Kemudian berdasarkan Putusan MK PerkaraNomor : 171/PHPU.D VIII/2010 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, maka Terlawan Il dalam 3. harisetelah mendapat putusan MK, kemudian menyampaikan hasiltersebut kepada DPRD Kabupaten Kaimana untukmemproseskan tahapan lebih lanjut hingga sampai padadikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.1.Nomor 131.92 893 tanggal 4 November 2010 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan PengangkatanBupati Kaimana, Provinsi Papua Barat dan KeputusanMenter

Bukti P2 : Keputusan Menter i Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 131.92 894 Tahun2010 tentang Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati KaimanaPropinsi Papua Barat, tertanggal 4 Nopember2010. (Fotocopy sesual denganUG I) pm em = mom mem aro men mean memo a me nem mor a8 mt mtHal 17 dari 43 hal Put. No. 29/ PLW20 11/PTUNJKT3.4.5.6.BuktiBuktiBuktiBuktiP3P4P5P6Berkas Usulan Pengesahan PengangkatanPasangan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKaimana (Drs.

Bukti T.I 5 : Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 131.92 893 Tahun2010 tentang Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Kaimana PropinsiPapua Barat, tertanggal 4 Nopember 2010.(Fotocopy sesual denganasSli); ++ rrr rrr re rer rere reer rere eee6. Bukti T.I 6 : Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 131.92 894 Tahun2010 tentang Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Kaimana PropinsiPapua Barat, tertanggal 4 Nopember 2010.

;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam gugatan awalPerkara Nomor : 29/G/2011/PTUNJKT adalah Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 131.92 893 tanggal 4 November 2010tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan PengangkatanHal 33 dari 43 hal Put.

Putusan No. 39/PLW/2011/PTUNJKT.Bupati FakFak Provinsi Papua Barat dan KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor : 131.92 984 Tahun 2010,tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengesahan,Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Bupati Fak FakProvinsi Papua Barat. ; Berdasarkan Surat Pengesahan dari Menteri DalamNegeri tersebut selanjutnya Gubernur Provinsi PapuaBarat berdasarkan Surat Nomor : 131/1470/GPB/2010,tentang Surat Pernyataan Pelantikan, tanggal8 Desember 2010 dan Surat Pernyataan MendudukiJabatan Nomor

SedangkanKeputusan tergugat I/Terlawan (Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 131.92983 Tahun 2010, tanggal 1Desember 2010 tentang Pengesahan, Pemberhentian danPengangkatan Bupati FakFak Provinsi Papua Barat danKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.92 984 Tahun2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengesahan,Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Bupati Fak FakProvinsi Papua Barat), hanyalah sebagai pengesahan dariKeputusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor : 187/PHPU.DVIII/2010, tertanggal

Bukti P 1 : Foto copy Surat KeputusanMente ri Dalam Negeri Nomor 131.92 983Tahun 2010 Tentang PengesahanPemberhentian dan Pengesahan PengangkatanBupati FakFak Provinsi Papua Barattanggal 1 Desember 2010 (Sesuai denganaslinya ) ;2. Bukti P 2 : Foto copy Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 132.92 984Tahun 2010 Tentang PengesahanPemberhentian dan Pengesahan PengangkatanHal. 29 dari 60 Hal.

DALAM POKOK PERKARA. 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya ;Halaman 35 dari 151 halaman Putusan Nomor 223/G/2011/PTUNJKT.362 Menyatakan batal atau tidak sah :Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.92 778Tahun 2011, tertanggal 4 Nopember 2011, Tentang Pemberhentian Penjabat BupatiMaybrat Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat,yang isinya antara lain MEMUTUSKAN : menetapkan memberhentikan denganhormat Drs.

Maybrat Nomor : 100/38/PIMDPRD/MBT/X/2011,Tanggal 20 Oktober 2011, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati danWakil Bupati terpilih Kabupaten Maybrat Periode 2011 2016, dan Surat Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 131/1569/GPB/2011,Tanggal 31 Oktober 2011, Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan PasanganBupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maybrat Periode 20112016. 3 Mewajibkan Para Tergugat untukmencabut : a Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.92

125 1 (satu) bundel print out Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sorong Tahun Anggaran 2023 126 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan
Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12

Agustus 2022, atas nama YAN PIET MOSO, S.Sos, MM