GRADYA Murni Utama. bSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 460.04/SK.052.BPN/93, Tentang:Pemberian ijin lokasi tanah seluas 150.000M2, terletak di Desa JeunjingKecamatan Cisoka, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Untukkeperluan pembangunan perumahan dengan fasilitas KPRBTN/PT.PAPAN SEJAHTERA atas nama PT.

GRADY A MURNIUTAMA tanggal 15 Maret 1993.Mewajibkan kepada Terbanding I untuk mencabut sertifikat HGBno. 4 Jeunjing tanggal 26 April 1997, Gambar situasino.10630/1997 tanggal 21 April 1997, dengan Luas 150.000 M2, atas namaGradya Murni Utama.Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut surat keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 460.04/SK.052.BPN/93,tentang: Pemberian ijin lokasi tanahseluas 150.000M2, terletak di Desa Jeunjing Kecamatan Cisoka, KabupatenDaerah Tingkat II Tangerang

, yangmana SPH baru ini adalah pemecahan SPH Nomor : 593.2/KAII/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996 seluas 150.000m2%. Adapunpengoperan hak tanah seluas 54.600m? antara Penggugat denganTergugat dituangkan sebagaimana Akta Pengoperan danPemindahanHak Nomor : 51 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini,SH.,SpN., yang mana tanahtersebut telah dibayar lunas;c.

Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 150.000m2 (300 m x 500 m) sebagaimana Surat PengakuanHak Nomor : 593.2/KAII/BL/1996 tanggal 10Februari 1996; (Bukti. T.4 dan Bukti P. 1)b.

Bahwa tanah milik orang tua Para Tergugat tersebut terletak di Padangllalang Batu Hadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan yang asalnya dibeliorang tua Para Tergugat dari beberapa pemilik tanah dan kemudian menjadisatu hamparan dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 375 meterseluas 150.000m2 yang digunakan sebagai peternakan sapi.6.

Bahwa tanah milik orang tua Para Tergugat (Para PenggugatRekonvensi) tersebut terletak di Padang Ilalang Batu Hadangan, DesaTebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, ProvinsiKalimantan Selatan yang asalnya dibeli orang tua Para Tergugat (ParaPenggugat Rekonvensi) dari beberapa pemilik tanah dan kemudian menjadisatu hamparan dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 375 meterseluas 150.000m2 yang digunakan sebagai peternakan sapi.5.

Kamsinah orang tuaPara Penggugat Rekonvensi yang terletak di Padang lIlalang BatuHadangan, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, KabupatenBalangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran panjang 400meter dan lebar 375 meter seluas 150.000m2 yang digunakan sebagaipeternakan sapi.3. Menyatakan sah Para Penggugat Rekonvensi dan saudara kandunglainnya sebagai ahli waris dari Basuni dan Hj. Kamsinah, yaitu :Hj. MasrahH.

Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota PalembangSertifikat hak Pakai No. 51/Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu KotaPalembang SU No. 74/8 Ulu/2012 tanggal 13 September 2012 luas 150.000M2 An. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang terbitberdasarkan alas hak sebagai berikut;a.

, +150.000m2, dan +450.000m2 diDesa Tata Mekar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru,Provinsi Kalimantan Selatan;3.

keputusan mengenal:a. pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnyatidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuallmengenai tanah bekas Hak Guna Usaha:;b. semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah HakP@NQElOla aN ~~~~ ~~ nnn nnn nnn nnn nnnnnnmninn nnnHalaman 6 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDSedangkan pada pasal 9 menyatakan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak GunaBangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000M2

Harta tidak tetap berupa ternak sapi 3(tiga) ekor yang terdiri dari dua ekorbetina dan satu ekor jantan dan sampai sekarang ini di kuasai oleh Tergugat bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengakuidan benar bahwa satu buah rumah tersebut milik bersama penggugat dantergugat dan tanah perkebunan kelapa sawit semula seluas 165.000m2 , namuntelah dihibahkan kepada masyarakat Desa Air Rami seluas 15.000M2 , jaditanah perkebunan sawit tersebut tinggal lagi seluas 150.000m2

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Pembesan tanahpembangunan jalan raya Irigasi Brigiffahap seluas Km x 30 M =150.000m2 x Rp. 70.000,/m2 = Rp. 0.500.000.000, ( sepuluh milyar lima ratus jutarupiah)5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan jalanraya irigasi brigi f Tahap Il sampai dengan adanya pembayaran gantikerugian terhadap Penggugat atas penggunaan tanah PembangunanJalan lrigasi BrigifTahap ;6.

(+20 ha) (bukan 150.000m2 sebagaimana yang didalilkandalam butir 1 posita Gugatan), di luar tanah objek sengketa, seluruhnyasudah dijual kepada pihak ketiga;44. = Artinya, seluruh tanah tersebut sudah dijual oleh almarhum ayahPara Tergugat semasa hidupnya dan uangnya dibagibagikan kepadaPara Tergugat masingmasing sesuai dengan porsi luas bidang tanahmasingmasing sebagaimana yang sudah ditentukan oleh ayah ParaTergugat.

tidak jelas;Letaknya tidak pasti;Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaansetempat;Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai olehTergugat;Halaman 47 dari 51 halamanPutusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN LbjBahwa berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan eksepsi Gugatan kabur (obscuur libel) dari Para Tergugatsebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan: Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 150.000M2

Bahwa Penggugat Ill (MUHAMMAD ARIF) adalah pemilik sebidang tanahyang didalamnya terdapat tanam tumbuh dan bangunan yang terletak di Jin.Buntu RT.O5 Dusun Panorama Kelurahan/ Desa Swarga Bara KecamatanSangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.berukuran panjang 1.500 Meter, Lebar 100 Meter dan Luas Tanah 150.000M2 (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang areatambang PT.

