 Agusus 1986 Surat Ukur tanggal28 Nopember 1985 No.3244/1985 seluas 10.305 m? tertulis atas nama PT.

diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang pada tanggal 27 Februari 2017terdaftardibawah RegisterPerkaraNomor: 27/G/2017/PTUNPLG; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkanolehTergugatberupa: Surat SertipikatNomor 02531 atasnamalna, luastanah 16.687 M2; Surat SertipikatNomor 02532 atasnamaSugiono, luastanah 18.990 M2; Surat SertipikatNomor 02533 atasnamaRamli, luastanah 10.305

kawasan bancey (tanah bekas LPBanceuy) sebagaimana tertuang di dalam Surat PerjanjianPembangunan dan Pengelolaan Gedung Banceuy Permai diJalan Banceuy No. 8 Bandung Nomor : 011/3700/Huk. yangdibuat tanggal 17 April 1984.Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa pada dasarnyaPenggugat menyadari asal muasal dari SHGB yangdipegangnya merupakan pecahan atau splitsing dari SertipikatHak Guna Bangunan No.284/ Kelurahan Braga terbit tanggal11 Agusus 1986 Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985No.3244/1985 seluas 10.305

Bandung Wetan).Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNo.SK.93/HPL/DA/85 tanggal 8 Oktober 1985 tersebut diberikan HakPengelolaan seluas 10.305 m* kepada Pemerintah Propinsi DaerahTingkat Jawa Barat.Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.93/HPL/DA/85 tanggal 8 Oktober 1985 tersebut didaftarkan danditerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No.1/Kel.

Braga tanggal 28Nopember 1985, Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No. 3244/1985Hal 31 put No.435/Pdt/2015/PT.Bdg(6)(7)(8)(9)seluas 10.305 m? tertulis atas nama Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Jawa Barat yang terletak di Jalan Banceuy Kelurahan Braga,Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.Pada tanggal 17 April 1984, Pemerintah Provinsi Jawa Baratmelakukan kerjasama pembangunan eks. Lembaga Permasyarakatandengan PT.

Interna Permai berkedudukandi Bandung untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun berlakuterhitung mulai tanggal 17 April 1984 seluas 10.305 m?, yangselanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.411/HGB/DA/86 tanggal 13 Juni 1986 didaftarkan dan terbit SertipikatHak Guna Bangunan No.284/ Kelurahan Braga terbit tanggal 11Agusus 1986 Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No.3244/1985seluas 10.305 m tertulis atas nama PT.

Interna Permai NomorO9/PT.INT/II/10 tanggal 9 Februari 2010 Perihal : PermohonanPerpanjangan Perjanjian Kerjasama Gedung Banceuy Permai kepadaBapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat antara laindisebutkan bahwa tanah seluas 10.305 m? telah dibangun : Seluas + 9.305 m? telah di bangun 59 Unit Ruko berlantai 3 danfasilitas Jalan Komplek, dimana Hak Guna Bangunan atas 59 (limapuluh sembilan) Unit Ruko tersebut telah beralih kepada pihakketiga; Seluas + 1.000 m?

Bandung Wetan).Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.93/HPL/DA/85 tanggal 8 Oktober 1985 tersebut diberikan Hak Pengelolaanseluas 10.305 m? kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat JawaBarat.(5) Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.93/(6)HPL/DA/85 tanggal 8 Oktober 1985 tersebut didaftarkan dan diterbitkanSertipikat Hak Pengelolaan No.1/Kel. Braga tanggal 28 Nopember 1985,Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No. 3244/1985 seluas 10.305 m7?

Interna Permai berkedudukan diBandung untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun berlakuterhitung mulai tanggal 17 April 1984 seluas 10.305 m?, yangselanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 411/HGB/DA/86 tanggal 13 Juni 1986 didaftarkan dan terbit Sertipikat Hak GunaBangunan No.2847 Kelurahan Braga terbit tanggal 11 Agusus 1986 SuratUkur tanggal 28 Nopember 1985 No.3244/1985 seluas 10.305 m* tertulisatas nama PT.

