Menurut keputusan Bupati Subang Nomor: 137.1/Kep.351.Pem/2016Tentang: Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dilingkunganPemerintahan Kabupaten Subang diantaranya dibidang Pemerintahan Desadan kelurahan: penyelengaraan usulan pejabat (PJ) dan pelaksana tugas(PLT) kepala Desa.

halam 7 sampai 10 yaitu: Bawa esensi dari gugatan Penggugat/Pembanding pada dasarnyaadalah mempermasalahkan tindakan Tergugat/Terbanding yang telahmengeluarkan Surat No. 141/57/PEM tertanggal 19 Februari 2020 ,perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan PejabatKepala Desa Bobos yang tidak dikonsuiltasikan terlebin dahuludengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bobos; Bahwalandasan Tergugat/Terbanding mengeluarkan SuratNo.141/57/PEM tertanggal 19 Februari 2020 adalah KeputusanBupati Subang No.137.1

Keputusan BupatiSubang No.137.1/Kep.351.Pem/2016 Tentang Pelimpahan KewenanganBupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang.Maka dapat disimpulkan segala tindakan yang dilakukan Bupati SubangCq Tergugat/Terbanding adalah sudah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak bersifat melawan hukum;9.

Adapun kewenangan Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 tersebut dapat kembalidilimpahkan kepada Camat selaku pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat kKecamatan, kewenangan tersebut mencakup kewenangan untukmelakukan Penyelenggaraan Usulan Pejabat (Pj) dan Pelaksana Tugas(Pit) Kepala Desa sebagaimana termuat dalam Lampiran Nomor ke 3point 16 Keputusan Bupati Subang No: 137.1/Kep351.Pem/2016tertanggal 05 Oktober 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian KewenanganBupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah

, DesaPondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas namaSoenarto, terbit tanggal 11 Februari 1981, berasal dari tanahletter Cc No.81 1/A/137.1.S;. Sertipikat tanah Hak Milik No.729, luas */. 2.460 M?, DesaPondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas namaSoenarto, terbit tanggal 11 Februari 1981,berasal dari tanahletter Cc No.811/A.137.I1LS:; Hal. 7 dari69 hal.

,Desa Pondok, Kecamatan Grogol, KabupatenSukoharjo, atas nama Soenarto, terbit tanggal 11Februari 1981, berasal dari tanah letter C No.811/A/137.1.G, ~2. Sertipikat tanah Hak Milik No.729, luas */. 2.460 m?,Desa Pondok, Kecamatan Grogol, KabupatenSukoharjo, atas nama Soenarto, terbit tanggal 11 Hal. 2.1 dari 69 hal. Putusan No. 069/G/2014/PTUN.SMG Februari 1981,berasal dari tanah letter C No.811/A.137.11.S; seharusnya dihapuskan/dicoret/dibatalkan sertipikattanahny a; nnn nnn nnn nnn nnnc.

, DesaPondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atasnama Soenarto, terbit tanggal 11 Februari 1981, berasaldari tanah letter Cc No.81 1/A/137.1.S; Hal. 27 dari 69 hal. Putusan No. 069/G/2014/PTUN.SMG n. Sertipikat tanah Hak Milik No.729, luas */. 2.460 m?, DesaPondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atasnama Soenarto, terbit tanggal 11 Februari 1981,berasaldari tanah letter Cc No.811/A. 137.11S;3. Mewajibkan kepada s Tergugat untuk mencabuta.

Bahwa landasan Tergugat mengeluarkan Surat No. 141/57/Pemtertanggal 19 Februari 2020 adalah berdasarkan Keputusan BupatiSubang Nomor : 137.1/Kep.351.Pem/2016 Tentang Pelimpahan WewenangBupati kepada Camat dilingkungan Pemerintahn Kabupaten Subangdiantaranya dibidang Pemerintahan Desa dan KelurahanPenyelengaraan usulan Pejabat (PJ) dan Pelaksana tugas (PLT) Kepala9.

Keputusan Bupati Subang No.137.1/Kep.351.Pem/2016 Tentang Pelimpahan Kewenangn Bupati KepadaCamat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang, (Vide : termuatdalam lampiran No. 3 point 16 tentang Penyelengaraan usulan pejabat(PJ ) Pelaksana Tugas (PIt) ). Maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No.