Bahwa Penggugat Ill (MUHAMMAD ARIF) adalah pemilik sebidang tanahyang didalamnya terdapat tanam tumbuh dan bangunan yang terletak di Jin.Buntu RT.05 Dusun Panorama Kelurahan/Desa Swarga Bara KecamatanSangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.berukuran panjang 1.500 Meter, Lebar 100 Meter dan Luas Tanah 150.000M2 (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dengan batasbatas sebagaiberikut:e Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang areatambang PT.

petitum selebihnya maka akan dipertimbangkan setelahpetitumpetitum selebihnya dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di ataspetitum angka 2, petitum angka 3, dan petitum angka 4 yang didasarkan buktibukti dari Penggugat, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalilgugatannya tentang tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan 3 (tiga) buahSurat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Tata Mekar atas tanah masingmasing seluas +4.000m2, +150.000m2

, +150.000m2, dan+450.000m?2 di Desa Tata Mekar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung SelayarKabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2018/PN Ktb3.

., tertanggal 26 April 2013dengan Girik (Letter C Desa) nomor 1893a berasal dari Tamim, luas2.268 m2Bahwa keseluruhan luas tanah tersebut + 15 Ha ( + 150.000M2)Bahwa Tergugat sebagai unit pelaksana yang berada dibawah Tergugat IIsecara sepihak telah mengklaim dan melakukan pematokan diatas tanahmilik Tergugat, sedangkan secara jelas dan nyata Penggugat membellidengan dasar Surat Pelepasan Hak dari pemilik asal yang alaskepemilikannya adalah Girik yang terdaftar di C Desa sebagaimana telahdisebutkan

Bahwa Tanah milik Tergugat dan Il adalah sah milik Tergugat dan Il,tanah tersebut telah berseRtifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi seRtifikat pecah sebanyak 498 seRtifikat pecah,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya jin Prinsip, Ijin Lokasi , pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH), terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit seRtifikat

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih/kurang 150.000M2 (kurang lebih seratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utaraberbatasan dengan pantai;" Sebelah Timur berbatasandengan tanah milik Hendrikus Hadirman,Lamber Sudin, M. Male, Al.

Daru alias Anmad Daru memperolehtanah tersebut berdasarkan penyerahan secara adat oleh Tua Golo WaeKesambi atas nama Nikolaus Nali pada tanggal 27 September 1997berdasarkan surat bukti perolehan tanah adat yang ditandatangani oleh TuaGolo Wae Kesambi Nikolaus Nali sebagai pihak yang membagi tanahtersebut serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Wae Kelambu ( sekarangDesa Batu Cermin ) Yohanes Sodo;Bahwa pada bulan Mei 2017 diatas tanah milik penggugat seluas + 150.000m2 dilakukan penggusuran untuk membuka

Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Muhamad Daru alias Moh.Daru alias Ahmad Daru atas sebidang tanah yang terletak di Loho Gebang,Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat PropinsiNusa Tenggara Timur pada tanggal 21 September 2005 dengan luas + 150.000m2 dengan batas batas:Utara : Pantai;Timur : Tanah Hendrikus Hadirman, Lamber sudin, M. Male, Al Niba dkk;Selatan : Gang;Barat : Abraham hanta sekarang Topenos Toren Jap;Adalah sah dan mengikat secara hukum;3.

Bahwa Tanah milik Tergugat i dan Il adalah sah milik Tergugat dart Il,tanah tersebut telah besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah ,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya jin Prinsip, lin Lokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH) , terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit sertifikat

Gunung Lingaiyaitu Saripudin dan Camat Sungai Pinang jika bertentangan dengantindakan RT, Lurah dan Camat yang mengikuti proses legalisasi tanahmilik Tergugat dan ll, maka tindakan Saripudin lurah gunung Lingaidan Camat Sungai Pinang Samarinda adalah tindakanmelawanhukum, melanggar UU nompr 25 th.2009 tentang Pelayanan Publik ,Pubiik berhak atas Kepastian Hukum.Bahwa Tanah milik Tergugat dan Il adalah sah milik Tergugat dart Il,tanah tersebut telah besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2

Bahwa Tanah milik Tergugat dan Il adalah sah milik Tergugat dart Il,tanah tersebut telah besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya ljin Prinsip, Ijin Lokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH) , terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit sertifikat

Bahwa benar Tergugat telah membeli seluruh area tanah seluas 150.000m2 dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00552 (vide Bukti T1) yangterletak di Desa Meral, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau,Provinsi Riau, dari PT Karimun Indojaya Corporation (PT KIC) sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku. Objek Sengketa yang diklaim olehPenggugat sebagai miliknya ("QUOD NON) berada di dalam lokasi tanahdalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00552.9.

Bahwa Tanah milik Tergugat dan II adalah sah milik Tergugat dart Il,tanah tersebut telah besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH) , terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit sertifikat

dijalan Inspeksi lrigasiDesa Kwamki, Kecamatan Mimika Timur, telah digarap oleh Tergugat danbeberapa orang, dan telah memiliki surat pernyataan pelepasan hakgarapan tahun 1995 oleh kepala desa Kwamki dan disahkan oleh CamatMimika Timur ;50Bahwa bukti Surat Penggugat, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanahGarapan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Inauga tanggal 01 Januari2010 cacat hukum, karena secara hukum surat pernyataan pelepasan hakatas tanah garapan 50 m x 3000 m = 15.000 m2, yang seharusnya 150.000m2