Interna Permai Nomor09/PT.INT/II/10 tanggal 9 Februari 2010 perihal :Permohonan PerpanjanganPerjanjian Kerjasama Gedung Banceuy Permai kepadaBapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat antaralain disebutkan bahwa tanah seluas 10.305 m? telah dibangun :> Seluas + 9.305 m? telah di bangun 59 Unit Ruko berlantai 3 danfasilitas Jalan Komplek, dimana Hak Guna Bangunan atas 59 (limapuluh sembilan) Unit Ruko tersebut telah beralih kepada pihakketiga; Seluas + 1.000 m?

Bahwa, di atas Sertipikat Hak Pengelolaan No.I/Kelurahan Braga KecamatanBandung Wetan Kotamadya Bandung tercatat atas nama PemerintahProvinsi Daerah Tingkat Jawa Barat telah diterbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.284/Kelurahan Braga, sertipikat terbit tanggal 11081986,Surat Ukurtanggal 28111985 No.3244/1985 seluas 10.305 M2, tercatal atasnama PT.1INTERNA PERMAI Berkedudukan di Bandung, terletak diJIl.Banceuy Kelurahan Braga, Kecamatan Bandung Wetan, KotamadyaBandung, berakhir haknya tanggal 17042014

INTERNA PERMAI /TERGUGAT II akan membangun pusat pertokoan 4 lantai seluas 4.36510.11.m2, perkantoran 3 lantai seluas 5.930 m2, tempat parkir seluas 2.000m2 dan fasilitas penunjang lain yang diperlukan;Bahwa berdasarkan Perjanjian antara TERGUGAT denganTERGUGAT II Nomor : 011/3700/HUK (VIDE P.1) tersebut kemudianditentukan bahwa tanah seluas 10.305 m2 ex LP Banceuy yang terletakdi JI.

Jawa Barat seluas 10.305 m? untuk pusat pertokoan danhalaman parkir, yang terletak di Jalan Banceuy Kelurahan Braga,Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung (d.h. Bandung Wetan).Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.93/HPL/DA/85 tanggal 8 Oktober 1985 tersebut diberikan Hak Pengelolaanseluas 10.305 m? kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat JawaBarat.Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

Braga tanggal 28Nopember 1985, Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No.3244/1985 seluas 10.305 m? tertulis atas nama Pemerintah ProvinsiDaerah Tingkat Jawa Barat yang terletak di Jalan Banceuy KelurahanBraga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.Pada tanggal 17 April 1984, Pemerintah Provinsi Jawa Baratmelakukan kerjasama pembangunan eks. Lembaga Permasyarakatandengan PT.

Interna Permai berkedudukandi Bandung untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun berlakuterhitung mulai tanggal 17 April 1984 seluas 10.305 m?, yang8)selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 411/HGB/DA/86 tanggal 13 Juni 1986 didaftarkan dan terbit Sertipikat Hak GunaBangunan No.284/ Kelurahan Braga terbit tanggal 11 Agusus 1986Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No.3244/1985 seluas 10.305m? tertulis atas nama PT.

Interna Permai Nomor : 09/PT.INT/II/10 tanggal 9 Februari 2010 Perihal : PermohonanPerpanjangan Perjanjian Kerjasama Gedung Banceuy Permai kepadaBapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat antara laindisebutkan bahwa tanah seluas 10.305 m?

Jawa Barat seluas10.305m2 untuk pusat pertokoan dan halaman parkir, yang terletak di JalanBanceuy Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung (d.h.Bandung Wetan).(4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.93/HPL/DA/85tanggal 8 Oktober 1985 tersebut diberikan Hak Pengelolaan seluas 10.305 m2kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat.(5) Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

Braga tanggal 28 Nopember 1985, Surat Ukur tanggal 28Nopember 1985 No. 3244/1985 seluas 10.305 m2 tertulis atas nama PemerintahProvinsi Daerah Tingkat Jawa Barat yang terletak di Jalan Banceuy KelurahanBraga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.(6) Pada tanggal 17 April 1984, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukankerjasama pembangunan eks. Lembaga Permasyarakatan dengan PT.

Interna Permai berkedudukan di Bandung untuk jangkawaktu selama 30 (tiga puluh) tahun beriaku terhitung mulai tanggal 17 April 1984seluas 10.305 m2, yang selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK. 411/HGB/DA/86 tanggal 13 Juni 1986 didaftarkan dan terbit Sertipikat HakGuna Banaunan No.284/ Kelurahan Braga terbit tanggal 11 Agusus 1986 SuratUkur tanggal 28(9)Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Bdg.November 1985 No.3244/1985 seluas 10.305 m2 tertulis atas

dari SHGB yang dipegangnya merupakan pecahan atau splitsing dariSertipikat Hak Guna Bangunan No.284/ Kelurahan Braga terbit tanggal 11 Agusus 1986Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No.3244/1985 seluas 10.305 m? tertulis atasnama PT.