Keputusan Bupati Kabupaten SubangNomor 137.1/Kep.351.Pem/2016 Tentang Pelimpahan SebagianKewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah KabupatenSubang. Dengan demikian tindakan yang dilakukan Tergugat II selakuCamat adalah telah sesuai dengan prosedur secara administrasi danberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.;4.

Bahwa permohonan usulan Penjabat Kepala Desa Bobos yang dilakukanoleh Camat Legon Kulon nomor 141/57/Pem, tertanggal 19 Februari 2020kepada Bupati Kabupaten Subang terhadap Tergugat Intervensi adalah sahsesuai dengan prosedur dan merupakan kewenangan Camat berdasarkanKeputusan Bupati Subang Nomor 137.1/Kep.351.Pem/2016 TentangPelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di LingkunganPemerintah Kabupaten Subang dan ditindaklanjuti dengan KeputusanBupati Subang Nomor Pm.01.02/KEP.145DPMD/2020

Bahwa, anak ke empat (4) dari (pewaris) telah menikah pada tanggal, 08Agustus 1996 yaitu : XXXX dengan seorang perempuan yang bernama:XXXX dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yangbernama:Penetapan Nomor 0959/Pat.P/2017/PA.Sby Hal. 2 dari 137.1. XXXX.7.2. XXXX.7.3. XXXX.8. Bahwa, XXXX (anak ke empat pewaris), telah meninggal dunia padatanggal, 11 Desember 2014 di Surabaya, maka ahli waris almarhum : XXXXadalah :8.1. XXXX, sebagai isteri/jandanya.8.2.

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon dan Termohon sering terjadi, di sebabkan karena :Putusan Nomor 584/Pdt.G/2019/PA Kds.Page 2 of 137.1. Termohon sebagai seorang istri susah diatur dan semaunyasendiri tanpa memperdulikan Pemohon sebagai kepala rumahtangga.7.2.

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Bandung Nomor800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari KecamatanCangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 2024 yangHalaman 14 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDGditetapkan tanggal 29 Juli 2020 adalah mengacu kepadaKeputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/kep.615KSOtda/2019Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari BupatiKepada Camat.

ke Bupati Bandung dan hingga saat ini KEBERATANtersebut tidak pernah ditanggapi dan atau dijawab oleh BupatiBandung selaku TERGUGAT.Bahwa PENGGUGAT atas saran Majelis Hakim pada sidangpersiapan ke 3 (tiga) pada tanggal 23 Juni 2021 mencabutGUGATAN ke Pengadilan Tata usaha Negara Bandung NomorGugatan 63/G/2021/PTUN BDG tanggal 1 Juni 2021 karena harusmemindahkan SUBYEK GUGATAN dari Camat Cangkuang menjadikepada Bupati Bandung sesuai dengan ketentuan Diktum ke 2 (dua)Peraturan Bupati Bandung Nomor 137.1

Keputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1/Kep.615KSOTDA/2019tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari BupatiKepada Camat;b. Keputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1/Kep.808Otda/2016 tentangPelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati KepadaCamat;c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentangBadan permusyawaratan Desa;d.

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGATpoin/angka 3,4, 6 dan 7 (angka 7 ada dua, karena tidak termasuk yangdiperbaiki dalam persidangan ecourt tanggal 12 Agustus 2021)dalam gugatannya halaman 9, bahwa terhadap objek sengketa a quomengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615KSOtda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dariBupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagaimana dimaksud merupakankewenangan yang bersifat Mandat.

Pasuruan.1 (Satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup(BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016perihal Penempatan Lokasi TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari,Kec.

Pasuruan.43. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup(BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016perihal Penempatan Lokasi TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari,Kec.

(satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah diKabupaten Pasuruan.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor:658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dariKepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihalPernytaan keberatan atas Pembangunan Tempat PengelolaanSampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab.Pasuruan.1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan LingkaranHidup (BLH) nomor: 660/137.1

Pasuruan;

Pasuruan.1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup(BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016perihal Penempatan Lokasi TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari, Kec.Gempol, Kab Pasuruan.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal O5 Oktober 2016 perihalpenempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran suratketerangan Kepala Desa Noreg : 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2(dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.1

(Satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah diKabupaten Pasuruan;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor:658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dariKepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihalPernytaan keberatan atas Pembangunan Tempat PengelolaanSampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab.Pasuruan;1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan LingkaranHidup (BLH) nomor: 660/137.1

./2021/ PT.BTN136.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 34D berisikandengan berat netto 1,2865 gram.137.1 (satu) bungkus plastik bening kode 35A berisikandengan berat netto 1,3051 gram.138.1 (satu) bungkus plastik bening kode 35B berisikandengan berat netto 1,2914 gram.139.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 35C berisikandengan berat netto 1,3020 gram.140.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 35D berisikandengan berat netto 1,2967 gram.141.1 (satu) bungkus plastik bening kode 36A berisikandengan berat

Satu) bungkus plastik bening kode 33C berisikandengan berat netto 1,3002 gram.132.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 33D berisikandengan berat netto 1,2918 gram.133.1 (satu) bungkus plastik bening kode 34A berisikandengan berat netto 1,3085 gram.134.1 (satu) bungkus plastik bening kode 34B berisikandengan berat netto 1,3162 gram.135.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 34C berisikandengan berat netto 1,3188 gram.136.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 34D berisikandengan berat netto 1,2865 gram.137.1

Sarana Wangun Persada ;137.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp.35.711.302 bulan Desember 2012 ;138.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT.

Sarana Wangun Persada.137.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp35.711.302,00 bulan Desember 2012.138.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT.

terjadi perselisihan hasil pemilinan Kepala Desa,Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (5);Bahwa menyangkut urusan tersebut di atas, dalam hal Pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, BupatiHalaman 3 dari 103 halaman Putusan Nomor: 161/G/2017/PTUN.BDGBandung telah melimpahkan sebagian wewenangnya dengan memberiMandat kepada Camat Rancaekek, hal mana tertuang dalam SuratKeputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1

Bahwa sehubungan uraian di atas, berdasarkan Pasal 1 angka 9UndangUundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nom 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, yang mana Gugatan Tata Usaha Negaramenyangkut obyek gugatan yang didasarkan atas Pelimpahanwewenang Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1/kep.793OTDA/2016 tertanggal 28 Desember 2016 tentang Pelimpahan SebagianUrusan Pemerintahan

Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Panitia tanggal16 Oktober 2017 (Sesuai dengan asli); Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian KepalaDesa (Sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentangPemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di KabupatenBandung (Sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor:137.1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Bandung mengatur: Bupati menetapkan pengesahan danpengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empatbelas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian calon kepala desa terpilihberdasarkan suara terbanyak dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2);Menimbang, bahwa dalam ketentuan angka 18 huruf e dan f Lampiran Keputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1

CIKAL IMAJI;136.1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08Agustus 2007, Akta Perubahan;137.1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Renovasi danPembangunan Halte Nomor : PK.002/RPH/PT.SskK/2014 Tanggal 25Februari 2014:138.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Renovasidan Pembangunan Halte;139.1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan PembangunanKandang Ayam Nomor : PK.004/PKA/PT.SsK/V/2014 Tanggal 05 Juni2014;140.1 (satu) lembar asli

Julius dari gudang sakti ;137.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00064 tgl. 30042007kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;138.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00065 itgl.01052007kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;139.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00066 tgl.04052007kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;140.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00067 tgl.04052007kepada Bpk.

Sembilan) bungkus Racik Indofood 20 Gram ;23.21 (dua puluh satu) bungkus Krupuk Muuch Better ;24.8 (delapan) Pack Alco Food Colours ;25.6 (enam) bungkus Pop Ice ;26.3 (tiga) bungkus Energen (Rasa Jahe) ;27.1 (satu) bungkus Energen (Rasa Coklat) ;((((28.4 (empat) bungkus Kopi ABC Brownies ;29.2 (dua) bungkus Kopi ABC Mocca ;30.1 (Satu) bungkus Kopi ABC Susu ;31.2 (dua) bungkus Agaragar Powder ;32.1 (satu) bungkus Susu Frisian Flag ;33. 134.1satu) bungkus coffe Mix ;satu) bungkus Susu Dancow ;36. 137.1