Bag.hak dari Tergugat Il yaitu tanah dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2847Kelurahan Braga terbit tanggal 11 Agustus 1986 Surat Ukur tanggal 28 Nopember1985 No.3244/1985 seluas 10.305 m? tertulis atas nama PT.

Bahwa berdasarkan Perjanjian antara Tergugat dengan Tergugat IlNomor 011/3700/HUK (vide P.1) tersebut kemudian ditentukan bahwa tanahseluas 10.305 m2 ex LP Banceuy yang terletak di Jalan Banceuy Nomor 8Bandung diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat JawaBarat yang ditetapbkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman NomorHalaman 8 dari 85 hal. Put.

(vide P.10), yang menyatakan bahwa:(1) Tanah yang diserahkan untuk digunakan kepada PemerintahDaerah kepada Pihak Ketiga (dalam hal ini PT Interna Permai/TergugatIl) terlebih dahulu harus dimintakan Hak Pengelolaan atas namaPemerintah Daerah Tingkat Jawa Barat, dan selanjutnya diberikan HakGuna Bangunan selama 30 (tiga puluh) tahun;(2) Di atas tanah seluas 13.780 m2 (ex LP Banceuy 10.305 m? dantanah seluas 3.475 m?)

Nomor 3365 K/Pdt/2016adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Baratberdasarkan HPL Nomor 1 Tanggal 28111985 dengan lugs tanah 10.305 m7;2/.Bahwa selanjutnya dinyatakan juga dalam Rapat tanggal 22 Mei 2014tersebut bahwa gedung pertokoan Banceuy dibangun atas dasar PerjanjianKerjasama Bangunan, Guna, Serah Terima antara PT InternaPermai/Tergugat Il dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Tergugat danPerjanjian tersebut berakhir pada tanggal 17 April 2014;28.

Nomor 3365 K/Pdt/2016November 1985, Surat Ukur tanggal 28 November 1985 Nomor 3244/1985seluas 10.305 m7 tertulis atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat yang terletak di Jalan Banceuy Kelurahan Braga, KecamatanSumur Bandung Kota Bandung;Sehingga dari kesemua uraian para Penggugat tersebut, baik dari positayang disampaikan maupun petitum nya, dapat disimpulkan bahwa pokokgugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah:1.

Braga tanggal 28 November 1985, Surat Ukur tanggal 28November 1985 Nomor 3244/1985 seluas 10.305 m? tertulis atas namaPemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat. (vide bukti T. 4) danseluruh buktibukti surat lainnya dari Pemohon Kasasi sebagaimanaterlampir di dalam Bukti T. 1 sampai dengan T. 21 dalam perkara a quo;2.

Bahwa berdasarkan Perjanjian antara TERGUGAT denganTERGUGAT II Nomor : 011/3700/HUK (VIDE P1) tersebutkemudian ditentukan bahwa tanah seluas 10.305 m2 ex LPBanceuy yang terletak di Jl. Banceuy No. 8 Bandung diserahkankepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat yangditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman NomorA.18b.PL.07.01 tahun 1985 dan sebelumnya telah mendapatkanpersetujuan Menteri keuangan dengan Surat No : S1011/MK.011/1984 tanggal 15 September 1984;9.

Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 15/Dp.110/SE/1985 tanggal 10 Nopember 1985 (VIDE P.3) dinyatakanbahwa karena adanya penyerahan tanah ex LP Banceuy dariDepartemen Kehakiman seluas 10.305 m2 dan tanah sekitar LP.Banceuy seluas 3.475 m2 kepada Pemerintah Propinsi DaerahTingkat Jawa Barat, maka diadakanlah pelepasan tanah milikPemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat seluas 5 (lima)ha berupa Hak Pakai yang terletak di Desa Sukatani

(VIDE P.10), yang menyatakan bahwa :Tanah yang diserahkan untuk digunakan kepada PemerintahDaerah kepada Pihak Ketiga (dalam hal ini PT INTERNAPERMAI / TERGUGAT II) terlebih dahulu harus dimintakan HakPengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat JawaBarat, dan selanjutnya diberikan Hak Guna Bangunan selama30 (tiga puluh) tahun.Di atas tanah seluas 13.780 m2 (ex LP Banceuy 10.305 M2 dantanah seluas 3.475 m2) oleh PT INTERNA PERMAI / TERGUGAT IIakan dibangun sejumlah pertokoan atas biaya sendiri

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 diadakan rapatmengenai penjelasan tentang status tanah di Jl Banceuy No. 8(Kompleks Ruko Banceuy Permai) yang dipimpin oleh KepalaBiro Pengelolaan Barang Daerah dengan menyatakankesimpulan rapat yaitu Status tanah banceuy (Objek Gugatan)adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah ProvinsiJawa Barat berdasarkan HPL No. 1 Tanggal 28111985 denganlugs tanah 10.305 M2.27.

Braga tanggal 28Nopember 1985, Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No.3244/1985 seluas 10.305 m2 tertulis atas nama PemerintahProvinsi Daerah Tingkat Jawa Barat yang terletak di Jalan BanceuyKelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.Bahwa terhadap hal tersebut, secara hukum, tentu memberikanimplikasi sebagai berikut:Objek sengketa merupakan turunan atau splitsing dari SHGBNo.284/ Kelurahan Braga yang terbit di atas Sertipikat HakPengelolaan No.1/Kel.

Bahwa berdasarkan Perjanjian antara TERGUGAT denganTERGUGAT II Nomor : 011/3700/HUK (VIDE P.1) tersebutkemudian ditentukan bahwa tanah seluas 10.305 m2 ex LPBanceuy yang terletak di Jl. Banceuy No. 8 Bandung diserahkankepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat yangditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman NomorA.18b.PL.07.01 tahun 1985 dan sebelumnya telah mendapatkanpersetujuan Menteri keuangan dengan Surat No : S1011/MK.011/1984 tanggal 15 September 1984;9.

Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 15/Dp.110/SE/1985 tanggal 10 Nopember 1985 (VIDE P.3) dinyatakanbahwa karena adanya penyerahan tanah ex LP Banceuy dariDepartemen Kehakiman seluas 10.305 m2 dan tanah sekitar LP.Banceuy seluas 3.475 m2 kepada Pemerintah Propinsi DaerahTingkat Jawa Barat, maka diadakanlah pelepasan tanah milikPemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat seluas 5 (lima)ha berupa Hak Pakai yang terletak di Desa Sukatani

(VIDE P.10), yang menyatakan bahwa :Tanah yang diserahkan untuk digunakan kepada PemerintahDaerah kepada Pihak Ketiga (dalam hal ini PT INTERNAPERMAI / TERGUGAT II) terlebih dahulu harus dimintakan HakPengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat JawaBarat, dan selanjutnya diberikan Hak Guna Bangunan selama30 (tiga puluh) tahun.Di atas tanah seluas 13.780 m2 (ex LP Banceuy 10.305 M2 dantanah seluas 3.475 m2) oleh PT INTERNA PERMAI / TERGUGAT IIakan dibangun sejumlah pertokoan atas biaya sendiri

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 diadakan rapatmengenai penjelasan tentang status tanah di Jl Banceuy No. 8(Kompleks Ruko Banceuy Permai) yang dipimpin oleh KepalaBiro Pengelolaan Barang Daerah dengan menyatakankesimpulan rapat yaitu Status tanah banceuy (Objek Gugatan)adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah ProvinsiJawa Barat berdasarkan HPL No. 1 Tanggal 28111985 denganlugs tanah 10.305 M2.27.