Bumi Cakra Persada AutoNusa Abadi Ruteng;29.1 (satu) unit mobil truck colt milik Dinas Perhubungan KabupatenManggarai;30.1 (satu) unit axle load meter;31.1 (satu) unit head light tester;32.1 (satu) unit diesel smoke tester;33.1 (Satu) unit noice tester;34.1 (satu) unit meter roll;36. 137.1 (satu) unit generator set;(satu)(satu)(satu)(satu)35.1 (satu) unit toll set;(satu) unit pengukur tekanan ban;(satu)38.1 (satu) unit kompresor;39.1 (satu) unit laptop merk Toshiba;40.1 (satu) jepit SK Pengangkatan

RS di BCA ;130.Sales Order tanggal 14062004 ;131.Sales Order tanggal 18032004 ;132.Sales Order tanggal 20082004 ;133.1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 19032004 ;134.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 05062004 ;135.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 10082004 ;136.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 06032004 ;137.1 (satu) eksemplar Perhitungan laba rugi security paperseal ;138.persetujuan revisi penggunaan anggaran Pemilu 2004 ;139.Usul

RS di BCA ;131.Sales Order tanggal 14062004 ;132.Sales Order tanggal 18032004 ;133.Sales Order tanggal 20082004 ;134.1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 19032004 ;135.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 05062004 ;136.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 10082004 ;137.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 06032004 ;138.1 (satu) eksemplar Perhitungan laba rugi security paperseal ;139.persetujuan revisi penggunaan anggaran Pemilu 2004 ;140.Usul

Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 137.1 (satu) buah handphone merk Samsung duos sarung coklat; 138.1 (satu) buah handphone merk Samsung type Note 4 sarunghitam polos; 139.1 (satu) buah handphone merk Samsung type A8 tanpa sarung(stiker dinas PU) ; 140.1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Nomormodel SMC710F/DS, Nomor serial RR8K30SL43X, berikutlaporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digitalforensik proses pengambilan data dari perangkat elektronikNomor evidance : JVJ8K92 tanggal

Tanah Datar No : 137.1/0191304/II/2013,tertanggal 26 Februari 2013, perihal Gugatan permohonan pensertipikatan tanah an.Eriyurisman di Nagari Tabek Patah, diberi tanda P.IT;3. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kab. Tanah Datar No : 520.1/415/BPNTD/2008, perihal Daftar Pengantar, tertanggal 24 Juni 2008, diberi tanda P.III;Bahwa, bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dibandingkan denganaslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian, kecuali bukti surat tertanda PIIItanpa asli.

Oktober 2016 sampaidengan 19 Mei 2017 (Asli);Barang bukti no 133 s/d 135 dikembalikan kepada Ahmad AlatasPolapa;1 (satu) bundel SK Kepala Satuan Kerja Non Vertikal TertentuPenyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo NomorHK.01.22/PPPG/231/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang PenetapanPemberian Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan PadaHalaman 49 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT GTO5.Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan ProvinsiGorontalo Tahun Anggaran 2016 (fotocopy);137.1

: 0000046201500008285, Periode Transaksi 27 Oktober2016 sampai dengan 19 Mei 2017 (Asli);Barang bukti nomor 133 s.d 135 dikembalikan kepada saksi Ahmad Alatas Polapa;136.1 (satu) bundel SK Kepala Satuan Kerja Non Vertikal TertentuPenyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo NomorHK.01.22/PPPG/231/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentangPenetapan Pemberian Honor Penanggung Jawab PengelolaKeuangan Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (fotocopy);137.1

. ;134.1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Penentuan HargaDesa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglangtertanggal 05 Januari 2010 ;135.1 (Satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Peruntukan FeeHasil Penjualan Beras Raskin Desa Sidamukti Kecamatan SukaresmiKabupaten Pandeglang tertanggal 30 Oktober 2010 ;Dikembalikan kepada Saksi DEDE WIDARSO.136.1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No.001/04/2010/023/01/RAS tanggal 05 April 2010 ;137.1 (satu) lembar asli Rekap

total sebesar Rp. 8.200.000. ;134.1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Penentuan HargaDesa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglangtertanggal 05 Januari 2010 ;135.1 (Satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Peruntukan FeeHasil Penjualan Beras Raskin Desa Sidamukti Kecamatan SukaresmiKabupaten Pandeglang tertanggal 30 Oktober 2010 ;Dikembalikan kepada Saksi DEDE WIDARSO.136.1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No.001/04/2010/023/01/RAS tanggal 05 April 2010 ;137.1