Braga tanggal 28Nopember 1985, Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No.3244/1985 seluas 10.305 m2 tertulis atas nama PemerintahProvinsi Daerah Tingkat Jawa Barat yang terletak di Jalan BanceuyKelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.Bahwa terhadap hal tersebut, secara hukum, tentu memberikanimplikasi sebagai berikut:Objek sengketa merupakan turunan atau splitsing dari SHGBNo.284/ Kelurahan Braga yang terbit di atas Sertipikat HakPengelolaan No.1/Kel.

bancey (tanah bekas LP Banceuy)sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Pembangunan danPengelolaan Gedung Banceuy Permai di Jalan Banceuy Nomor 8Bandung Nomor 011/3700/Huk. yang dibuat tanggal 17 April 1984;Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa pada dasarnyaPenggugat menyadari asal muasal dari SHGB yang dipegangnyamerupakan pecahan atau splitsing dari Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 2847 Kelurahan Braga terbit tanggal 11 Agusus1986 Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 Nomor 3244/1985seluas 10.305

kawasan Banceuy (tanah bekas LP Banceuy)sebagaimana tertuang di dalam surat perjanjian pembangunan danpengelolaan gedung Banceuy permai di jalan Banceuy Nomor 8Bandung Nomor 011/3700/Huk yang dibuat tanggal 17 April 1984; Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa pada dasarnyaPenggugat menyadari asal muasal Sertifikat HGB Nomor 322/Bragamerupakan pecahan atau splitsing dan Sertifikat HGB Nomor284/Kelurahan Braga terbit tanggal hagustus 1986, Surat Ukurtanggal 28 Nopember 1985 Nomor 3244/1985 seluas 10.305

Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa padadasarnya Para Penggugat menyadari asal muasal dan sertifikathak guna bangunan yang dipegangnya merupakan pecahan atausplitsing dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2847Kelurahan Braga terbit tanggal 11 Agusus 1986 Surat Ukurtanggal 28 November 1985 Nomor 3244/1985 seluas 10.305 m?Halaman 22 dari 52 hal. Put.

2016Gugatan dari Para Penggugat seharusnya dinyatakan kurangpihak karena tidak menarik Menteri Kehakiman RI (sekarangMenteri Hukum dan HAM) dan Menteri Keuangan RI yangmasingmasing telah menerbitkan Surat Nomor A18b.PL.07.01/1985, tanggal 27 Februari 1985 dan Surat PersetujuanPelimpahan Tanah dan Gedung dari Menteri Keuangan RINomor $.1011/MK.011/1984, tanggal 19 September 1984 danSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorSK.93/HPL/DA/85 tanggal 8 Oktober 1985 tentang PemberianHak Pengelolaan seluas 10.305

2016/PT BDG., tertanggal 29 Maret 2016 juncto PutusanPengadilan Negeri Bandung Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Bdg., tanggal 10Desember 2015, halaman 4 sampai dengan 6, karena Judex Facti samasekali tidak memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili keabsahanberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah juncto SertifikatHak Pengelolaan Nomor 1/Kel.Braga tanggal 28 November 1985, SuratUkur tanggal 28 November 1985 Nomor 3244/1985 seluas 10.305

2016kepastian hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2016 dan tanggapan memorikasasi yang diterima pada tanggal 14 Juni 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa atas objek sengketa seluas 10.305

ratus dua puluhlima rupiah) sehingga total kerugian pada tahun 2019 sebesar Rp.5.726.812.386, (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratusdua belas ribu tuga ratus delapan puluh enam rupiah);Untuk tahun 2020 diketahui jumlah Oil Extraction Rate (OER) hanyamencapai 22.53 % dengan perincian jumlah stok minyak CPO yangseharusnya sebanyak 61.677.990 kg akan tetapi stok yang ada hanya61.100.471 kg sehingga terdapat selisin 577.519 kg yang tahun itu hargaper kilo minyak CPO senilai Rp. 10.305

Oktober 1995 , Terletak di RT 01 RW III Dusun Air Jambai, Desa Belutu, Kec Mandau, Kab Bengkalis, tercatat atas nama Wilson Simangunsong;

01Agu19 500.000 Rp 10.420 SGD Rp 5.210.000.00044 01Agu19 612.850 Rp 10.415 SGD Rp 6.382.840.40045 13Agu19 22.000 Rp 10.335 SGD Rp 227.370.00046 15Agu19 50.000 Rp 10.390 SGD Rp 519.500.00047 26Agu19 178.913 Rp 10.325 SGD Rp 1.847.280.00048 17Sep19 200.000 Rp 10.285 SGD Rp 2.057.000.00049 17Sep19 1.000.000 Rp 10.290 SGD Rp 10.290.000.00050 17Sep19 257.823 Rp 10.290 SGD Rp 2.653.000.00051 07Okt19 26.310 Rp 10.325 SGD Rp 271.656.00052 08Okt19 400.000 Rp 10.310 SGD Rp 4.124.000.00053 08Okt19 85.007 Rp 10.305

13Agu19 22.000 Rp 10.335 SGD Rp 227.370.00046 15Agu19 50.000 Rp 10.390 SGD Rp 519.500.00047 26Agu19 178.913 Rp 10.325 SGD Rp 1.847.280.000 Halaman 236 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI No Tgl Amount Rate Mata Uang Jumlah1 2 3 4 5 648 17Sep19 200.000 Rp 10.285 SGD Rp 2.057.000.00049 17Sep19 1.000.000 Rp 10.290 SGD Rp 10.290.000.00050 17Sep19 257.823 Rp 10.290 SGD Rp 2.653.000.00051 07Okt19 26.310 Rp 10.325 SGD Rp 271.656.00052 08Okt19 400.000 Rp 10.310 SGD Rp 4.124.000.00053 08Okt19 85.007 Rp 10.305

01Agu19 500.000 Rp 10.420 SGD Rp 5.210.000.00044 01Agu19 612.850 Rp 10.415 SGD Rp 6.382.840.40045 13Agu19 22.000 Rp 10.335 SGD Rp 227.370.00046 15Agu19 50.000 Rp 10.390 SGD Rp 519.500.00047 26Agu19 178.913 Rp 10.325 SGD Rp 1.847.280.00048 17Sep19 200.000 Rp 10.285 SGD Rp 2.057.000.00049 17Sep19 1.000.000 Rp 10.290 SGD Rp 10.290.000.00050 17Sep19 257.823 Rp 10.290 SGD Rp 2.653.000.00051 07Okt19 26.310 Rp 10.325 SGD Rp 271.656.00052 08Okt19 400.000 Rp 10.310 SGD Rp 4.124.000.00053 08Okt19 85.007 Rp 10.305

13Agu19 22.000 Rp 10.335 SGD Rp 227.370.00046 15Agu19 50.000 Rp 10.390 SGD Rp 519.500.00047 26Agu19 178.913 Rp 10.325 SGD Rp 1.847.280.000 Halaman 236 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI No Tgl Amount Rate Mata Uang Jumlah1 2 3 4 5 648 17Sep19 200.000 Rp 10.285 SGD Rp 2.057.000.00049 17Sep19 1.000.000 Rp 10.290 SGD Rp 10.290.000.00050 17Sep19 257.823 Rp 10.290 SGD Rp 2.653.000.00051 07Okt19 26.310 Rp 10.325 SGD Rp 271.656.00052 08Okt19 400.000 Rp 10.310 SGD Rp 4.124.000.00053 08Okt19 85.007 Rp 10.305

Plesteran 1Pc : 3Psr + acian 10.305 10.305M2 M2f. Plesteran 1Pc : 5Psr + acian 30.990,9 30.990,97 M2 7 M2g. Plesteran beton exposed 1Pc : 10.937,6 10.937,63Psr + acian 8 M? 8 M?h. Beton balok Lintel 150 x 200 27,38 M? 27,38 M?i. Kolom praktis 150 x 150 55,44 M3 55,44 M3Pekerjaan kusen, pintu/jendelatermasuk finishing danasesorisa. Type P.1 5 unit 5 unitb. Type P.2 2 unit 2 unitc. Type P.3 26 unit 26 unitd. Type P.4 32 unit 32 unite. Type P5 2 unit 2 unitf. Type P.6 80 unit 80 unitg.

Plesteran 1Pc : 3Psr + acian 10.305 10.305M? M2o. Plesteran 1Pc : 5Psr + acian 30.990,9 30.990,97 M2 7 M2p. Plesteran beton exposed 1Pc : 10.937,6 10.937,63Psr + acian 8 M2 8 M2q. Beton balok Lintel 150 x 200 27,38 M? 27,38 M3r. Kolom praktis 150 x 150 55,44 M3 55,44 M3Pekerjaan kusen, pintu/jendelatermasuk finishing dan asesorisv. Type P.1 5 unit 5 unitw. Type P.2 2 unit 2 unitx. Type P.3 26 unit 26 unity. Type P.4 32 unit 32 unitz. Type P5 2 unit 2 unitaa. Type P.6 80 unit 80 unitbb.